KabarJakarta.com — Jakarta membuka peluang bagi rumah produksi asal Busan, Korea Selatan, untuk menggarap film di Ibu Kota. Rencana tersebut menjadi bagian dari penjajakan kerja sama antara Jakarta Film Commission dan Busan Film Commission, yang juga memperkuat posisi Jakarta sebagai kota dengan industri perfilman yang siap bersaing di tingkat internasional.
Peluang tersebut tidak hanya menyangkut penggunaan Jakarta sebagai lokasi syuting. Kerja sama ini akan membuka ruang pertukaran pengetahuan, memperluas jejaring antarsineas, hingga mendorong industri kreatif sebagai salah satu penggerak perekonomian kota.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan rencana tersebut saat bertemu Wakil Wali Kota Busan, Kim Kyung-duk, di Busan, Korea Selatan, Rabu (7/10).
"Kami menjajaki peluang kerja sama Jakarta Film Commission dan Busan Film Commission. Termasuk memberi fasilitas dan peluang bagi rumah produksi Busan untuk melakukan produksi film di Jakarta," kata Rano dalam keterangan resmi, Jumat (9/10).
Bagi Jakarta, kerja sama ini menjadi kesempatan untuk menarik lebih banyak produksi film, sekaligus memperkenalkan karakter kota kepada penonton internasional.
Jakarta memiliki beragam latar visual, mulai dari kawasan bersejarah, permukiman padat, gedung pencakar langit, hingga kehidupan perkotaan yang dinamis. Keragaman tersebut dapat menjadi daya tarik bagi sineas yang membutuhkan latar cerita dengan karakter metropolitan yang kuat.
Namun, potensi lokasi saja tidak cukup untuk membangun industri perfilman yang kompetitif. Rumah produksi juga membutuhkan kepastian perizinan, kemudahan akses lokasi, dukungan teknis, serta jaringan tenaga profesional yang dapat menunjang proses produksi.
Jakarta siapkan ekosistem perfilman
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun fondasi dalam memenuhi kebutuhan tersebut melalui peluncuran Jakarta Film Commission (JFC) pada 26 Juni 2026. Lembaga ini dirancang sebagai layanan terpadu untuk membantu kegiatan produksi film dan audiovisual di Jakarta.
Melalui program Filming in Jakarta, Pemprov DKI telah menyediakan fasilitasi lokasi syuting, koordinasi perizinan, serta pengembangan jejaring industri. Pemerintah juga menawarkan sejumlah insentif, termasuk keringanan pajak tontonan film nasional, termasuk biaya penggunaan lokasi produksi tertentu di aset-aset milik pemerintah daerah.
Langkah ini menunjukkan bahwa pengembangan industri film membutuhkan dukungan kebijakan yang konkret, bukan sekadar promosi kota. Kemudahan produksi dapat menjadi pertimbangan penting bagi rumah produksi ketika menentukan lokasi pengambilan gambar.
Di sisi lain, semakin banyak produksi yang berlangsung di Jakarta berpotensi membuka kesempatan kerja bagi kru film, penata artistik, pekerja teknis, penyedia peralatan, hingga pelaku usaha lokal yang mendukung kebutuhan produksi.
Meski demikian, daya saing DKI Jakarta akan sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan fasilitas tersebut. Kepastian prosedur, transparansi biaya, dan koordinasi lintas instansi perlu berjalan seiring agar rumah produksi dalam maupun luar negeri memperoleh pengalaman produksi yang efisien.
Mempertemukan Jakarta Film Week dan festival Busan
Kerja sama yang dijajaki Jakarta dan Busan juga diarahkan pada penguatan hubungan antarfestival film. Wagub Rano mendorong kolaborasi antara Jakarta Film Week dan Busan International Film Festival (BIFF), salah satu festival film yang berpengaruh di Asia.
Bentuk kolaborasi yang diusulkan, meliput; promosi bersama, pemutaran film lintas kota, pertukaran sineas muda, serta penguatan jejaring perfilman Asia.
Promosi bersama dapat membantu film Indonesia menjangkau penonton dan pelaku industri di Korea Selatan. Sebaliknya, film Korea juga berpeluang memperoleh ruang lebih luas di Jakarta. Pertukaran sineas muda dapat membuka kesempatan bagi generasi baru pembuat film untuk mempelajari pendekatan produksi, pengembangan cerita, hingga strategi distribusi di pasar yang berbeda.
Sementara itu, pemutaran film lintas kota bisa menjadi jembatan bagi penonton untuk mengenal karya dari negara lain. Hubungan antarfestival juga berpotensi mempertemukan sutradara, produser, distributor, dan pihak pendanaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan proyek film bersama.
Pengalaman Busan menjadi salah satu alasan mengapa kerja sama ini menarik bagi Jakarta.
Menurut Kim Kyung-duk, Busan telah menetapkan perfilman sebagai bagian dari identitas kotanya. Sejak BIFF pertama kali digelar pada tahun 1996, kota telah berkembang menjadi salah satu pusat perfilman terkemuka di Asia.
Posisi itu semakin diperkuat pasca-UNESCO menetapkan Busan sebagai UNESCO Creative City of Film di tahun 2014. Busan menjadi kota pertama di Asia yang berhasil memperoleh predikat tersebut.
Kim menyebut pemerintah kota telah memberikan dukungan sekitar separuh dari anggaran penyelenggaraan festival film internasional itu, di setiap tahunnya. Dukungan tersebut memperlihatkan pentingnya keterlibatan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan ekosistem perfilman.
"Saya mengetahui Jakarta memiliki rencana dalam memajukan industri perfilman," kata Kim. Ia berharap pertukaran antara Busan dan Jakarta di bidang film, gim, serta industri budaya lainnya semakin aktif dan berkembang.
Industri kreatif penggerak ekonomi kota
Bagi Jakarta, pengembangan perfilman juga berkaitan dengan upaya memperluas sumber pertumbuhan ekonomi. Industri film melibatkan rantai usaha yang panjang, dari penulisan naskah dan produksi hingga distribusi, promosi, serta penyelenggaraan festival. Setiap tahapan membuka peluang bagi pekerja kreatif dan usaha pendukung.
Dampaknya juga dapat menjangkau sektor lain, seperti perhotelan, transportasi, kuliner, penyewaan peralatan, dan jasa produksi. Kehadiran rumah produksi dari luar negeri berpotensi meningkatkan permintaan terhadap layanan lokal, terutama jika kegiatan produksi melibatkan tenaga kerja dan penyedia jasa dari Jakarta.
Karena itu, Rano juga mendorong adanya penjajakan kerja sama di bidang gim, e-sport, musik, hingga seni pertunjukan. Sektor-sektor tersebut memiliki peluang untuk saling mendukung melalui kolaborasi lintas disiplin, pemanfaatan teknologi, serta perluasan pasar bagi karya kreatif.
Meski demikian, manfaat ekonomi tidak akan muncul hanya dengan mendatangkan produksi film atau menyelenggarakan festival. Jakarta perlu memastikan bahwa pekerja lokal memperoleh kesempatan terlibat, pelaku usaha kreatif mendapat akses pasar, dan kerja sama internasional menghasilkan proyek yang berkelanjutan.
Jika dijalankan secara konsisten, penjajakan dengan Busan dapat menjadi pintu masuk bagi Jakarta untuk membangun hubungan yang lebih luas dengan industri perfilman Asia. Tantangannya kini adalah menerjemahkan rencana kerja sama menjadi produksi nyata, pertukaran talenta, dan peluang usaha yang dapat dirasakan oleh ekosistem kreatif di Ibu Kota.
