KabarJakarta.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan dua lokasi pembangunan Sekolah Rakyat sekaligus berencana mengambil alih pengelolaan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI). Dua langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) di ibu kota.
Dukungan terhadap program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat diwujudkan melalui penyiapan lahan di Pegadungan, Jakarta Barat, dan Cakung, Jakarta Timur. Kedua lokasi tersebut disiapkan untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, menjelaskan Pemprov DKI berkomitmen mendukung pelaksanaan program tersebut. Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya afirmasi untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, terutama bagi masyarakat dari keluarga kurang mampu.
"Pemprov DKI mendukung rencana pembangunan Sekolah Rakyat sebagai afirmasi terhadap penyediaan pendidikan bagi kelompok masyarakat kurang mampu," ujar Yustinus di Jakarta, Selasa (17/11).
Dukungan pemerintah daerah terhadap program ini dinilai penting karena penyediaan akses pendidikan tidak cukup hanya melalui kebijakan di tingkat pusat. Kesiapan lokasi dan dukungan pemerintah daerah juga diperlukan agar rencana pembangunan sekolah dapat direalisasikan.
Dengan menyiapkan dua lokasi tersebut, Pemprov DKI berupaya memastikan masyarakat yang membutuhkan memiliki kesempatan lebih luas untuk mengakses pendidikan. Namun, realisasi pembangunan tetap memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat, termasuk terkait tahapan pelaksanaan program.
Hutan kota UI dikembangkan jadi kebun raya
Selain sektor pendidikan, Pemprov DKI juga menyiapkan langkah untuk memperluas kawasan hijau melalui rencana pengambilalihan pengelolaan Hutan Kota UI di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambut baik keinginan Universitas Indonesia untuk menyerahkan pengelolaan kawasan tersebut kepada Pemprov DKI. Menurutnya, pengelolaan oleh pemerintah daerah dapat membuka peluang pengembangan kawasan sekaligus menambah luasan RTH Jakarta.
"Saya setuju sekali, kalau kemudian yang mengelola adalah DKI. Ruang terbuka hijau Jakarta menjadi semakin besar," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11).
Pemprov DKI bahkan berencana mengembangkan Hutan Kota UI menjadi kebun raya terpadu. Jika rencana tersebut terealisasi, Jakarta akan memiliki dua kawasan kebun raya, yakni Kebun Raya Mangrove Jakarta di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, dan kebun raya baru di kawasan UI.
Senada, Yustinus Prastowo menjelaskan, Pemprov DKI telah menerima informasi mengenai rencana Universitas Indonesia untuk menghibahkan pengelolaan hutan kota tersebut. Apabila proses hibah terlaksana, Pemprov DKI berkomitmen merawat dan mengembangkan kawasan itu agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
Untuk merealisasikan rencana tersebut, koordinasi dengan pihak UI akan terus dilakukan. Langkah itu diperlukan agar proses pengalihan pengelolaan maupun pengembangan kawasan dapat berjalan secara profesional dan berkelanjutan.
Pengembangan Hutan Kota UI menjadi kebun raya diharapkan memberikan manfaat lebih luas daripada sekadar menambah kawasan hijau. Pramono menyebut kawasan tersebut berpotensi menjadi ruang edukasi sekaligus tempat pelatihan bagi masyarakat.
"Itu akan bermanfaat, karena di sana bisa untuk edukasi, untuk orang berlatih, dan macam-macamlah. Intinya, dimanfaatkan untuk kebun raya," jelasnya.
Dengan konsep tersebut, kawasan hutan kota tidak hanya berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, tetapi juga dapat menjadi sarana pembelajaran mengenai lingkungan, keanekaragaman hayati, dan pelestarian alam.
Jakarta membutuhkan ruang terbuka hijau
Pramono memastikan, penambahan RTH menjadi salah satu kebutuhan penting bagi Jakarta. Pengembangan kawasan hijau diperlukan untuk mendukung kualitas lingkungan sekaligus menciptakan ruang publik yang lebih nyaman dan sehat bagi masyarakat.
Karena itu, Pemprov DKI membuka peluang bagi daerah atau pihak lain yang memiliki hutan kota dan berminat menyerahkan pengelolaannya kepada pemerintah provinsi.
"Untuk hal yang berkaitan ruang terbuka hijau, sekali lagi saya tegaskan, Jakarta membutuhkan itu," tegas Pramono.
Rencana pengembangan Hutan Kota UI sekaligus menunjukkan bahwa upaya memperluas RTH tidak hanya bergantung pada pembangunan taman baru. Kerja sama dengan berbagai institusi, termasuk perguruan tinggi, dapat menjadi alternatif untuk mempertahankan dan mengoptimalkan kawasan hijau yang sudah tersedia.
Melalui dukungan terhadap Sekolah Rakyat dan rencana pengembangan Hutan Kota UI, Pemprov DKI berupaya menjalankan dua agenda pelayanan publik sekaligus, yakni memperluas kesempatan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Kedua agenda tersebut membutuhkan koordinasi serta realisasi program agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga Jakarta.