KabarJakarta.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mempercepat peralihan transportasi umum menuju kendaraan listrik. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mengejar target pengoperasian 10 ribu bus listrik pada 2030 sekaligus menekan emisi di ibu kota.
Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menjelaskan pemerintah daerah telah menjalin kerja sama dengan sejumlah BUMN dan BUMD dengan nilai mencapai Rp5,27 triliun untuk mendukung target tersebut.
"Ke depan, untuk pengadaan 10 ribu unit bus listrik, kami sudah bekerja sama, di antaranya BUMN dan BUMD Rp5,27 triliun untuk menyelesaikan," kata Suharini dalam diskusi publik di Jakarta, Selasa (27/10).
Kerja sama tersebut menjadi salah satu instrumen Pemprov DKI untuk mempercepat penyediaan armada bus listrik. Keterlibatan BUMN dan BUMD diharapkan dapat mendukung pembiayaan, pengadaan kendaraan, serta pengembangan infrastruktur yang dibutuhkan agar elektrifikasi transportasi berjalan sesuai rencana.
Meski demikian, nilai kerja sama Rp5,27 triliun tersebut belum dengan sendirinya menjelaskan keseluruhan kebutuhan investasi untuk menghadirkan 10 ribu bus listrik. Rincian pembagian pendanaan, kontribusi masing-masing perusahaan, serta tahapan pengadaan armada masih menjadi aspek penting untuk melihat kesiapan pemerintah mencapai target 2030.
52 kerja sama strategis hingga triwulan III 2026
Elektrifikasi bus merupakan bagian dari agenda kerja sama strategis Pemprov DKI Jakarta dengan BUMN, BUMD, dan mitra lintas sektor. Hingga triwulan III 2026, pemerintah daerah mencatat 52 kerja sama strategis yang mencakup berbagai sektor pelayanan publik dan pembangunan perkotaan.
Dalam perkembangannya, Pemprov DKI juga menandatangani 15 kerja sama baru untuk mendorong transportasi ramah lingkungan, layanan kesehatan terintegrasi, dan penyediaan energi bersih bagi masyarakat.
Khusus sektor transportasi, kerja sama tersebut mencakup elektrifikasi 3.782 unit bus Transjakarta dan mikrotrans, pembangunan pedestrian deck di Dukuh Atas, serta pengembangan kawasan berorientasi transit atau transit-oriented development (TOD) di sekitar jalur MRT Jakarta, termasuk pengembangan TOD MRT Jakarta East-West.
Rangkaian program itu menunjukkan bahwa transformasi transportasi Jakarta tidak hanya berkaitan dengan penggantian bus berbahan bakar konvensional menjadi kendaraan listrik. Pemerintah juga berupaya memperbaiki konektivitas antarmoda dan menyediakan akses pejalan kaki yang lebih nyaman agar masyarakat semakin mudah menggunakan angkutan umum.
Suharini berharap berbagai kolaborasi tersebut dapat memberikan hasil nyata bagi pembangunan Jakarta.
"Upaya ini, mudah-mudahan menjadi kinerja baik untuk kita semua," tegasnya.
Namun, banyaknya kerja sama yang tercatat belum otomatis mencerminkan keberhasilan program. Hasilnya perlu dilihat dari realisasi pengadaan bus, kesiapan fasilitas pengisian daya, peningkatan layanan, dan besarnya pengurangan emisi yang dapat diukur.
Transjakarta kejar elektrifikasi bertahap
Target 10 ribu bus listrik juga menjadi bagian dari rencana elektrifikasi armada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Perusahaan tersebut menargetkan 50 persen dari total armadanya sudah berbasis listrik pada 2027.
Selanjutnya, seluruh armada ditargetkan menggunakan tenaga listrik pada 2030. Transjakarta menyebut sasaran elektrifikasi tersebut mencapai 10.047 armada.
Hingga saat ini, jumlah bus listrik Transjakarta tercatat sebanyak 500 unit. Dengan demikian, perusahaan masih perlu menambah ribuan kendaraan listrik dalam beberapa tahun ke depan untuk memenuhi target tersebut.
Percepatan pengadaan membutuhkan perencanaan yang terukur.
Selain memastikan ketersediaan bus, Transjakarta perlu menyiapkan fasilitas pengisian daya, pemeliharaan kendaraan, pasokan listrik, serta pengaturan operasional agar penambahan armada tidak mengganggu pelayanan kepada penumpang.
Dukungan BUMN dan BUMD menjadi penting karena kebutuhan elektrifikasi tidak berhenti pada pembelian kendaraan. Ketersediaan infrastruktur dan kepastian pembiayaan juga menentukan apakah bus listrik dapat beroperasi secara konsisten dalam jaringan transportasi Jakarta.
Untuk memastikan target 2027 tercapai, perkembangan jumlah bus listrik perlu dipantau secara berkala. Informasi mengenai armada yang telah beroperasi, kendaraan yang masih dalam pengadaan, dan kesiapan fasilitas pendukung dapat menjadi tolok ukur kemajuan program.
Menekan emisi menuju net zero emission
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya menargetkan 10 ribu bus listrik beroperasi pada 2030. Program tersebut diarahkan untuk menurunkan emisi dan mendukung pencapaian net zero emission atau emisi nol bersih.
Penggunaan bus listrik berpotensi mengurangi emisi gas buang langsung dari kendaraan karena tidak menghasilkan emisi knalpot saat beroperasi. Dampaknya terhadap kualitas udara Jakarta akan semakin berarti apabila armada listrik menggantikan kendaraan berbahan bakar fosil dan masyarakat semakin banyak beralih ke transportasi umum.
Meski demikian, pengurangan emisi secara keseluruhan juga dipengaruhi sumber listrik yang digunakan untuk mengisi daya kendaraan. Karena itu, elektrifikasi bus perlu berjalan beriringan dengan pengembangan energi bersih dan peningkatan penggunaan angkutan umum.
Pemprov DKI kini menghadapi pekerjaan besar untuk mengubah target menjadi hasil nyata. Kerja sama senilai Rp5,27 triliun, puluhan kolaborasi strategis, dan target elektrifikasi Transjakarta menjadi modal awal.
Keberhasilannya akan ditentukan oleh konsistensi pengadaan, kesiapan infrastruktur, transparansi penggunaan anggaran, serta pengukuran penurunan emisi secara berkala.
Dengan tenggat 2030 yang semakin dekat, ukuran keberhasilan bukan sekadar jumlah kesepakatan yang ditandatangani, melainkan berapa banyak bus listrik yang benar-benar beroperasi dan seberapa besar kontribusinya terhadap udara Jakarta yang lebih bersih.
