KabarJakarta.com - Pemprov DKI Jakarta berencana kembali membangun sekitar 3.000 unit hunian down payment (DP) Rp0 hingga 2026. Saat ini, Pemprov DKI kini telah membangun 2.332 unit hunian DP Rp0.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta Sarjoko mengatakan pembangunan unit hunian baru itu akan melibatkan tiga pihak.
Ketiganya adalah BUMD DKI Jakarta, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sarana Jaya, BUMN, Amarta Karya, dan pihak swasta, PT Lahan Yusra Serasi.
“Kami masih mengembangkan mitra dengan swasta dan Amartha Karya,” kata Sarjoko, Jumat (9/8).
“Mungkin proyeksinya sekitar 3.000-an lebih. Di Halim Sky Residence,” sambung dia.
Untuk itu, Pemprov DKI bekerja sama dengan PT Lahan Yusra Serasi selaku pemilik lahan. Saat ini, pembangunan 3.000 unit hunian DP Rp0 baru itu masih dalam tahap penyelesaian perizinan. Pemprov DKI Jakarta hendak menyelesaikan pembangunan itu secara bertahap hingga 2026.
Untuk diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies berencana membangun 232.214 unit hunian DP Rp0, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
Namun, hingga menjelang akhir masa jabatannya, Anies hanya bisa membangun 2.332 unit hunian DP Rp0 di Jakarta. Sarjoko menjelaskan, pembangunan rumah DP Rp0 terhambat dampak pandemi COVID-19 sehingga tidak mencapai target.
“Ada musibah pandemi COVID-19, semua ekonomi terpuruk, sektor properti jatuh. Tidak hanya hunian DP Rp0, semua properti close,” ujarnya, Kamis (8/9).
Karena alasan pandemi tersebut, Pemprov DKI memangkas target pembangunan hunian DP Rp0 dari 232.214 unit menjadi 10.460 unit dalam usulan perubahan RPJMD kepada DPRD DKI Jakarta.
Dalam drfat perubahan RPJMD itu, dari 10.460 unit hunian DP Rp0, Pemprov DKI menargetkan 6.971 unit dibangun oleh BUMD DKI Jakarta, sedangkan 3.489 unit lainnya disediakan oleh BUMN. Namun, usulan perubahan RPJMD itu hingga kini belum disetujui DPRD DKI Jakarta.
“Intinya kami sudah melakukan evaluasi terhadap RPJMD dan kami sudah mengusulkan untuk perubahan RPJMD dengan mempertimbangkan beberapa faktor,” jelas Sarjoko.
“Semuanya masih berproses. Kami belum mendapat keputusan final terkait dengan TPJMD,” pungkasnya.
