KabarJakarta.com — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, di tengah keinginan tersebut, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).
Prasetyo mengungkapkan, Gibran telah menyampaikan keinginannya untuk mundur dalam pertemuan dengan Prabowo yang berlangsung selama dua setengah jam pada Selasa pagi.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo memberikan sejumlah masukan kepada Gibran. Namun, Prasetyo tidak merinci secara spesifik apa saja masukan yang disampaikan Presiden.
Ia juga meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak atau menentang keinginan Gibran untuk mengundurkan diri.
"Namun, kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar, jika presiden menolak atau menentang niat tersebut dalam pertemuan itu," ujar Prasetyo.
Menurut dia, dalam pembicaraan tersebut, Gibran juga menyampaikan permintaan agar diberikan kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di PTUN.
"Dalam diskusi itu, presiden memberikan sejumlah masukan. Sementara itu, Wapres Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya, melalui proses di PTUN," katanya.
Permintaan Gibran untuk menempuh jalur hukum itu muncul di tengah polemik mengenai latar belakang pendidikannya yang telah bergulir dalam sejumlah proses peradilan.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden. Meski demikian, dalam persidangan tidak ditemukan bukti yang meyakinkan mengenai ijazah atau surat keterangan kesetaraan pendidikan yang dimilikinya.
Persoalan tersebut kemudian berlanjut di Mahkamah Agung (MA). MA mengabulkan permohonan kasasi terkait pembatalan keabsahan surat keterangan kesetaraan pendidikan SMA atas nama Gibran Rakabuming Raka.
Perkembangan di kedua lembaga peradilan tersebut turut memperbesar perhatian publik terhadap kualifikasi pendidikan Gibran. Isu ini juga memunculkan desakan agar dirinya mundur atau diganti dari posisi wakil presiden.
Gibran tetap jalankan tugas pemerintahan
Meski telah menyampaikan niat mengundurkan diri, Gibran dipastikan tetap menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden. Prasetyo menegaskan, dinamika tersebut tidak mengubah komitmen pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Kami perlu tegaskan bahwa di tengah dinamika yang ada, kami tetap fokus menjalankan tugas di bawah kepemimpinan presiden," terang Prasetyo.
Ia juga memastikan situasi tersebut tidak memengaruhi aktivitas Prabowo dalam memimpin pemerintahan, termasuk pelaksanaan rapat-rapat strategis bersama jajaran kabinet.
Sebagai contoh, Prasetyo menunjuk rapat terbatas kabinet yang dipimpin Prabowo pada Senin (9/11). Dalam rapat tersebut, sejumlah pejabat senior membahas langkah antisipasi terhadap meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi seiring masuknya musim hujan di berbagai wilayah Indonesia.
Pemerintah, kata Prasetyo, telah mulai menyiapkan langkah-langkah mitigasi dengan mengacu pada informasi dan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Langkah tersebut diperlukan untuk mengantisipasi potensi bencana akibat cuaca ekstrem, termasuk banjir dan tanah longsor di sejumlah daerah.
Selain ancaman bencana hidrometeorologi, pemerintah juga menyiapkan langkah pencegahan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas tahun ini tidak kembali terulang pada 2027.
"Singkatnya, kami tetap fokus bekerja, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," ujar Prasetyo.
Demokrat tunggu kejelasan
Sementara itu, dinamika mengenai keinginan Gibran untuk mundur turut mendapat perhatian partai politik di parlemen.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan partainya masih menunggu kejelasan mengenai niat pengunduran diri tersebut.
AHY mengaku belum mengetahui secara persis isi pembicaraan antara Prabowo dan Gibran dalam pertemuan di Istana Kepresidenan.
"Sebetulnya, tadi saya tidak tahu persis apa yang jadi pembicaraan antara Bapak Presiden dan Bapak Wapres. Yang jelas kita tunggu semuanya. Kita ingin mengetahui lebih jelas apa yang diutarakan," kata AHY.
Menurut AHY, Partai Demokrat bersama fraksi-fraksi partai politik lainnya di DPR ingin menghormati seluruh proses yang berjalan. Ia menegaskan, setiap persoalan yang berkaitan dengan posisi wakil presiden harus diselesaikan berdasarkan konstitusi dan prosedur yang berlaku.
AHY juga menanggapi namanya yang disebut-sebut berpeluang menjadi kandidat pengganti Gibran apabila terjadi pergantian wakil presiden.
Ia menyebut komunikasi dengan fraksi-fraksi partai lain di DPR terus dilakukan. Namun, hingga Selasa (10/11), belum ada pembicaraan yang menghasilkan kesimpulan mengenai kemungkinan pergantian tersebut.
"Kami bersama fraksi-fraksi partai lainnya di Senayan terus berkomunikasi. Tetapi tidak ada yang sangat konklusif hari ini. Kita tunggu apa yang jadi kemajuan dari situasi ini," terangnya.
Dengan demikian, keinginan Gibran untuk mundur masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Di sisi lain, permintaannya untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan melalui PTUN membuka babak baru dalam polemik yang selama ini menjadi perhatian publik.
