KabarJakarta.com - Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta, Nurjaman, meminta perusahaan-perusahaan di Jakarta agar melakukan pendekatan upah untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang disebut-sebut akan terjadi tahun 2023.
Pendekatan upah yang dimaksud yaitu mengatur upah sedemikian rupa agar membuat perusahaan tetap berjalan.
“Kata kuncinya saat ini jangan dulu berpikir kesejahteraan, tapi saat ini harus berpikir dulu kepada keberlangsung usaha dan pekerjanya. Kalau perusahaan tutup, bisa apa,” kata Nurjaman saat ditemui di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2022).
Nurjaman juga berharap masyarakat, pengusaha, dan pemerintah bisa berkolaborasi.
“Pengusaha bagaimana mempertahankan perusahaannya, pemerintah bagaimana membuat regulasinya, supaya regulasinya mendorong investasi, jangan membuat regulasi yang melemahkan investasi,” ucap Nurjaman.
Sebelumnya, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta Winarso meminta jajaran Pemprov DKI bertindak sehubungan dengan adanya ancaman PHK massal yang diduga akan dilakukan sejumlah perusahaan di Ibu Kota.
Winarso mengaku mendapatkan informasi akan terjadi PHK massal di Jakarta dari sejumlah pekerja. Ia berharap, Pemprov DKI dapat berkoordinasi dengan pimpinan buruh untuk membahas permasalahan ini.
“Kami meminta kepada Pemprov DKI agar berkomunikasi dengan pimpinan buruh yang ada di DKI Jakarta, terutama dengan isu adanya PHK besar-besaran terkait dengan opini yang dibangun, yaitu resesi global,” kata Winarso saat unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (10/11).
Namun, Winarso menilai alasan sejumlah perusahaan itu tidak relevan karena Indonesia diprediksi tidak akan menjadi salah satu negara yang akan jatuh ke jurang resesi.
“Justru kami tidak melihat Indonesia akan mengalami resesi. Kami melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat positif,” kata dia.
