KabarJakarta.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui Rapat Koordinasi Daerah Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026. Forum tersebut menekankan pentingnya sistem penanggulangan bencana yang mampu menyampaikan informasi secara cepat dan akurat, memperkuat pencegahan, serta memastikan penanganan masyarakat hingga tahap pascabencana.
Bagi Jakarta sebagai kota global dengan aktivitas dan kepadatan penduduk yang tinggi, kecepatan informasi menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas sejak potensi bencana terdeteksi agar dapat mengambil langkah penyelamatan sebelum kondisi berkembang menjadi lebih buruk.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai informasi kebencanaan harus menjadi bagian penting dalam sistem kesiapsiagaan Jakarta. Sebagai kota global dengan jumlah penduduk besar dan aktivitas yang padat, keterlambatan informasi dapat memperbesar risiko ketika masyarakat harus mengambil keputusan dalam situasi darurat.
“Salah satu hal penting yang perlu dilakukan adalah koordinasi, bagaimana informasi tentang kebencanaan, bisa diterima publik dalam waktu yang tepat, cepat, dan juga akurat,” ujar Pramono di Hotel Arya Duta Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/10).
Informasi yang cepat tanpa akurasi berpotensi menimbulkan kepanikan. Sebaliknya, informasi yang benar tetapi terlambat dapat membuat masyarakat kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan diri.
Karena itu, komunikasi kebencanaan harus mampu menjembatani informasi dari lembaga teknis kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami dan dapat segera ditindaklanjuti.
Dalam konteks Jakarta, kebutuhan tersebut semakin penting karena ancaman bencana tidak selalu datang dalam bentuk yang sama. Banjir, cuaca ekstrem, kebakaran, kekeringan hingga dampak bencana dari wilayah lain dapat memengaruhi kehidupan warga ibu kota. Karena itu, kesiapsiagaan tidak cukup dilakukan setelah bencana terjadi.
Pramono meminta seluruh unsur yang terlibat dalam penanggulangan bencana memperkuat koordinasi. Unsur tersebut mencakup Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), TNI, Polri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dunia usaha, relawan, komunitas hingga masyarakat.
Pengalaman menghadapi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau menjadi salah satu contoh penting. Ketika abu vulkanik berpotensi mengganggu aktivitas warga, Pemprov DKI berupaya mempercepat penyampaian informasi sekaligus merespons dampak yang muncul. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa bencana yang terjadi di luar Jakarta tetap dapat memiliki konsekuensi bagi ibu kota.
Hal serupa terlihat ketika Jakarta menghadapi kemarau panjang dan fenomena El Nino. Pemerintah melakukan intervensi melalui operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk meningkatkan potensi hujan sekaligus mengurangi risiko kekeringan dan kebakaran. Langkah ini menjadi penting terutama di wilayah dengan kepadatan tinggi dan tingkat kerentanan yang besar, seperti Tambora dan Cakung.
Upaya pencegahan semacam itu perlu dibangun sebagai sistem, bukan tindakan yang berdiri sendiri. Pemetaan wilayah rawan, penyusunan jalur dan titik evakuasi, kesiapan personel, kecukupan logistik, pemeriksaan infrastruktur, serta sistem peringatan dini harus berjalan sebelum keadaan berubah menjadi darurat.
Pramono juga mengingatkan bahwa posisi Indonesia di kawasan Ring of Fire membuat ancaman bencana harus dihadapi secara serius. Ini menunjukkan, pemerintah daerah perlu memiliki kemampuan untuk membaca risiko sekaligus menyiapkan respons yang terukur.
Namun, kesiapsiagaan tidak berhenti ketika keadaan darurat berakhir. Penanganan pascabencana juga membutuhkan perhatian besar karena dampaknya dapat berlangsung jauh lebih lama dibandingkan peristiwa bencananya.
Warga yang kehilangan tempat tinggal membutuhkan hunian, makanan, layanan kesehatan dan perlindungan. Infrastruktur yang rusak harus dipulihkan, sementara aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat perlu dikembalikan secara bertahap.
Karena itu, Pramono meminta BPBD DKI Jakarta tidak hanya tanggap saat bencana terjadi, tetapi juga memiliki kesiapan menghadapi seluruh rangkaian penanggulangan bencana.
“Sekali lagi, saya meminta kepada jajaran BPBD agar betul-betul tanggap terhadap berbagai hal, yang berkaitan dengan kebencanaan ini,” kata Pramono.
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat menjelaskan Rakorda 2026 diarahkan untuk menyelaraskan kebijakan lintas sektor sekaligus memperkuat kapasitas Jakarta sebagai kota global. Salah satu fokusnya adalah membangun tata kelola bencana yang inklusif.
“Melalui rakorda ini, kami berharap suatu momentum guna memperkuat kesiapsiagaan Jakarta terhadap bencana. Pemetaan evakuasi, kecukupan logistik dan infrastruktur, hingga penanganan pemenuhan kebutuhan pengungsi yang memenuhi standar pelayanan minimum,” tuturnya.
Tata kelola yang inklusif berarti penanggulangan bencana harus memperhitungkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat, termasuk warga yang memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi, evakuasi maupun bantuan. Karena itu, jalur informasi harus mudah dijangkau, titik evakuasi harus jelas, dan kebutuhan pengungsi harus dipastikan sejak tahap perencanaan.
Rakorda ini diikuti 110 peserta secara luring dan 319 peserta secara daring, termasuk para lurah dan camat di wilayah DKI Jakarta. Keterlibatan aparatur di tingkat wilayah menjadi penting karena merekalah yang berhadapan langsung dengan kondisi masyarakat ketika bencana terjadi.
Pada akhirnya, kesiapsiagaan Jakarta bukan hanya persoalan seberapa cepat pemerintah merespons ketika bencana datang. Ukurannya terletak pada seberapa baik pemerintah mengenali risiko, menyampaikan informasi, mencegah dampak, melindungi kelompok rentan dan memulihkan kehidupan warga setelah bencana berlalu.
Dengan koordinasi lintas sektor yang kuat, informasi yang cepat dan akurat, serta tata kelola yang inklusif, kesiapsiagaan dapat menjadi sistem perlindungan yang benar-benar bekerja bagi masyarakat.
