KabarJakarta.com — Setelah bergulir selama 18 tahun di parlemen, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya mendapat persetujuan DPR RI dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11).
Pengesahan itu menjadi langkah penting dalam upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana melalui penelusuran dan perampasan aset hasil kejahatan. Namun, substansi RUU tersebut tidak hanya berorientasi pada pengambilan kekayaan yang diperoleh secara ilegal. Pengembalian kerugian kepada korban serta pencegahan penyalahgunaan kewenangan juga menjadi bagian penting dari pengaturannya.
Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan, penyelesaian RUU Perampasan Aset bukan dilakukan karena tekanan atau desakan pihak tertentu. Menurut dia, DPR telah menjalankan proses pembahasan dengan mempertimbangkan masukan masyarakat dan berbagai kajian sebelum membawa RUU tersebut ke rapat paripurna.
"Kita mengesahkan Undang-Undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Puan dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta.
Puan mengungkapkan, pembahasan RUU Perampasan Aset telah melibatkan partisipasi publik melalui sedikitnya 87 rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU). Komisi III DPR juga melakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Selain menyerap masukan, DPR melakukan penelitian, penelaahan, dan evaluasi agar ketentuan dalam RUU tersebut tidak tumpang tindih dengan peraturan lain, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Puan menyebutkan, penyelesaian RUU tersebut bahkan lebih cepat dari target awal. Semula, DPR menargetkan pembahasannya rampung pada 15 Desember 2026. Namun, persetujuan dapat dicapai pada 19 November 2026 atau hampir sebulan lebih awal.
Menurut Puan, percepatan tersebut bukan berarti pembahasan dilakukan secara terburu-buru. RUU Perampasan Aset merupakan regulasi yang telah lama dinantikan dan pembahasannya sudah berlangsung bertahun-tahun.
Pengawasan independen cegah penyalahgunaan
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian selama pembahasan adalah kekhawatiran masyarakat terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan aturan perampasan aset. Kekhawatiran tersebut muncul karena kewenangan negara untuk mengambil aset seseorang berpotensi disalahgunakan apabila tidak disertai mekanisme pengawasan dan perlindungan hukum yang memadai.
Masyarakat mempertanyakan kemungkinan aturan tersebut digunakan penguasa untuk menyingkirkan lawan politik atau dimanfaatkan aparat penegak hukum untuk memeras warga.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan, aspirasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan RUU. Karena itu, DPR memasukkan ketentuan pembentukan badan pengawas independen untuk mengawasi pelaksanaan perampasan aset.
'Kita sudah perkuat protokol pengawasannya sehingga UU ini sulit sekali disalahgunakan. Kita ada pengawas independen, kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk Presiden dan disetujui DPR," kata Habiburokhman.
Pembentukan badan pengawas yang berdiri sendiri diperlukan untuk memastikan kewenangan perampasan aset tidak digunakan secara sewenang-wenang. Lembaga tersebut diharapkan mampu mengawasi kemungkinan aparat penegak hukum melakukan pemerasan dengan memanfaatkan ketentuan dalam undang-undang tersebut.
Mekanisme penunjukan pimpinan badan pengawas melalui Presiden dengan persetujuan DPR dimaksudkan untuk menciptakan kontrol antara lembaga eksekutif dan legislatif. Habiburokhman mencontohkan mekanisme pengisian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY) yang melibatkan kedua cabang kekuasaan tersebut.
Dengan demikian, pengawasan tidak hanya bergantung pada aparat yang menjalankan kewenangan perampasan aset, tetapi juga melibatkan lembaga independen.
Selain badan pengawas, RUU tersebut memperkuat mekanisme pembuktian yang berimbang dan transparansi digital. DPR menilai kedua hal itu penting untuk memastikan proses penelusuran, penyitaan, hingga perampasan aset dapat dipertanggungjawabkan.
Soedeson Tandra, Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI, menegaskan bahwa kewenangan negara untuk mengambil aset tetap dibatasi melalui mekanisme pengadilan. Penyitaan maupun perampasan aset harus melalui proses hukum dan mendapatkan izin pengadilan. Dengan mekanisme tersebut, aparat penegak hukum tidak dapat mengambil harta seseorang secara sepihak.
Illicit enrichment tidak masuk pengaturan
Di tengah penguatan mekanisme perampasan aset, terdapat satu isu yang tidak dimasukkan dalam RUU tersebut, yakni illicit enrichment atau penindakan terhadap peningkatan kekayaan yang tidak wajar dan tidak dapat dijelaskan sumber perolehannya.
Isu ini menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan pemberantasan korupsi karena kekayaan pejabat atau pihak tertentu yang meningkat secara tidak sebanding dengan penghasilan resminya dapat menjadi indikasi adanya tindak pidana.
Namun, Komisi III DPR memutuskan tidak memasukkan ketentuan tersebut setelah mempertimbangkan berbagai masukan masyarakat dan pendapat para ahli. Habiburokhman menjelaskan, aspirasi yang diterima tidak sepenuhnya mendukung pengaturan illicit enrichment.
Bahkan, menurut dia, penolakan terhadap ketentuan tersebut cukup banyak. "Kami menyerap berbagai aspirasi masyarakat. Ada yang mendukung, banyak yang menolak," ujarnya.
DPR juga melakukan kajian dengan membandingkan penerapan aturan serupa di sejumlah negara. Habiburokhman menyebut Amerika Serikat dan Inggris tidak menerapkan ketentuan tersebut karena dinilai berpotensi bertentangan dengan hak asasi manusia.
Ia lalu menyinggung Jerman yang pernah menghadapi persoalan konstitusional terkait pengaturan illicit enrichment. Selain itu, DPR menghadirkan sedikitnya 15 elemen yang menyampaikan pandangan mengenai persoalan tersebut.
Alasan lainnya berkaitan dengan pembagian antara hukum formil dan materiil. Menurut Habiburokhman, RUU Perampasan Aset dirancang sebagai aturan formil yang mengatur tata cara atau mekanisme hukum acara dalam proses perampasan aset. Adapun illicit enrichment berkaitan dengan norma dan unsur tindak pidana sehingga masuk dalam ranah hukum materiil.
Atas pertimbangan itu , DPR memutuskan tidak memasukkan pengaturan illicit enrichment ke dalam RUU Perampasan Aset. Keputusan tersebut menunjukkan, meskipun penguatan pemberantasan korupsi menjadi tujuan utama, tidak seluruh instrumen hukum yang berkaitan dengan pemberantasan kekayaan ilegal dimasukkan dalam satu regulasi.
Korupsi hingga penipuan berbasis teknologi
RUU Perampasan Aset tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi. Sejumlah kejahatan lain yang dinilai menghasilkan keuntungan ilegal dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat juga masuk dalam ruang lingkup pengaturannya.
Habiburokhman menjelaskan, tindak pidana yang menjadi cakupan RUU tersebut meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, serta penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
Selain itu, aturan tersebut mencakup tindak pidana perdagangan orang serta penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Masuknya penipuan berbasis teknologi menjadi salah satu perhatian karena kejahatan tersebut semakin sering menimbulkan kerugian dalam jumlah besar.
Habiburokhman mencontohkan praktik investasi bodong yang telah memakan banyak korban. Selama ini, korban kerap mengadu ke Komisi III DPR karena proses pengembalian kerugian tidak berjalan maksimal.
Dalam banyak perkara, pelaku dapat diproses secara pidana. Namun, penghukuman terhadap pelaku belum tentu membuat korban mendapatkan kembali uang yang telah disetorkan. Persoalan inilah yang ingin dijawab melalui penguatan mekanisme perampasan aset.
Pengembalian aset korban menjadi prioritas
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath menjelaskan, salah satu substansi penting yang diperjuangkan dalam RUU tersebut adalah pemulihan hak korban tindak pidana. Hasil perampasan aset tidak semata-mata diarahkan untuk kepentingan pemulihan kerugian negara, tetapi juga harus dapat dikembalikan kepada masyarakat yang menjadi korban kejahatan.
"Yang kami perjuangkan masuk, uang korban harus kembali kepada korban. Ini salah satu substansi penting dari RUU Perampasan Aset," terang Rano.
Ia menilai, selama ini korban kejahatan kerap menghadapi persoalan panjang untuk mendapatkan kembali uang atau harta yang hilang, sekalipun pelaku sudah menjalani proses hukum. Padahal, kerugian tersebut bisa berasal dari tabungan keluarga, biaya pendidikan anak, hingga modal usaha yang dikumpulkan selama bertahun-tahun.
Karena itu, menurut Rano, pemulihan kerugian harus mendapatkan perhatian yang sama pentingnya dengan penjatuhan hukuman kepada pelaku.
Sejak awal, aset hasil kejahatan juga perlu ditelusuri dan diamankan terkait penanganan perkara. Langkah tersebut penting agar pelaku tidak sempat mengalihkan atau menghilangkan kekayaannya sehingga peluang pengembalian kepada korban tetap terjaga.
Pandangan serupa disampaikan Soedeson Tandra. Ia menilai, RUU Perampasan Aset dapat membuka jalan bagi pengembalian aset hasil penipuan dan penggelapan kepada masyarakat yang dirugikan.
Pasalnya, ketentuan yang selama ini berlaku belum cukup menjamin pengembalian kerugian korban. Pelaku bisa saja dijatuhi hukuman penjara, tetapi aset hasil kejahatan masih dikuasai atau tidak dapat dikembalikan kepada pihak yang berhak.
Ia mencontohkan korban koperasi bermasalah dan perusahaan perjalanan wisata ilegal yang menghimpun dana masyarakat. Dalam kasus semacam itu, aset yang diperoleh dari dana korban perlu ditelusuri dan dirampas untuk kepentingan pemulihan kerugian.
RUU tersebut juga mengamanatkan pembentukan badan independen yang bertugas menyimpan, mengelola, dan menjual barang sitaan maupun rampasan. Hasil pengelolaan aset nantinya bisa digunakan untuk memulihkan kerugian keuangan negara maupun dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima pengembalian.
Pembentukan badan pengelola tersebut sekaligus diharapkan menjawab kritik mengenai transparansi pengelolaan aset sitaan dan rampasan selama ini.
Dengan disetujuinya RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna, DPR telah menyelesaikan proses pembahasan di tingkat legislatif. Namun, efektivitas aturan tersebut nantinya akan sangat bergantung pada pelaksanaan mekanisme pengawasan, kepastian proses pengadilan, transparansi pengelolaan aset, serta kemampuan negara memastikan hak korban benar-benar dipulihkan.