KabarJakarta.com — Pembangunan jalan tembus yang menghubungkan Kelapa Gading dengan Terminal Pulogadung, Jakarta Utara, masih menyisakan pekerjaan setelah direncanakan sejak 2006 dan dikerjakan secara bertahap mulai 2009.
Proyek sepanjang 1,8 kilometer itu kini ditargetkan selesai pada 2027, setelah bertahun-tahun menghadapi persoalan pembebasan lahan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau perkembangan pembangunan jalan tersebut pada Jumat (9/10). Jalan yang membentang dari Rumah Sakit Gading Pluit menuju Terminal Pulogadung itu diharapkan menjadi jalur alternatif untuk mengurangi beban lalu lintas di kawasan Jakarta Utara dan Jakarta Timur.
“Pagi ini, secara khusus saya ingin memantau perkembangan jalan yang sebenarnya mulai direncanakan untuk dibangun dari tahun 2006,” ujar Pramono.
Lamanya proses pembangunan memperlihatkan bahwa penyediaan infrastruktur perkotaan tidak hanya bergantung pada pekerjaan fisik. Kepastian status tanah, proses pengadaan lahan, dan penyelesaian administrasi menjadi bagian penting yang menentukan kapan jalan dapat digunakan secara utuh.
Pembebasan lahan jadi pekerjaan rumah
Jejak persoalan proyek ini dapat ditelusuri melalui sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada 2006, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2006 mengenai penguasaan perencanaan dan peruntukan tanah untuk pembangunan jalan tembus Kelapa Gading Timur hingga Terminal Pulogadung.
Aturan tersebut kemudian diperbarui melalui Pergub Nomor 175 Tahun 2010 dan Pergub Nomor 81 Tahun 2013.
Catatan pemerintah mengenai pembangunan jalan tembus di Jakarta juga menunjukkan bahwa pengadaan tanah kerap menghadapi sejumlah hambatan. Dalam laporan pertanggungjawaban daerah untuk 2012, Pemprov DKI menyebut persoalan pembebasan lahan, antara lain, berkaitan dengan ketidaksepakatan warga terhadap harga tanah, dokumen kepemilikan yang belum lengkap, serta keterbatasan waktu untuk menyelesaikan pembayaran dalam satu tahun anggaran.
Namun, dokumen yang membahas beberapa proyek jalan tembus itu, tidak merinci bahwa seluruh kendala terjadi pada setiap tahap proyek Kelapa Gading–Pulogadung.
Persoalan lahan pada proyek tersebut masih tercatat hingga 2024. Pemprov DKI ketika itu mendata 10 bidang tanah seluas total 2.269 meter persegi di RW 13, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, yang belum tuntas dibebaskan.
Bidang-bidang tersebut berada di dekat Terminal Pulogadung, berbatasan dengan Jalan Raya Bekasi dan Jalan Perintis Kemerdekaan.
Ketua Kelompok Pengaduan Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, Agus Saputra, mengungkapkan pendataan dilakukan untuk memastikan keberadaan lahan dan status kepemilikannya. Pemerintah kemudian menggelar konsultasi publik pada Juni 2024 untuk membahas hasil pendataan bersama pemilik tanah dan ahli waris.
Sebanyak 11 orang yang hadir dalam konsultasi tersebut menyetujui hasil pendataan awal. Meski demikian, persetujuan atas hasil pendataan tidak dengan sendirinya berarti seluruh tahapan pembebasan lahan dan pembangunan telah selesai.
Kondisi tersebut menjadi salah satu petunjuk penting untuk memahami mengapa proyek yang telah lama direncanakan itu membutuhkan waktu panjang. Akan tetapi, untuk memastikan penyebab keterlambatan pada setiap periode sejak 2009, diperlukan penjelasan rinci dari Dinas Bina Marga mengenai tahapan konstruksi, realisasi pembebasan tanah, dan penggunaan anggaran dari tahun ke tahun.
Memecah kepadatan Jalan Perintis Kemerdekaan
Di luar persoalan pembebasan lahan, kebutuhan terhadap jalan tembus ini berkaitan dengan tingginya aktivitas kendaraan di kawasan Kelapa Gading dan Pulogadung. Jalan Perintis Kemerdekaan menjadi salah satu ruas yang menampung pergerakan kendaraan di kawasan tersebut.
Kehadiran jalur alternatif diharapkan dapat membagi arus lalu lintas agar tidak seluruhnya bertumpu pada jalan utama.Pramono menyebut jalan tersebut sebagai Arteri Kelapa Gading. Menurut dia, penyelesaiannya diperlukan untuk mengurai kepadatan lalu lintas sekaligus memperbaiki konektivitas antarkawasan.
“Jalan ini kita namakan Arteri Kelapa Gading. Ini akan memecah transportasi yang luar biasa, utamanya di Jalan Perintis Kemerdekaan,” paparnya.
Manfaat jalan tembus juga berkaitan dengan akses masyarakat menuju fasilitas umum. Dalam dokumen penetapan lokasi pembangunan yang diterbitkan pada September 2024, Pemprov DKI mencantumkan sejumlah tujuan, mulai dari mempersingkat waktu perjalanan, menyediakan alternatif jalan, hingga mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di sekitar trase.
Ini menunjukkan, fungsi jalan tersebut tidak semata-mata untuk mempercepat perjalanan kendaraan pribadi. Jalan yang terhubung dengan kawasan permukiman, fasilitas kesehatan, pusat kegiatan ekonomi, dan simpul transportasi publik juga berpotensi mempermudah perjalanan masyarakat yang menggunakan angkutan umum.
Keterhubungan tersebut penting karena perjalanan warga perkotaan umumnya melibatkan lebih dari satu moda transportasi. Akses jalan yang lebih baik dapat mempermudah perjalanan dari permukiman menuju halte atau terminal, meskipun dampaknya terhadap jumlah penumpang angkutan umum tetap bergantung pada kualitas layanan, ketersediaan rute, dan kemudahan perpindahan antarmoda.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo, membeberkan jalan itu sebenarnya sudah mulai difungsikan secara terbatas meskipun pembangunannya belum sepenuhnya rampung.
“Sebenarnya dari sekarang sudah kita fungsikan. Karena itu, kendaraan dari arah barat yang akan menuju utara, sebenarnya sudah bisa, walaupun jalannya belum jadi,” ucap Heru.
Pengoperasian terbatas tersebut menjadi langkah awal untuk memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia. Namun, tingkat manfaatnya bagi pengguna jalan akan sangat ditentukan oleh penyelesaian seluruh bagian yang belum rampung, termasuk kesinambungan jalur dan kelengkapan fasilitas pendukung.
Target 2027 dan ujian penyelesaian proyek
Gubernur Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI akan memprioritaskan penyelesaian proyek infrastruktur yang belum tuntas, terutama yang dinilai memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Selain jalan tembus, pemerintah juga melakukan penataan fasilitas sosial dan fasilitas umum serta memperbaiki jalan yang rusak di kawasan sekitarnya.
“Dengan penataan seperti ini, mudah-mudahan Jakarta akan menjadi semakin baik. Angka kemacetan di Jakarta juga akan berkurang secara signifikan,” kata Pramono.
Target penyelesaian pada 2027 kini menjadi tenggat penting bagi proyek yang telah melewati sejumlah periode pemerintahan tersebut. Agar target itu tidak kembali bergeser, pemerintah perlu memastikan seluruh kebutuhan lahan telah diselesaikan, tahapan konstruksi memiliki jadwal yang terukur, dan anggaran tersedia sesuai kebutuhan.
Pemprov DKI juga perlu menjelaskan sisa pekerjaan secara terbuka, termasuk panjang ruas yang belum selesai, progres fisik terbaru, kebutuhan anggaran, dan tahapan penyelesaian pembebasan lahan. Informasi tersebut diperlukan untuk menilai apakah target 2027 realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, keberhasilan jalan tembus Kelapa Gading–Pulogadung tidak cukup diukur dari selesainya pembangunan fisik. Ukuran yang lebih penting adalah apakah jalan itu benar-benar memangkas waktu perjalanan, mengurangi beban Jalan Perintis Kemerdekaan, serta mempermudah warga menjangkau transportasi publik dan fasilitas perkotaan.
Setelah menunggu hampir 2 (dua) dekade sejak perencanaan awal, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa proyek ini tidak hanya kembali menjadi janji pembangunan, tetapi benar-benar berfungsi sebagai bagian dari jaringan transportasi Jakarta.
