KabarJakarta.com — Pidato Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, menuai kritik dari Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI). Meski menyinggung berbagai persoalan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ketahanan pangan dan energi, target emisi nol bersih hingga pendanaan iklim, pidato tersebut dinilai belum menyentuh persoalan mendasar tentang keadilan iklim dan perlindungan masyarakat terdampak.
Dalam pidatonya pada sesi pejabat tinggi negara atau Antalya High Level Segment, 12 November 2026, Hashim menyampaikan sejumlah komitmen dan program pemerintah Indonesia untuk menghadapi perubahan iklim. Namun, selama sekitar 6 (enam) menit berbicara di panggung global tersebut, ia dinilai tidak memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat sebagai bagian penting dalam menentukan arah kebijakan iklim nasional.
ARUKI menilai, absennya masyarakat, khususnya kelompok rentan yang paling merasakan dampak perubahan iklim, menunjukkan bahwa agenda iklim Indonesia masih didominasi pendekatan pemerintah dan kepentingan pembangunan. Padahal, masyarakat bukan sekadar korban bencana, penjaga hutan, atau sukarelawan pemadam kebakaran. Mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, serta hak untuk menentukan kebijakan yang memengaruhi kehidupan dan ruang tinggalnya.
"Sangat disayangkan, saat membicarakan masa depan iklim Indonesia, subjek rentan yang paling terdampak justru disingkirkan dari pengambilan keputusan,” ujar Armayanti Sanusi dari Sekretariat ARUKI dan BEN Solidaritas Perempuan di Jakarta, Jumat (13/11).
Keadilan iklim harus mencakup pembongkaran ketimpangan kekuasaan, perlindungan hak masyarakat, keadilan antargenerasi, serta pengakuan terhadap beban kerja perawatan perempuan yang semakin besar akibat krisis iklim.
Atas dasar itu, ARUKI mendesak pemerintah dan Delegasi Resmi Republik Indonesia di COP31 menjalankan 5 (lima) agenda mendesak. Pertama, melibatkan masyarakat secara bermakna dalam agenda dan aksi iklim. Kedua, menghentikan deforestasi dan karhutla. Ketiga, segera menetapkan peta jalan untuk keluar dari industri energi fosil. Keempat, memastikan pendanaan iklim yang berkeadilan. Kelima, menolak solusi iklim yang justru memperpanjang kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial.
Karhutla dan deforestasi komitmen yang berseberangan
Salah satu persoalan yang disoroti ARUKI adalah cara pemerintah memandang karhutla. Dalam pidatonya, Hashim menyinggung puluhan ribu relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Namun, pemerintah dinilai lebih menonjolkan jumlah relawan dibandingkan menjelaskan langkah konkret untuk mencegah kebakaran berulang.
Direktur Eksekutif Trend Asia, Yuyun Indradi, menilai pemerintah belum serius menangani akar persoalan karhutla karena masih menjadikan fenomena El Niño sebagai penjelasan utama.
Menurut Yuyun, risiko kebakaran akibat El Niño sebenarnya telah diprediksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak Maret 2026. Namun, peringatan tersebut dinilai tidak diikuti langkah pencegahan yang memadai. Ia juga menyoroti pemangkasan anggaran mitigasi bencana pada 2025 dan 2026.
Dampak karhutla tidak hanya berupa kerusakan kawasan hutan, tetapi juga pencemaran udara yang membahayakan jutaan warga serta pelepasan jutaan ton karbon ke atmosfer.
Kontradiksi lainnya terlihat dalam pernyataan Hashim bahwa pemerintah tidak akan memperluas lahan pertanian ke kawasan hutan, terutama hutan primer. Pernyataan tersebut dinilai tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah yang masih membuka ruang perubahan kawasan hutan.
Di Papua Selatan, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 591 Tahun 2025 mengubah peruntukan 486.939 hektare kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Dari jumlah tersebut, 265.208 hektare merupakan hutan alam.
Hingga kini, keputusan tersebut belum dicabut. Sementara itu, pembukaan hutan alam terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke telah mencapai sekitar 40 ribu hektare hingga awal Juli 2026.
Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Boy Jerry Even Sembiring, menegaskan ketahanan pangan tidak boleh dibangun dengan menghancurkan hutan dan menghilangkan sumber penghidupan masyarakat.
Ia mendesak pemerintah mencabut SK Menteri Kehutanan Nomor 591 Tahun 2025, menghentikan deforestasi, memulihkan ekosistem, serta mengakui dan melindungi hak masyarakat adat dan komunitas lokal.
Ketangguhan bukan sekadar pertumbuhan ekonomi
Persoalan keadilan juga muncul dalam agenda adaptasi perubahan iklim. Hashim menyebut ketahanan pangan, air, kesehatan, dan wilayah pesisir sebagai bagian dari upaya membangun ketangguhan nasional.
Namun, Yayasan PIKUL menilai komitmen tersebut belum menjawab pertanyaan mendasar: siapa yang menentukan prioritas adaptasi, siapa yang mendapatkan manfaat pembiayaan, dan siapa yang harus menanggung risiko pembangunan?
Direktur Eksekutif Yayasan PIKUL, Torry Kuswardono, mengingatkan bahwa ketangguhan nasional tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sektoral.
Adaptasi perubahan iklim, menurut dia, harus menjamin perlindungan hak dan ruang hidup masyarakat rentan, memperkuat kepemimpinan komunitas, serta menyediakan pembiayaan publik yang memadai dan dapat diakses langsung oleh masyarakat.
Tanpa pelibatan tersebut, kebijakan ketahanan justru berpotensi memindahkan beban krisis kepada masyarakat yang memiliki kemampuan paling terbatas untuk menghadapinya.
Transisi energi masih andalkan fosil
Kritik berikutnya menyasar komitmen transisi energi Indonesia. Dalam pidatonya, Hashim mengangkat rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt sebagai salah satu langkah memperkuat ketahanan energi.
Namun, ARUKI menilai ambisi energi terbarukan tidak cukup apabila pemerintah belum menetapkan peta jalan penghentian penggunaan batu bara dan gas secara bertahap.
Country Manager 350.org Indonesia, Sisilia Nurmala Dewi, menjelaskan target PLTS 100 gigawatt harus disertai regulasi yang memastikan pelaksanaannya. Sebab, transisi energi akan kehilangan makna apabila pemerintah tetap memberikan perlindungan kepada industri energi fosil.
Dalam pidatonya, Hashim juga menyebut target Indonesia mencapai emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat. Target ini dinilai kurang ambisius dibandingkan pernyataan Presiden Prabowo dalam KTT G20 2024 yang menyebut Indonesia akan mencapai emisi nol bersih sebelum 2050.
Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Lasma Natalia H. Panjaitan, menilai percepatan pengurangan emisi semakin mendesak karena waktu untuk membatasi kenaikan suhu global terus menyempit.
Laporan Climate Action Tracker bahkan menempatkan aksi iklim Indonesia dalam kategori sangat tidak memadai.
ICEL juga menyoroti kebijakan yang masih mempertahankan ketergantungan terhadap energi fosil. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 masih membuka ruang pengembangan PLTU untuk kebutuhan sendiri atau captive power plant.
Selain itu, subsidi dan dukungan fiskal bagi energi fosil dinilai berpotensi menciptakan fossil lock-in, yakni kondisi ketika ketergantungan terhadap infrastruktur energi fosil semakin sulit dihentikan.
Kritik lebih keras disampaikan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira A. Ia menilai pendekatan Hashim dalam diplomasi iklim berisiko mempertahankan investasi teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS/CCUS) tanpa disertai pemensiunan PLTU batu bara.
Menurut Bhima, teknologi tersebut memiliki risiko kebocoran emisi dan membutuhkan biaya investasi yang dapat membuat pembangkit semakin mahal dibandingkan pengembangan energi terbarukan. Ketergantungan pada batu bara juga berpotensi memperbesar kerugian lingkungan.
CELIOS turut mengingatkan dampak pembangunan industri ekstraktif terhadap masyarakat. Di sekitar kawasan smelter nikel di Sulawesi dan Maluku Utara, petani dan nelayan menghadapi penurunan hasil produksi akibat kerusakan lingkungan. Kerugian mereka diperkirakan mencapai Rp3,64 triliun dalam 15 tahun.
Bhima juga menyebut 20 PLTU paling berbahaya di Indonesia berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi sebesar 109 miliar dolar AS atau sekitar Rp1,8 kuadriliun hingga 2050, disertai potensi 156 ribu kematian dini.
Atas berbagai persoalan tersebut, CELIOS mempertanyakan kelayakan Hashim sebagai utusan khusus iklim Indonesia. Latar belakangnya selama 34 tahun berbisnis minyak dan gas dinilai perlu menjadi perhatian ketika pemerintah membutuhkan kepemimpinan yang mampu mendorong perubahan dari energi fosil menuju energi bersih.
Pasar karbon dan ancaman perampasan ruang hidup
Persoalan lain muncul dari tawaran Hashim menjadikan pasar karbon dan pendanaan konservasi sebagai bagian dari solusi perubahan iklim.
ARUKI mengingatkan bahwa mekanisme karbon biru, apabila tidak disertai perlindungan hak masyarakat pesisir, justru dapat memunculkan persoalan baru. Skema tersebut berisiko menjadikan laut sebagai aset negara dan korporasi, membatasi wilayah tangkap nelayan, serta menghilangkan akses masyarakat terhadap ruang hidupnya.
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Fikerman Saragih, menyebut skema tersebut berpotensi menjadi perampasan laut yang dibungkus diplomasi iklim.
Tanpa pengakuan dan perlindungan hak tenurial masyarakat pesisir, janji perdagangan karbon biru justru dapat memperpanjang konflik di wilayah pesisir.
Hashim juga menekankan tanggung jawab negara maju untuk memenuhi komitmen pendanaan iklim sebesar 300 miliar dolar AS per tahun serta merealisasikan Baku-to-Belém Roadmap menuju 1,3 triliun dolar AS per tahun pada 2035.
Namun, Direktur Eksekutif TuK INDONESIA, Linda Rosalina, mengingatkan Indonesia tidak cukup hanya menuntut tanggung jawab negara maju. Pemerintah juga harus memastikan aliran pembiayaan domestik dan internasional tidak digunakan untuk mendukung kegiatan yang memperparah krisis iklim.
Sementara itu, Wakil Direktur Aksi! for gender, social and ecological justice, Risma Umar, menegaskan pendanaan iklim seharusnya mengutamakan dana publik berbasis hibah, terukur, dapat diprediksi, dan dapat diakses secara adil oleh masyarakat terdampak.
Pendanaan tersebut juga harus menjamin perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, perempuan, dan kelompok rentan sebagaimana tanggung jawab negara industri dalam Pasal 9.1 Perjanjian Paris.
Generasi muda tak boleh mewarisi krisis
Komitmen pembangunan ekonomi dan aksi iklim yang disampaikan Hashim juga dinilai perlu diuji melalui kebijakan pemerintah di dalam negeri. Bagi Aksi!, pertumbuhan ekonomi tidak dapat disebut berjalan seiring dengan perlindungan iklim apabila harus dibayar dengan hilangnya hak masyarakat, perampasan ruang hidup, kerusakan lingkungan, dan penambahan beban utang.
Koordinator Climate Rangers Indonesia, Ginanjar Ariyasuta, turut menyoroti tidak adanya pembahasan mengenai generasi muda dan anak-anak dalam pidato Hashim. Padahal, merekalah yang akan menanggung konsekuensi kebijakan pembangunan dan emisi yang dihasilkan saat ini.
Menurut Ginanjar, pemerintah tidak cukup hanya menuntut tanggung jawab negara maju terhadap negara berkembang. Generasi sekarang juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan generasi berikutnya tidak mewarisi krisis iklim dan kerusakan lingkungan.
Bagi ARUKI, persoalan utama diplomasi iklim Indonesia bukan sekadar kurangnya janji atau target, melainkan kesenjangan antara pernyataan di panggung internasional dan kebijakan pembangunan di dalam negeri.
Karena itu, pemerintah didesak mengubah arah pembangunan dengan menghentikan ekspansi industri ekstraktif, mengurangi ketergantungan energi fosil, memulihkan ekosistem, serta menjamin hak masyarakat adat, komunitas lokal, perempuan, nelayan, petani, dan kelompok rentan.
Keadilan iklim, pada akhirnya, bukan sekadar membuat rakyat lebih tangguh menghadapi bencana. Rakyat harus memiliki ruang, suara, dan kuasa untuk menentukan masa depan lingkungan serta komunitasnya. Tanpa itu, komitmen Indonesia di COP31 berisiko berhenti sebagai retorika diplomasi, sementara masyarakat tetap menanggung dampak krisis iklim.
