KabarJakarta.com - Interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih menjadi fokus utama Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta dalam mempertanyakan anggaran pelaksanaan Formula E yang mencapai Rp650 miliar.
Keteguhan Fraksi PDIP DPR DKI terhadap interpelasi itu tidak terlepas dari pengunaan uang rakyat yang idealnya diperuntukan untuk kesejahteraan rakyat Jakarta.
“Kita mempertanyakan uangnya yang dipakai darimana? Itu kan uang APBD DKI yang dipakai. Nah, DPRD DKI khususnya Fraksi PDIP menginginkan adanya interpelasi untuk mempertanyakan anggaran tersebut,” kata anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Rasyidi, Senin (30/5/2022).
Dia mengatakan, interpelasi merupakan salah satu fungsi dewan dalam melakukan pengawasan anggaran daerah.
“APBD itu kan uang rakyat, harus dipertanyakan dong. Apalagi banyak hal yang lebih penting untuk dikerjakan, seperti penanggulangan banjir, transportasi dan persoalan lainya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat,” tukasnya.
Lanjut Rasyidi, jika nantinya ada temuan pelanggaran hukum. Tentu hal itu akan berproses. “Lembaga yang kompeten untuk persoalan hukum lah yang akan memproses,” jelas Rasyidi.
Terkait dengan sikap ngotot PDIP yang terkesan ngotot digelarnya interpelasi Formula E, Ketua Bamusi DKI ini menegaskan semata-mata hanya ingin persoalan seperti ini tidak terulang kembali.
“Pertama, supaya tidak ada lagi hal-hal yang menjurus pada pelanggaran administrasi. Apalagi pelaksanaan Formula E ini tidak pernah dibicarakan pada DPRD DKI Jakarta. Kedua, agar APBD bisa dimanfaatkan untuk hal yang prirotas, apalagi di saat pandemi seperti sekarang ini,” pungkasnya.
