KabarJakarta.com — Jakarta, yang selama bertahun-tahun identik dengan kemacetan, mulai menunjukkan perubahan dalam cara warganya bepergian. Kereta MRT dan LRT, bus Transjakarta, layanan Transjabodetabek, hingga mikrotrans kini menjadi bagian dari pilihan mobilitas masyarakat.
Tantangannya bukan lagi sekadar menyediakan beragam moda, melainkan memastikan seluruh layanan tersebut terhubung sehingga perjalanan menjadi lebih mudah, cepat, dan terjangkau.
Perubahan itu tercermin dalam survei Time Out 2026. Jakarta menempati peringkat ke-15 kota dengan transportasi publik terbaik di dunia, naik dua tingkat dari posisi ke-17 pada tahun sebelumnya. Sebanyak 79,2 persen responden memberikan penilaian positif terhadap layanan transportasi publik di ibu kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut peningkatan tersebut tidak terlepas dari integrasi antarmoda yang semakin baik.
"Time Out telah merilis hasil survei mereka terhadap 24.000 warga. Ini di masing-masing tempat yang ada, dan Jakarta sekarang ini untuk dunia. Tahun lalu menduduki peringkat 17, naik ke peringkat 15 terbaik dunia," ujar Pramono di Cipayung, Jakarta Timur, Senin (19/10).
Meski demikian, kenaikan peringkat tersebut bukan berarti persoalan transportasi Jakarta telah selesai. Justru, capaian itu menjadi momentum untuk menguji sejauh mana integrasi layanan mampu menjawab kebutuhan perjalanan masyarakat sehari-hari.
Membaca hasil survei Time Out 2026
Dalam survei tahunan yang dipublikasikan pada Oktober 2026, Time Out menghimpun penilaian lebih dari 24.000 warga dari berbagai kota di dunia. Responden diminta menilai layanan transportasi publik di tempat tinggal mereka menggunakan skala satu sampai lima, mulai dari sangat buruk hingga sangat baik.
Peringkat disusun berdasarkan persentase responden yang menilai layanan transportasi di kotanya baik atau sangat baik. Untuk menjaga cakupan global, setiap negara hanya diwakili satu kota dengan skor tertinggi.
Jakarta memperoleh skor positif 79,2 persen dan berada di posisi ke-15 dari 20 kota yang masuk daftar. Posisi teratas ditempati Taipei, Taiwan, dengan skor 95 persen, disusul Singapura sebesar 93,5 persen dan Hong Kong sebesar 92,8 persen.
Di kawasan Asia Tenggara, Jakarta berada di posisi kedua setelah Singapura. Sementara itu, di tingkat Asia, Jakarta menempati urutan ketujuh.
Hasil tersebut memperlihatkan bahwa layanan transportasi publik Jakarta mendapat apresiasi dari mayoritas responden yang disurvei. Namun, angka 79,2 persen tetap perlu dibaca secara proporsional.
Survei ini mengukur persepsi pengguna, bukan secara langsung mengukur ketepatan waktu, keterjangkauan tarif, kepadatan penumpang, atau persentase perjalanan warga yang telah beralih ke transportasi umum.
Dengan kata lain, hasil survei merupakan indikator penting mengenai penerimaan masyarakat, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh persoalan transportasi Jakarta telah teratasi.
Integrasi menjadi kunci perubahan
Salah satu tantangan utama transportasi perkotaan adalah memastikan perjalanan tidak terputus ketika penumpang berpindah moda. Jaringan yang luas belum tentu memberikan kemudahan apabila perpindahan dari satu layanan ke layanan lain membutuhkan waktu lama, akses pejalan kaki yang buruk, atau biaya tambahan yang memberatkan.
Di Jakarta, integrasi MRT, LRT, KRL, Transjakarta, dan layanan pengumpan menjadi bagian penting dari upaya memperbaiki perjalanan tersebut. Mikrotrans juga berperan menjangkau lingkungan permukiman dan kawasan yang belum terlayani langsung oleh angkutan berkapasitas besar.
Kawasan Dukuh Atas menjadi salah satu contoh penting pengembangan simpul transportasi terpadu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Juni 2026 mencanangkan pembangunan pedestrian deck untuk memperkuat hubungan enam moda, yakni MRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Commuter Line, kereta bandara, Transjakarta, dan LRT Jakarta. Infrastruktur itu ditargetkan selesai pada akhir 2028.
Prinsipnya sederhana: penumpang harus dapat berpindah moda dengan aman dan nyaman, tanpa kehilangan terlalu banyak waktu di perjalanan. Integrasi fisik juga perlu didukung informasi rute yang jelas, sistem pembayaran yang praktis, jadwal layanan yang saling menunjang, serta fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas.
Jika seluruh unsur tersebut berjalan baik, transportasi publik bukan hanya menjadi alternatif bagi pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga pilihan yang lebih masuk akal untuk kegiatan sehari-hari.
Transjabodetabek dan kebutuhan memperluas konektivitas
Persoalan mobilitas Jakarta tidak berhenti di batas administratif ibu kota. Setiap hari, banyak warga yang bekerja atau beraktivitas di Jakarta, tetapi tinggal di Bekasi, Depok, Bogor, dan Tangerang. Karena itu, perbaikan transportasi di dalam kota tidak akan cukup apabila perjalanan dari wilayah penyangga masih sulit.
Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan konektivitas yang belum terbangun, terutama melalui layanan Transjabodetabek.
"Saya akan tetap melanjutkan untuk mengkoneksikan yang belum terkoneksi, yang ada di Jakarta ini, terutama untuk Transjabodetabek," terangnya.
Perluasan layanan tersebut relevan karena dapat memperpendek perjalanan menuju pusat kegiatan, mengurangi kebutuhan menggunakan kendaraan pribadi, dan membuka akses yang lebih luas terhadap pekerjaan maupun pendidikan. Namun, keberhasilannya bergantung pada ketepatan rute, frekuensi bus, waktu operasional, keterhubungan dengan stasiun dan halte, serta kepastian layanan saat jam sibuk.
Perencanaan juga harus dilakukan bersama pemerintah daerah penyangga. Tanpa koordinasi mengenai rute, titik pemberhentian, infrastruktur pendukung, dan pembagian tanggung jawab, perluasan layanan berisiko tidak sebanding dengan kebutuhan perjalanan warga.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan jumlah penumpang tidak diikuti penurunan kenyamanan akibat armada yang terlalu padat atau waktu tunggu yang panjang. Integrasi yang efektif bukan semata-mata memperbanyak jalur, melainkan menyusun jaringan yang memungkinkan orang menyelesaikan perjalanan dari rumah ke tujuan dengan hambatan seminimal mungkin.
Kurangi kemacetan, bukan sekadar mengejar peringkat
Perluasan konektivitas diharapkan memberi dampak yang lebih luas daripada sekadar meningkatkan kepuasan pengguna. Ketika transportasi publik dapat diandalkan, sebagian perjalanan yang sebelumnya menggunakan sepeda motor atau mobil berpeluang beralih ke bus dan kereta. Jika perpindahan ini terjadi dalam skala besar, tekanan terhadap jalan raya dapat berkurang.
Namun, dampak tersebut tidak terjadi secara otomatis. Peningkatan layanan harus diikuti kemudahan akses menuju halte dan stasiun, waktu perjalanan yang kompetitif, tarif yang terjangkau, serta jaminan keselamatan dan kenyamanan.
Pemerintah juga perlu memperbaiki akses pejalan kaki dan pesepeda agar perjalanan dari rumah menuju angkutan umum tidak menjadi hambatan tersendiri.
Keberhasilan kebijakan transportasi karena itu sebaiknya dinilai melalui indikator yang terukur, seperti pertumbuhan jumlah penumpang, ketepatan waktu, waktu tunggu, keterjangkauan biaya perjalanan, dan perubahan penggunaan kendaraan pribadi. Data tersebut dapat menunjukkan apakah kenaikan peringkat benar-benar diikuti perubahan perilaku mobilitas masyarakat.
Menuju 500 tahun Jakarta
Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 22 Juni 2027. Momentum lima abad ini menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memperlihatkan perubahan kota yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh penduduk, bukan hanya melalui pembangunan fisik atau pencapaian dalam pemeringkatan internasional.
Sebagai kota yang mengarah pada pusat kegiatan ekonomi berskala global, Jakarta membutuhkan sistem transportasi yang mampu mendukung produktivitas, memperluas akses terhadap pekerjaan, dan mengurangi beban perjalanan harian.
Transportasi yang terintegrasi juga berpotensi membantu kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pusat kegiatan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menempatkan konektivitas sebagai bagian dari transformasi kota menjelang usia lima abad.
Pembangunan simpul antarmoda, penataan kawasan berorientasi transit, dan pengembangan layanan menuju wilayah penyangga merupakan langkah yang relevan. Namun, hasilnya harus dapat dirasakan merata, termasuk oleh warga di kawasan pinggiran yang belum memiliki akses mudah ke transportasi massal.
Kenaikan peringkat dari posisi ke-17 menjadi ke-15 menunjukkan bahwa persepsi terhadap transportasi publik Jakarta bergerak ke arah yang lebih positif. Akan tetapi, dua tingkat kenaikan belum cukup untuk menjadi ukuran keberhasilan transformasi secara keseluruhan.
Ukuran yang lebih menentukan adalah apakah warga dapat berangkat bekerja tanpa harus menghabiskan berjam-jam di jalan, berpindah moda tanpa kesulitan, serta menjangkau tujuan dengan biaya yang masuk akal.
Menjelang 500 tahun Jakarta, tantangan pemerintah bukan sekadar mempertahankan posisi dalam daftar Time Out. Yang lebih penting ialah menjadikan transportasi publik sebagai tulang punggung mobilitas perkotaan.
Jika integrasi antarmoda dan konektivitas Jabodetabek terus diperkuat dengan target yang terukur, peringkat internasional dapat menjadi cerminan perubahan nyata, bukan tujuan akhir pembangunan.
