KabarJakarta.com -- Koordinator Forum Ijtima Ulama dan Pemuda Islam Indonesia (PII) Arif Fahudin menepis tudingan bahwa ada rekayasa pemberian dukungan pihaknya kepada Menteri Parawisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno sebagi calon presiden di Pilpres 2024.
Arif menegaskan, dukungan yang dideklarasikan sejumlah forum Ijtima Ulama DKI Jakarta dan Jawa Barat murni aspirasi umat.
“Saya tidak paham dengan pernyataan rekayasa. Ini benar-benar aspirasi keumatan, pimpinan para ulama, kiai, dan pemuda Islam menilai sosok Sandiaga Uno adalah pemimpin yang tepat di masa mendatang,” kata Arif dalam keterangannya, kemarin.
Kata dia lagi, sudah hal biasa apabila para ulama dan pemuda Islam membicarakan berbagai hal kebangsaan. Salah satunya adalah terkait dukungan Ijtima Ulama untuk Sandiaga Uno yang dinilainya merupakan pandangan terbaik.
Arief mengatakan, Sandiaga Uno dipilih karena mewakili milenial yang bijaksana, tidak memiliki masalah keagamaan, terbuka dengan para ulama hingga santri. Bahkan, Sandi juga disebut memiliki pengalaman politik yang cukup.
“Selama ini Sandiaga Uno terbuka dengan para ulama dan santri. Programnya pun menyasar para santri. Itu yang membuat ulama dan pemuda Islam menilai beliau bisa diterima di semua kalangan,” terang dia.
Ia pun berharap ke depannya, deklarasi dukungan terhadap Sandiaga Uno bisa berkembang ke seluruh Indonesia.
“Barangkali animo dan kontribusi pemikiran para kiai serta pemuda Islam bisa saja berkembang ke seluruh Indonesia. Kita lihat saja nanti,” ucap Arif.
Sebelumnya, Forum Ijtima Ulama dan Pemuda Islam (PII) mendeklarasikan dukungan kepada Sandiaga Uno untuk maju menjadi calon presiden pada 2024. Dukungan ini sudah dilakukan di DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Deklarasi ini direspon oleh politisi Partai Gerindra, Kamrussamad. Ia menuding deklarasi dukungan tersebut adalah upaya merekayasa forum Ijtima Ulama. Ia khawatir, Sandiaga Uno sengaja mengeksploitasi identitas ulama, sehingga berpotensi memecah belah bangsa.
“Upaya rekayasa forum Ijtima Ulama DKI Jakarta dan Jawa Barat merupakan tindakan berpotensi menimbulkan politik identitas sebagai pemecah belah bangsa,” tegas Kamrussamad dalam keterangannya, Kamis (16/12).
