KabarJakarta.com — Penipuan yang mengatasnamakan pejabat publik menjadi salah satu bentuk hoaks yang paling banyak ditemukan di Jakarta. Modus yang digunakan antara lain undangan palsu, pencurian data pribadi melalui tautan (phishing), hingga penyebaran informasi yang mencatut nama pejabat atau pihak tertentu.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Marulina Dewi, mejelaskan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan tersebut. Pasalnya, informasi palsu yang beredar tidak hanya berpotensi menyesatkan, tetapi juga dapat merugikan masyarakat.
"Kalau dari hasil yang sudah kita koordinasikan, hoaks terbanyak saat ini merupakan penipuan. Seperti undangan palsu, phishing, dan informasi lain yang mengatasnamakan pejabat atau orang lain. Nah, itu yang perlu diperangi," kata Dewi di Balai Kota Jakarta, Senin (2/11).
Selain penipuan, informasi palsu yang banyak beredar juga berkaitan dengan program pemerintah. Beberapa di antaranya menyangkut bantuan sosial, layanan kesehatan, dan kebencanaan.
Menurut Dewi, penyebaran hoaks mengenai isu-isu tersebut perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Informasi yang tidak benar akan menimbulkan keresahan sekaligus membuat warga salah memahami kebijakan maupun program pemerintah.
Untuk menekan penyebaran informasi palsu, Diskominfotik DKI Jakarta telah melakukan edukasi dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat hingga tingkat lingkungan. Lurah, pengurus RT dan RW, serta kader posyandu dilibatkan untuk menyampaikan informasi mengenai program pemerintah sekaligus mengedukasi warga agar lebih cermat menerima kabar.
Edukasi tersebut diarahkan agar masyarakat mampu mengenali ciri-ciri informasi palsu sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Dengan begitu, warga diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh pesan berantai maupun informasi yang sumbernya tidak jelas.
Diskominfotik juga menggandeng kalangan pelajar melalui program Duta Antihoaks. Program ini diharapkan menjadi salah satu cara memperluas jangkauan edukasi, khususnya di kalangan generasi muda.
Dewi mengungkapkan para pelajar yang terpilih akan menjadi mitra Diskominfotik selama satu tahun ke depan. Mereka diharapkan ikut menyampaikan pemahaman mengenai bahaya hoaks dan pentingnya menggunakan teknologi digital secara bijak.
"Itu sudah kita lakukan, termasuk di sekolah-sekolah. Dengan hadirnya Duta Antihoaks, nanti 1 tahun ke depan, mereka menjadi partner kami," tutur Dewi.
Pemilihan generasi muda sebagai duta bukan tanpa alasan. Dewi menilai pelajar memiliki pendekatan komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat, terutama sesama anak muda. Gaya penyampaian yang lebih santai dan mudah dipahami dinilai dapat membuat pesan edukasi lebih efektif diterima.
"Karena gaya bicaranya, tidak lagi seperti government style, tetapi gaya anak muda. Kami yakin mudah diterima oleh masyarakat pada umumnya,” terangnya.
Melalui berbagai upaya tersebut, Pemprov DKI Jakarta berharap generasi muda tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga berperan aktif membangun kebiasaan bermedia digital yang sehat. Keterlibatan masyarakat secara luas dinilai penting agar upaya melawan hoaks tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama.
