KabarJakarta.com -- Pasca pengesahan UU Ibu Kota Negara (IKN) oleh DPR RI, masyarakat Jakarta terus bertanya-tanya tentang masa depan kota mereka, meski sejumlah pihak masih menyakini Jakarta akan tetap menjadi pusat ekonomi Indonesia.
“Kepanikan itu muncul karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Tapi sebenarnya, Jakarta tidak akan mendapatkan pengaruh dari pemindahan Ibu Kota Negara,” kata anggota DPRD DKI Fraksi Nasdem Hasan Basri Umar kepada KabarJakarta.com Senin (24/1/2022).
Politisi yang akrab disapa HBU ini mengatakan, Jakarta nantinya akan tetap menjadi pusat pemerintahan dan perbankan.
Dengan statusnya sebagai daerah khusus, pajak kendaraan, hotel, pariwisata, hiburan dan fungsi yang sudah berjalan selama ini akan tetap berjalan seperti biasa.
“Kalau ditanyakan, ada pengaruhnya enggak?, ya yelas ada. Hanya saja hal itu tidak besar. Karena pusat pemerintahan akan tetap berada di Jakarta,” tuturnya.
Karena itu, diharapkan adanya kepastian pemindahan Ibu Kota Negara tidak membuat masyarakat panik.
“Yang utama otonomi daerah tetap berjalan. Jadi tidak perlu ada kepanikan, masyarakat harus tetap menjalankan roda ekonomi sepeti biasanya,” paparnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Jakarta akan tetap menjadi daerah khusus, meski tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara setelah UU IKN disahkan DPR RI.
Katanya, Jakarta akan ditransformasikan menjadi pusat berbagai kegiatan, termasuk ekonomi dan pendidikan.
Riza Patria berharap, meski Jakarta tak lagi menyandang sebagai Ibu Kota Negara, pihaknya berharap Jakarta dapat dijadikan daerah khusus yang menjadi pusat berbagai kegiatan penting.
“Kita berharap Jakarta bisa menjadi pusat perekonomian, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat kesehatan, dan mungkin pusat-pusat yang lain, termasuk pusat seni budaya,” katanya.
