KabarJakarta.com — Pagi di Jakarta selalu punya cerita tentang berebut ruang. Di antara bus, mobil, sepeda motor, pejalan kaki, dan pedagang yang mulai membuka lapak, ada jalur sempit yang seharusnya menjadi ruang aman bagi pesepeda.
Namun, ruang itu tidak selalu berjalan sesuai fungsinya. Di sejumlah ruas jalan, jalur sepeda kerap berubah menjadi tempat parkir, dilewati sepeda motor, atau digunakan untuk aktivitas lain.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan: masih pentingkah jalur sepeda di Jakarta?
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya memilih mempertahankannya. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengungkapkan keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan pembahasan dan menerima berbagai masukan dari masyarakat.
Menurut Budi, keberadaan jalur sepeda tidak bisa dilepaskan dari prinsip dasar transportasi perkotaan. Pejalan kaki dan pesepeda ditempatkan sebagai pengguna jalan yang harus mendapat prioritas.
“Jalur sepeda sudah kami rapatkan, dan itu dipertahankan. Memang ada beberapa yang sedikit perlu dievaluasi,” ujar Budi di Jakarta, Selasa (22/9).
Keputusan itu sekaligus menjawab perdebatan yang muncul beberapa waktu terakhir. Pada Agustus lalu, keberadaan jalur sepeda Jakarta ramai diperbincangkan.
Sebagian masyarakat menilai fasilitas tersebut tidak efektif karena tidak banyak digunakan dan sering diserobot kendaraan bermotor. Sebagian lainnya meminta jalur tersebut tetap dipertahankan.
Perdebatan itu sebenarnya memperlihatkan persoalan yang lebih besar. Masalahnya bukan semata-mata ada atau tidak ada jalur sepeda, melainkan apakah ruang tersebut benar-benar dibuat aman dan nyaman untuk digunakan.
Bukan sekadar garis di aspal
Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menawarkan sejumlah gagasan untuk menjawab persoalan tersebut.
Salah satunya adalah mengubah bentuk fisik jalur sepeda. Jalur dapat dibuat sedikit lebih tinggi dari permukaan jalan atau digabungkan dengan trotoar yang cukup lebar. Dengan pemisahan fisik yang lebih jelas, sepeda motor tidak mudah masuk ke ruang pesepeda.
Gagasan itu penting karena marka cat di permukaan jalan saja sering kali tidak cukup. Ketika tidak ada pembatas yang jelas, jalur sepeda menjadi ruang yang mudah direbut ketika lalu lintas sedang padat.
Persoalan berikutnya adalah kenyamanan. Jakarta merupakan kota dengan cuaca panas dan lalu lintas padat. Karena itu, Djoko mengusulkan penghijauan di sepanjang jalur sepeda agar perjalanan tidak sekadar aman, tetapi juga lebih nyaman.
Jalur sepeda juga tidak bisa berdiri sendiri. Sepeda harus terhubung dengan sistem transportasi umum. Seorang pekerja, misalnya, dapat menggunakan sepeda dari rumah menuju stasiun atau halte, kemudian melanjutkan perjalanan dengan MRT, TransJakarta, KRL, atau moda lainnya.
Di sejumlah negara, pola seperti itu sudah menjadi bagian dari sistem transportasi perkotaan. Sepeda bukan selalu digunakan untuk menempuh seluruh perjalanan, melainkan sebagai penghubung dari satu titik transportasi ke titik lainnya.
Karena itu, fasilitas pendukung juga diperlukan. Gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan dapat menyediakan parkir sepeda, loker, hingga fasilitas bilas. Pemerintah dan perusahaan juga dapat memberikan insentif bagi pekerja yang memilih sepeda sebagai kendaraan harian.
Masalahnya ada di Pengawasan
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli menilai jalur sepeda tetap diperlukan. Menurut dia, sepeda memiliki manfaat ganda: mengurangi polusi sekaligus mendorong masyarakat menjalani pola hidup lebih sehat.
Penggunaan sepeda memang sempat meningkat selama pandemi Covid-19. Namun, setelah pandemi berakhir, minat tersebut menurun. Salah satu persoalan yang dia soroti adalah kondisi sejumlah jalur sepeda yang tidak terawat.
“Anggarannya harus dihidupkan kembali, ditambah lagi,” kata Taufik.
Taufik juga menyoroti jalur sepeda yang digunakan sebagai tempat parkir maupun aktivitas pedagang kaki lima. Menurut dia, pembangunan fasilitas tanpa pengawasan hanya akan menghasilkan ruang publik yang kehilangan fungsi.
Pandangan serupa disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto. Dia menilai berbagai masukan MTI layak dipertimbangkan, mulai dari peninggian jalur, penghijauan, fasilitas pendukung hingga penguatan pengawasan dan penegakan hukum.
Menurut Wahyu, persoalan anggaran untuk menyempurnakan jalur sepeda relatif tidak besar. Yang lebih penting adalah kualitas perencanaan dan konsistensi pengawasan.
“Untuk anggaran yang sifatnya penyempurnaan, sepertinya tidak terlalu besar. Hanya perlu diperlihatkan kematangan perencanaannya,” ujarnya.
Mempertahankan bukan berarti membiarkan
Jakarta kini berada pada persimpangan penting. Mempertahankan jalur sepeda adalah satu keputusan. Membuatnya berfungsi adalah pekerjaan yang berbeda.
Jalur sepeda yang hanya berupa marka di jalan tanpa perlindungan, minim perawatan, dan tanpa pengawasan akan sulit menarik pengguna baru. Sebaliknya, jalur yang aman, terhubung dengan transportasi publik, teduh, serta didukung fasilitas di tempat tujuan memiliki peluang lebih besar untuk menjadi bagian dari mobilitas sehari-hari warga.
Wahyu mengingatkan, jalur sepeda Jakarta sudah menjadi bagian dari wajah transportasi ibu kota yang dikenal hingga mancanegara. Menghapusnya berarti bukan sekadar menghilangkan marka atau ruas jalan, tetapi juga mengulang pekerjaan dari awal jika suatu saat kebijakan bersepeda kembali dibutuhkan.
“Seandainya ditiadakan, untuk memulainya lagi tentu perlu upaya yang tidak mudah,” katanya.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan jalur sepeda bukan sekadar berapa kilometer yang sudah dibangun. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah seorang warga Jakarta bisa mengayuh sepeda tanpa merasa ruangnya direbut kendaraan lain.
Jika jawabannya belum, maka pekerjaan pemerintah belum selesai. Jalur sepeda memang perlu dipertahankan, tetapi yang jauh lebih penting adalah mengembalikan fungsi jalur itu kepada mereka yang memang diperuntukkan untuk menggunakannya.
