KabarJakarta.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat pembenahan sungai dan saluran air untuk mengantisipasi banjir menjelang musim hujan yang diperkirakan terjadi pada November 2026. Salah satu fokus penanganan berada di Kali Mampang, Jakarta Selatan, melalui pengerukan sedimentasi dan pemeliharaan turap untuk meningkatkan kapasitas aliran air.
Langkah itu menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pengendalian banjir di Ibu Kota. Pekerjaan tidak hanya dilakukan pada satu sungai, tetapi juga mencakup embung, saluran air, serta sejumlah sungai lain yang saling terhubung dalam jaringan aliran air Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan, kawasan Mampang dan sekitarnya merupakan kawasan yang rentan banjir, karena kondisi geografisnya berupa cekungan. Karena itu, penanganan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga titik pertemuan aliran sungai.
"Di musim kemarau panjang ini, kita lakukan pembenahan dari ujung. Dimulai dari embung-embung yang kemarin kita bangun. Pertemuan Kali Mampang dan Kali Krukut juga kita perbaiki,” kata Pramono saat meninjau normalisasi Kali Mampang Segmen Poncol di Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Kamis (29/10).
Pengerukan sedimentasi dikebut
Pengerukan sedimentasi menjadi salah satu pekerjaan utama dalam normalisasi Kali Mampang. Sedimentasi berupa endapan lumpur dan material lain yang menumpuk di dasar sungai dapat mengurangi ruang aliran air. Jika tidak segera ditangani, kondisinya berpotensi memperbesar risiko luapan saat debit air meningkat.
Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta, pengerukan Kali Mampang telah mengangkat sekitar 4.393 meter kubik sedimentasi. Namun pekerjaan itu turut menyisakan 14.727 meter kubik material yang harus dikeruk.
Pekerjaan serupa dilakukan di Kali Krukut. Hingga saat ini, volume sedimentasi yang berhasil diangkat 8.507,3 meter kubik, dengan sisa pekerjaan sekitar 142.692,7 meter kubik.
Angka tersebut menunjukkan pekerjaan pengerukan masih harus dilanjutkan. Penyelesaian pekerjaan menjadi penting mengingat Kali Mampang dan Kali Krukut merupakan bagian dari sistem aliran yang berperan dalam mengalirkan air menuju Kanal Banjir Barat.
Selain pengerukan, Pemprov DKI memberlakukan pemeliharaan turap demi menjaga struktur penahan tebing sungai. Pemeliharaan dilakukan di dua lokasi, yakni Kali Mampang di Jalan Poncol Jaya sepanjang 300 meter dan Kali Krukut di Kompleks Canadiyanti sepanjang 241,7 meter.
Pengerukan dan pemeliharaan turap berfungsi saling melengkapi. Pengerukan membantu mengembalikan aliran air yang berkurang akibat endapan, sedangkan pemeliharaan turap untuk menjaga kondisi struktur tepi sungai tetap kuat dan kokoh.
Penanganan terintegrasi hingga Kanal Banjir Barat
Pemprov DKI Jakarta menempatkan normalisasi Kali Mampang sebagai bagian dari penanganan banjir yang terintegrasi. Ini membuktikan, pembenahan harus mempertimbangkan hubungan antarsaluran dan sungai, bukan sekadar memperbaiki satu lokasi yang kerap tergenang.
Kali Mampang dan Kali Krukut menjadi bagian penting dalam upaya tersebut. Keduanya saling terhubung dalam sistem aliran air yang menuju Kanal Banjir Barat. Apabila kapasitas aliran di salah satu bagian terganggu, proses pengaliran air secara keseluruhan tidak berjalan optimal.
Karena itu, pembenahan juga dilakukan pada titik pertemuan kedua sungai. Di sisi lain, pembangunan embung menjadi upaya untuk mendukung pengelolaan air sebelum dialirkan melalui jaringan sungai dan saluran.
Pramono mengungkapkan, upaya normalisasi dan pembangunan embung tidak serta-merta menghilangkan seluruh risiko banjir. Namun, pemerintah daerah berharap langkah itu bisa mengurangi volume air yang menggenangi area rawan. Hujan dengan intensitas sekitar 100 milimeter per hari masih berpotensi menimbulkan genangan dan banjir di sejumlah titik Jakarta.
"Targetnya bukan sekadar memperbaiki 1 titik, tapi memperkuat sistem pengendalian banjir kawasan," ujar Pramono.
Dia menambahkan, "Pemeliharaan turap dan pengerukan dilakukan secara berkelanjutan, sehingga aliran Kali Mampang menuju Kali Krukut dan Kanal Banjir Barat menjadi lancar saat musim hujan."
Kawasan yang diharapkan memperoleh manfaat dari pembenahan tersebut meliputi Mampang Prapatan, Pasar Minggu, dan Pancoran. Sejumlah titik yang menjadi perhatian di antaranya, Pondok Karya, Pondok Jaya, Kemang Utara IX, termasuk Pejaten Barat.
Musim hujan jadi tenggat persiapan
Waktu pengerjaan merupakan faktor penting, seiring Jakarta memasuki musim hujan pada November 2026. Pemprov DKI memanfaatkan periode kemarau untuk mempercepat pekerjaan yang lebih sulit dilakukan ketika debit air sungai meningkat.
Selain Kali Mampang dan Kali Krukut, normalisasi juga dilakukan di Kali Ciliwung, Kali Cakung Lama, dan Kali Angke. Pemerintah DKI turut mengeruk saluran air, serta membenahi embung di sejumlah lokasi.
Pramono membeberkan, normalisasi sungai yang sebelumnya jarang dilakukan, kini kembali digiatkan sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim penghujan
"Normalisasi yang sudah lama tidak dilakukan, sekarang kita lakukan kembali. Semua selokan dan sungai kita keruk. Harapannya, saat memasuki periode basah setelah El Nino, Pemerintah DKI sudah siap menghadapi potensi banjir,” tegasnya.
Pemerintah daerah juga mengantisipasi kemungkinan perubahan kondisi iklim dari El Nino menuju La Nina yang dapat disertai peningkatan curah hujan di sejumlah wilayah.
Namun, percepatan pekerjaan perlu diikuti pengawasan terhadap progres pengerukan, kondisi turap, serta kesiapan saluran penghubung. Dengan waktu yang terbatas, penyelesaian pekerjaan pada titik-titik prioritas menjadi penting sehingga manfaatnya bisa dirasakan warga saat debit air meningkat.
Anggaran SDA dipastikan tidak dipangkas
Di tengah percepatan normalisasi, Pramono memastikan anggaran penanganan banjir yang dikelola Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta tidak dipangkas, meskipun pemerintah daerah melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Pokoknya, anggaran untuk SDA tidak akan dipotong,” tegas Pramono.
Pernyataan tersebut disampaikan ketika Pemprov DKI Jakarta tengah menjalankan sejumlah pekerjaan pengendalian banjir di berbagai wilayah. Kepastian anggaran menjadi penting dalam mendukung keberlanjutan pengerukan, pemeliharaan turap, termasuk pembenahan sungai dan saluran air.
APBD DKI Jakarta 2026 ditetapkan Rp81,32 triliun, turun Rp10,54 triliun dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp91,86 triliun. Penurunan tersebut terutama berkaitan dengan berkurangnya pendapatan dari Transfer ke Daerah (TKD), dari Rp26,14 triliun pada 2025 menjadi Rp11,16 triliun pada 2026.
Salah satu penurunan terbesar berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) pajak yang berkurang Rp14,79 triliun. Kondisi itu membuat pengelolaan anggaran daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
Meski demikian, jaminan anggaran SDA tidak dipangkas sebaiknya diikuti pelaksanaan program yang terukur. Penyelesaian pekerjaan, penggunaan anggaran yang efektif, dan pemeliharaan infrastruktur setelah normalisasi menjadi aspek penting untuk memastikan belanja pengendalian banjir memberikan hasil nyata.
Pembenahan Kali Mampang, salah satunya. Pengerjaan itu, tidak cukup dinilai dari banyaknya lumpur yang diangkat atau panjang turap yang diperbaiki. Ada yang utama, yakni meningkatnya kelancaran aliran air dan berkurangnya risiko genangan di kawasan rawan saat hujan deras melanda Jakarta.
Dengan musim hujan yang diperkirakan segera tiba, Pemprov DKI Jakarta menghadapi tantangan untuk menuntaskan pekerjaan prioritas sekaligus memastikan seluruh bagian sistem pengendalian banjir berfungsi secara terpadu. Normalisasi yang berkelanjutan, dukungan anggaran, dan pemeliharaan infrastruktur akan menentukan sejauh mana upaya tersebut mampu menekan risiko banjir di Ibu Kota.
