KabarJakarta.com — Pembangunan gedung-gedung tinggi, jalan yang semakin panjang, hingga jaringan transportasi modern kerap menjadi gambaran kemajuan sebuah kota. Namun, bagi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, kemegahan infrastruktur belum cukup untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global. Ada ukuran yang lebih mendasar, yakni kemampuan kota meningkatkan martabat dan kesejahteraan warganya.
Pesan itu disampaikan Rano saat memimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan 2026 di halaman Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/11). Di hadapan jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ia mengingatkan bahwa cita-cita menjadikan Jakarta sebagai kota global harus berjalan seiring dengan upaya membangun kota yang inklusif.
Menurut Rano, kota global yang sesungguhnya bukan sekadar kota yang dikagumi masyarakat dunia. Lebih dari itu, Jakarta harus menjadi kota yang terlebih dahulu dicintai oleh warganya.
Sebab, kemajuan kota tidak cukup dinilai dari kemegahan bangunan, panjang jalan, ataupun besarnya investasi yang masuk. Ukuran keberhasilan pembangunan justru terlihat dari seberapa besar masyarakat memperoleh kesempatan yang setara untuk hidup layak, mengakses pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan, dan memperbaiki masa depan.
Gagasan tersebut, menurut Rano, memiliki hubungan erat dengan makna perjuangan Hari Pahlawan. Jika dahulu para pejuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dan merebut kemerdekaan, perjuangan generasi sekarang menghadapi tantangan yang berbeda.
Masyarakat masih harus dibebaskan dari kemiskinan, kebodohan, ketimpangan, serta berbagai keadaan yang merampas martabat manusia.
"Bila dulu para pahlawan berjuang mengusir para penjajah, hari ini kita berjuang membebaskan rakyat dari kemiskinan, ketimpangan, kebodohan, dan segala keadaan yang merampas martabat manusia," tegas Rano.
Dalam konteks itu, kepahlawanan tidak lagi selalu identik dengan pengorbanan nyawa di medan perang. Semangat tersebut dapat hadir melalui pekerjaan dan pengabdian sehari-hari yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Seorang guru yang tetap mengajar dengan sepenuh hati, misalnya, merupakan bagian dari perjuangan mencerdaskan kehidupan bangsa. Begitu pula tenaga kesehatan yang melayani masyarakat dengan tulus dan aparat pemerintah yang bekerja jujur, menolak korupsi, serta menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi.
Bagi Rano, pengabdian seperti itulah yang menjadi bentuk baru kepahlawanan. Perjuangan tidak berhenti setelah kemerdekaan diraih, tetapi harus dilanjutkan melalui upaya memastikan setiap warga memperoleh hak dan kesempatan yang layak.
Pemprov DKI Jakarta, kata dia, berusaha menerjemahkan cita-cita kemerdekaan tersebut ke dalam kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat.
Di bidang pendidikan, pemerintah memperkuat program Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) yang pada 2026 menjangkau lebih dari 707.000 peserta didik. Sementara itu, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) telah menjangkau lebih dari 19.000 mahasiswa.
Kedua program tersebut menjadi salah satu upaya menjaga agar keterbatasan ekonomi tidak memutus kesempatan anak-anak Jakarta untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.
Pemprov DKI juga menjalankan program pemutihan ijazah. Melalui kebijakan ini, ribuan ijazah milik warga yang sebelumnya tertahan karena persoalan biaya pendidikan telah dikembalikan kepada pemiliknya.
Bagi Rano, ijazah bukan sekadar dokumen kelulusan. Dokumen tersebut merupakan modal penting bagi seseorang untuk melanjutkan pendidikan maupun mencari pekerjaan.
"Bagi sebagian warga, ijazah mungkin hanya selembar kertas. Tapi bagi seorang anak dari keluarga sederhana, ijazah merupakan pintu menuju masa depan. Dan tidak seharusnya pintu itu terkunci, hanya karena kemiskinan orang tuanya," tegasnya.
Upaya menghadirkan kota yang inklusif juga dilakukan melalui pelayanan kesehatan. Pemprov DKI menghadirkan pasukan putih untuk mendatangi warga yang mengalami kesulitan mengakses fasilitas kesehatan, terutama kelompok lanjut usia (lansia).
Kehadiran petugas di lingkungan tempat tinggal warga diharapkan membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa harus menghadapi kesulitan mobilitas.
Di sektor transportasi, perluasan konektivitas angkutan umum dan penyediaan layanan gratis bagi kelompok masyarakat yang berhak juga menjadi bagian dari kebijakan tersebut. Tujuannya agar kondisi ekonomi tidak menjadi penghalang bagi warga untuk bepergian, bekerja, mengakses layanan publik, maupun menjalankan aktivitas sehari-hari.
Meski demikian, Rano mengakui berbagai program tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan Jakarta. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dan harapan masyarakat yang belum terpenuhi.
Namun, ia menilai setiap anak yang dapat melanjutkan sekolah, ijazah yang kembali kepada pemiliknya, serta lansia yang memperoleh pelayanan kesehatan merupakan langkah nyata untuk memenuhi janji kemerdekaan.
Karena itu, Rano mengajak seluruh jajaran Pemprov DKI melanjutkan perjuangan dengan bekerja lebih sungguh-sungguh, melayani masyarakat dengan tulus, dan menjaga persatuan.
Ia mengingatkan, pengorbanan para pahlawan tidak boleh berhenti sebagai cerita sejarah atau seremoni tahunan. Ingatan terhadap perjuangan mereka harus menjadi sumber keberanian untuk memperbaiki keadaan hari ini sekaligus membangun masa depan yang lebih baik.
Para pahlawan telah memberikan seluruh yang mereka miliki agar Indonesia merdeka. Kini, tanggung jawab generasi penerus adalah memastikan kemerdekaan membawa kehidupan yang lebih adil dan bermartabat bagi seluruh rakyat.
"Kini giliran kita untuk membuktikan bahwa kemerdekaan tidak jatuh ke tangan generasi yang salah. Tugas kita hari ini adalah menjaga Jakarta, menjaga Indonesia. Selamat Hari Pahlawan 2026," tandas Rano.
