KabarJakarta.com — Wajah Jakarta terus berubah. Taman kota ditata ulang, kawasan ikonik diperbaiki, dan fasilitas pejalan kaki dikembangkan untuk membuat ibu kota lebih nyaman. Namun, di balik perubahan itu, ada strategi pembiayaan yang menarik: sejumlah proyek pembangunan tidak mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, penataan sejumlah kawasan strategis, mulai dari Semanggi, Bundaran Hotel Indonesia (HI), hingga Dukuh Atas, melibatkan pembiayaan di luar APBD.
"Kemudian Bundaran HI kita lakukan renovasi. Bundaran Dukuh Atas juga sedang kita adakan perbaikan. Semuanya itu, kita bangun tidak menggunakan anggaran APBD," kata Pramono dalam acara GMAHK Taman Harapan Jakarta, Minggu (25/10).
Pernyataan itu menunjukkan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencari sumber pendanaan alternatif untuk mempercepat pembangunan. Dengan melibatkan swasta dan memanfaatkan skema pembiayaan kreatif, pemerintah berusaha memperbaiki fasilitas kota tanpa harus selalu mengandalkan uang dari kas daerah.
Dari Semanggi hingga Dukuh Atas
Salah satu contohnya adalah revitalisasi Taman Semanggi. Pada 20 Februari 2026, Pramono melakukan peletakan batu pertama proyek tersebut. Pembangunan taman itu diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp134 miliar dan dibiayai melalui kerja sama dengan pihak swasta.
Skema yang digunakan adalah naming rights, yakni pemberian hak penamaan kepada mitra usaha sebagai bagian dari kesepakatan pembiayaan. Nama Taman Semanggi tetap dipertahankan, sementara nama perusahaan mitra dapat disertakan sesuai perjanjian.
Model serupa juga diterapkan pada pembangunan Taman Bendera Pusaka di kawasan Barito, Jakarta Selatan. Taman seluas sekitar 5,6 hektare tersebut mengintegrasikan Taman Ayodya, Taman Leuser, dan Taman Langsat menjadi satu ruang terbuka hijau.
Pemprov DKI menyatakan pembangunan taman tersebut tidak menggunakan APBD, melainkan memanfaatkan kerja sama dengan pihak swasta melalui mekanisme Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L). Taman itu diresmikan pada 14 Maret 2026.
Di Bundaran HI, pemerintah juga mengembangkan konektivitas pejalan kaki melalui fasilitas bawah tanah yang terhubung dengan jaringan MRT dan bangunan di sekitarnya. Sementara itu, di Dukuh Atas, PT MRT Jakarta menyiapkan pembangunan pedestrian deck untuk mengintegrasikan berbagai moda transportasi.
Proyek pedestrian deck Dukuh Atas diperkirakan membutuhkan investasi lebih dari Rp300 miliar. Pendanaannya disiapkan melalui investasi PT MRT Jakarta dan pinjaman, bukan APBD DKI. Namun, berdasarkan informasi yang tersedia pada Agustus 2026, proyek tersebut masih dalam tahap persiapan tender.
Bukan hal baru di Jakarta
Keterlibatan swasta dalam penataan ruang publik sebenarnya bukan kebijakan yang baru muncul pada masa Pramono. Pada September 2016, Pemprov DKI telah merencanakan revitalisasi kolam Bundaran HI dengan melibatkan pengelola gedung di sekitarnya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Saat itu, biaya revitalisasi diperkirakan mencapai Rp28 miliar dan direncanakan ditanggung pihak swasta, bukan APBD. Sebanyak 16 pengelola gedung di sekitar kawasan tersebut diundang untuk berpartisipasi.
Ini memperlihatkan, pembiayaan pembangunan di luar APBD telah dikenal di Jakarta setidaknya sejak satu dekade lalu. Yang berkembang kemudian adalah penggunaan beragam skema, mulai dari CSR, pemanfaatan kompensasi tata ruang, hingga naming rights dan investasi melalui badan usaha milik daerah.
Pada Agustus 2025, misalnya, pembangunan Taman Bendera Pusaka mulai dijalankan dengan pendekatan pembiayaan di luar APBD. Pada tahun yang sama, Pramono juga mendorong pengembangan kawasan berorientasi transit atau transit-oriented development (TOD) di Bundaran HI dan Dukuh Atas tanpa mengandalkan anggaran daerah.
Tidak harus menggunakan APBD
APBD bukan satu-satunya sumber pembiayaan pembangunan. Pemerintah dapat bekerja sama dengan badan usaha, memanfaatkan aset dan potensi ekonomi kawasan, serta menggunakan mekanisme pendanaan lain sesuai aturan.
Bagi Jakarta, strategi ini penting karena kebutuhan pembangunan kota sangat besar. Anggaran daerah juga harus membiayai pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pengendalian banjir, transportasi, dan berbagai pelayanan dasar.
Dengan pembiayaan alternatif, pemerintah memiliki peluang mengalokasikan APBD untuk program yang lebih langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Namun, tidak berarti seluruh pembangunan harus dibiayai swasta. Proyek yang tidak menarik secara komersial atau membutuhkan intervensi negara tetap dapat memerlukan anggaran publik.
Skema di luar APBD pun bukan berarti tanpa konsekuensi. Pemerintah perlu memastikan perjanjian kerja sama transparan, manfaatnya sebanding dengan nilai kontribusi swasta, dan akses masyarakat terhadap fasilitas publik tidak dikorbankan demi kepentingan komersial.
Kepercayaan investor dan daya tarik Jakarta
Pramono menilai keterlibatan dunia usaha merupakan cerminan meningkatnya kepercayaan terhadap Jakarta.
"Dari mana uangnya? Kita membangun kepercayaan, trust, kepada dunia usaha. Itulah yang mudah-mudahan akan membuat Jakarta semakin colorful, semakin menarik," jelasnya.
Kepercayaan tersebut berkaitan dengan kepastian kebijakan, transparansi perizinan, kemudahan berusaha, dan prospek ekonomi. Bagi investor, kota yang memiliki tata kelola jelas dan ruang publik yang terus berkembang menawarkan peluang usaha sekaligus pasar yang menjanjikan.
Jakarta juga berupaya memperkuat daya tariknya melalui penyelenggaraan acara berskala internasional. Pramono menyinggung Jakarta Running Festival serta konser musisi internasional, termasuk Kanye West dan The Weeknd. Ia juga menyebut rencana konser Westlife pada Januari mendatang.
Menurutnya, kemampuan Jakarta menjadi tuan rumah acara besar mencerminkan perubahan persepsi terhadap ibu kota.
"Dulu untuk main 1 hari pun enggak bisa. Sekarang menjadi bisa, mengapa? Karena itu tadi, orang merasa di Jakarta sekarang sudah sangat transparan, terbuka, membuat mereka enjoy," papar Pramono.
Meski demikian, kehadiran konser internasional saja belum cukup membuktikan peningkatan daya saing kota. Dampaknya perlu diukur melalui jumlah wisatawan, belanja pengunjung, tingkat hunian hotel, pendapatan usaha lokal, dan kontribusinya terhadap ekonomi Jakarta.
Ini menunjukkan, keberhasilan Jakarta berbenah tanpa APBD tidak hanya ditentukan oleh banyaknya proyek yang dibiayai swasta. Ukuran yang lebih penting, apakah kerja sama tersebut menghasilkan ruang publik yang lebih baik, memperkuat ekonomi kota, dan memberikan manfaat nyata bagi warga.
Sebab, Jakarta yang menarik bagi investor seharusnya juga menjadi kota yang semakin nyaman dan terjangkau bagi masyarakatnya.
