KabarJakarta.com — Operasi propaganda digital tidak lagi sekadar dilakukan melalui penyebaran informasi palsu di media sosial. Jaringan terorganisasi kini memanfaatkan berbagai platform untuk membentuk opini publik, memperkuat narasi tertentu, hingga menyerang pihak yang berbeda pandangan. Praktik inilah yang menjadi perhatian Google dalam penindakan operasi pengaruh digital sepanjang kuartal III-2026.
Melalui unit Trust & Safety, Google merilis laporan Influence Operations Bulletin Q3 2026 pada 30 Oktober 2026. Laporan tersebut mengungkap penindakan terhadap ribuan akun dan kanal yang dinilai terlibat dalam operasi pengaruh terkoordinasi atau coordinated influence operations selama Juli hingga September 2026.
Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah penindakan terbesar. Google menghentikan 19.389 kanal YouTube yang menyebarkan konten berbahasa Indonesia untuk mendukung pemerintah sekaligus menyerang pihak-pihak yang mengkritik pemerintah.
Angka tersebut memperlihatkan besarnya perhatian Google terhadap manipulasi ruang informasi digital. Namun, penindakan itu sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang berada di balik jaringan tersebut, bagaimana operasinya dijalankan, dan sejauh mana konten yang disebarkan memengaruhi opini masyarakat.
Pencitraan positif hingga serangan terhadap pengkritik pemerintah
Jika dicermati berdasarkan waktu penindakan, operasi pengaruh yang ditemukan Google di Indonesia memperlihatkan perubahan pola narasi selama kuartal ketiga 2026.
Pada Juli, jaringan yang ditindak diketahui menyebarkan konten berbahasa Indonesia dengan kecenderungan mendukung pemerintah. Namun, pada Agustus, aktivitas tersebut berkembang menjadi lebih agresif dengan menyasar pihak-pihak yang mengkritik pemerintah.
Perubahan itu terlihat dari jumlah kanal yang ditindak. Agustus menjadi periode dengan penutupan terbanyak, yakni 10.134 kanal. Angka tersebut menunjukkan peningkatan aktivitas jaringan yang terdeteksi dibandingkan bulan sebelumnya.
Google menggambarkan karakter kampanye tersebut dalam laporannya: "Kampanye ini membagikan konten dalam bahasa Indonesia yang mendukung pemerintah Indonesia dan mengkritik para pengkritik pemerintah Indonesia."
Pola ini memperlihatkan bahwa operasi pengaruh tidak selalu berhenti pada upaya membangun citra positif suatu pihak. Jaringan terkoordinasi juga dapat bergerak menyerang pihak yang menyampaikan kritik, sehingga menciptakan pertarungan narasi di ruang digital.
Dalam situasi seperti itu, batas antara komunikasi politik, propaganda, dan manipulasi opini publik menjadi persoalan penting. Konten yang diproduksi secara masif dan disebarkan melalui akun-akun yang saling terhubung berpotensi menciptakan kesan bahwa suatu pandangan memperoleh dukungan luas dari masyarakat, meskipun distribusinya dikendalikan oleh jaringan tertentu.
Karena itu, penindakan Google tidak hanya berkaitan dengan penghapusan konten, tetapi juga upaya memutus jaringan distribusi yang dinilai melanggar kebijakan platform.
Operasi pengaruh menjadi persoalan global
Temuan di Indonesia bukan kasus yang berdiri sendiri. Laporan Google memperlihatkan bahwa operasi pengaruh digital telah menjadi persoalan lintas negara dengan kepentingan politik dan geopolitik yang berbeda.
Di Tiongkok, Google menutup ribuan kanal YouTube yang menyebarkan narasi berbahasa Mandarin dan Inggris terkait isu luar negeri Tiongkok-Amerika Serikat. Jumlah kanal yang dihentikan mencapai 6.103 pada Juli, 3.406 pada Agustus, dan 4.963 pada September.
Google juga membongkar jaringan yang berkaitan dengan Rusia, termasuk ratusan kanal YouTube dan domain berita yang terhubung dengan perusahaan konsultan Rusia serta kelompok oposisi pro-Rusia di Moldova.
Operasi pengaruh serupa ditemukan di sejumlah negara lain, seperti Azerbaijan, India, Pakistan, Iran, dan Amerika Serikat. Penindakannya tidak hanya menyasar kanal YouTube, tetapi juga akun periklanan, jaringan Blogger, serta domain yang digunakan untuk menyebarkan informasi melalui Google News dan Discover.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa manipulasi informasi semakin kompleks. Pelaku tidak cukup hanya mengandalkan satu media sosial, tetapi membangun jaringan distribusi melalui berbagai layanan digital.
Google Ads dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pesan, sedangkan Blogger dan layanan agregasi berita dapat menjadi saluran tambahan untuk menyebarkan narasi. Jika seluruh saluran itu bekerja secara terkoordinasi, propaganda berpotensi membentuk ekosistem informasi yang saling memperkuat.
Di sinilah peran penyedia platform digital menjadi penting. Dengan kemampuan mendeteksi pola aktivitas, keterkaitan akun, serta perilaku yang mencurigakan, perusahaan teknologi memiliki posisi strategis untuk mengidentifikasi dan memutus jaringan manipulasi.
Penindakan lintas platform yang dilakukan Google menjadi bagian dari upaya menjaga integritas informasi digital. Meski demikian, efektivitas langkah tersebut juga bergantung pada keterbukaan mekanisme penegakan aturan dan kemampuan platform membuktikan bahwa tindakan yang diambil memang didasarkan pada pelanggaran.
Bakom: Google tidak menyebut pemerintah sebagai pengelola
Di tengah besarnya angka penindakan di Indonesia, Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa 19.389 kanal tersebut merupakan jaringan buzzer yang dikelola atau dibiayai pemerintah.
Juru Bicara Bakom Pemerintah RI, Teguh Santosa, mennjelaskan laporan Google tidak mencantumkan identitas pemerintah, kementerian, lembaga, maupun pihak yang mendanai kanal-kanal tersebut. Laporan itu hanya menjelaskan karakteristik konten dan aktivitas jaringan yang ditemukan, bukan memastikan siapa aktor di balik operasi pengaruh tersebut.
"Yang nulis istilah 'buzzer pemerintah' adalah tafsir di ruang publik, bukan pernyataan pihak Google," ujar Teguh dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/11).
Ia juga menjelaskan penggunaan istilah linked to Indonesia dalam laporan Google tidak otomatis menunjukkan keterlibatan pemerintah Indonesia. Istilah tersebut, menurutnya, merujuk pada keterkaitan geografis dengan Indonesia dan digunakan pula Google ketika mengidentifikasi operasi pengaruh di negara lain, termasuk Ekuador.
Teguh membandingkan temuan Indonesia dengan sejumlah operasi pengaruh yang sebelumnya diungkap Google dengan menyebut aktor secara spesifik. Di antaranya firma konsultan Rusia Internet Research Agency dan jaringan yang memiliki keterkaitan dengan intelijen Rusia.
Sementara itu, dalam laporan mengenai Indonesia, Google tidak mengungkap identitas pihak yang mengelola maupun membiayai jaringan tersebut. Atas dasar itu, Bakom menilai belum terdapat atribusi yang cukup untuk menyimpulkan bahwa pemerintah memelihara jaringan akun terkoordinasi.
Teguh meminta publik membedakan tiga hal, yakni karakteristik konten, lokasi keterkaitan jaringan, dan identitas aktor yang berada di belakangnya.
Metodologi penutupan kanal dipertanyakan
Selain persoalan identitas pelaku, Bakom juga mempertanyakan keterbukaan Google mengenai mekanisme penutupan 19.389 kanal YouTube tersebut. Penindakan itu menggunakan mekanisme related channel terminations, yaitu penghapusan sejumlah kanal yang dinilai memiliki keterkaitan dengan kanal lain yang melanggar kebijakan.
Menurut Teguh, mekanisme tersebut memungkinkan satu kanal yang terdeteksi melakukan pelanggaran memicu penutupan kanal lain yang dianggap terhubung, baik melalui sistem otomatis maupun pemeriksaan manual.
Namun, ia menilai Google perlu menjelaskan bagaimana keterkaitan antarkanal ditentukan dan bukti apa yang digunakan sebagai dasar penindakan.
Teguh mencontohkan kasus kreator Enderman yang disebut mengalami kesalahan pengaitan dengan akun tidak dikenal. Ia juga menyinggung penghapusan massal pada Oktober 2024 yang kemudian dipulihkan Google.
Contoh tersebut, menurutnya, memperlihatkan bahwa sistem moderasi platform tetap memiliki kemungkinan melakukan kesalahan. Karena itu, mekanisme pemeriksaan ulang dan transparansi menjadi penting, terutama ketika penindakan melibatkan ribuan kanal sekaligus.
Ia juga mengingatkan bahwa jumlah kanal yang ditutup tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran untuk membandingkan besarnya operasi pengaruh antarnegara. Jaringan yang ditindak Google dalam kasus lain dapat didominasi konten spam bertema musik, hiburan, dan gaya hidup, bukan selalu propaganda politik.
Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) turut membuat persoalan semakin rumit. Teknologi tersebut memungkinkan satu operator mengendalikan hingga ribuan akun secara bersamaan.
Dengan demikian, 19.389 kanal yang ditutup tidak otomatis berarti terdapat 19.389 pelaku. Jumlah akun juga tidak serta-merta menggambarkan jumlah orang yang terlibat ataupun besarnya pengaruh jaringan terhadap masyarakat.
Kemkomdigi minta Google buka data penindakan
Bakom menegaskan pemerintah tidak membenarkan praktik manipulasi opini publik, termasuk penggunaan akun terkoordinasi untuk menyerang pihak yang menyampaikan kritik. Karena itu, pemerintah justru berkepentingan mengetahui siapa pemesan dan pendana jaringan tersebut.
Teguh juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah beberapa kali menyoroti bahaya penggunaan AI untuk mengoperasikan ribuan akun dan membentuk ruang gema atau echo chamber. Peringatan itu, pernah disampaikan dalam Rapat Kerja Pemerintah pada 8 April 2026, peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional pada 18 September 2026, serta forum Tanwir Muhammadiyah di Palu pada 14 November 2026.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) meminta Google membuka data atribusi dan bukti penindakan secara transparan kepada publik. Keterbukaan tersebut dinilai penting untuk menjelaskan dasar penghapusan ribuan kanal, mengungkap pihak yang bertanggung jawab, sekaligus memastikan tidak terjadi kesalahan dalam proses penegakan kebijakan platform.
Kasus ini memperlihatkan dua persoalan yang saling berkaitan dalam tata kelola ruang digital. Pertama, platform teknologi harus mampu membendung manipulasi informasi yang terorganisasi. Kedua, kewenangan besar untuk menghapus akun dan kanal perlu disertai mekanisme yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tanpa keterbukaan mengenai aktor, bukti, dan metode penindakan, publik akan kesulitan membedakan antara fakta operasi propaganda dan dugaan keterlibatan pihak tertentu. Padahal, menjaga ruang digital yang sehat tidak cukup hanya dengan menghapus ribuan kanal, tetapi juga memastikan setiap tindakan memiliki dasar yang jelas.