KabarJakarta.com — Perluasan layanan Transjakarta ke Kepulauan Seribu mulai masuk tahap persiapan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan transportasi laut menjadi salah satu bagian dari sistem angkutan publik yang terintegrasi, dengan Kepulauan Seribu sebagai wilayah yang akan mendapat perhatian lebih besar.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjelaskan transportasi laut menjadi prioritas utama sebelum pemerintah berbicara lebih jauh mengenai pengembangan transportasi udara.
“Konsentrasi pertama kita terkait penanganan transportasi laut. Kita juga mempersiapkan untuk transportasi udara,” kata Pramono saat ditemui di kawasan TB Simatupang, Jakarta, Senin (5/10).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa rencana Transjakarta menuju Kepulauan Seribu bukan sekadar penambahan trayek baru. Pemerintah ingin membawa konsep transportasi publik Jakarta ke wilayah kepulauan yang selama ini memiliki karakter mobilitas berbeda dengan daratan Jakarta.
Namun, di sinilah persoalannya. Mengelola bus di jalan raya tentu berbeda dengan mengelola kapal di laut.
Membawa Transjakarta ke laut
Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Welfizon Yuza menargetkan proses transisi pengelolaan transportasi laut menuju Kepulauan Seribu dapat dilakukan dalam waktu sekitar satu tahun. Jika berjalan sesuai rencana, layanan mulai beroperasi pada Juni 2027.
Waktu tersebut relatif singkat jika melihat kompleksitas pekerjaan yang harus disiapkan.
Transjakarta telah melakukan kunjungan ke sejumlah pulau, antara lain Pulau Pari, Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Kelapa, dan Pulau Harapan. Penjajakan juga dilakukan dengan operator kapal tradisional yang selama ini menjadi bagian penting dari mobilitas warga dan wisatawan.
Menariknya, pelaku usaha kapal tradisional tidak serta-merta ditempatkan sebagai pesaing. Transjakarta justru membuka kemungkinan mereka menjadi bagian dari sistem baru tersebut.
“Kami kemarin sudah bertemu operator ataupun pengusaha-pengusaha kapal tradisional. Harapan mereka, berkaca dari sistem yang ada di darat, ada peluang kerja sama dengan pelaku usaha kapal tradisional terkait peluang menjadi operator,” ujar Welfizon.
Pendekatan ini penting. Sebab, keberhasilan transportasi publik tidak hanya ditentukan oleh kapal baru atau teknologi tiket, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah mengintegrasikan sistem yang sudah hidup di masyarakat.
Rencana awal Transjakarta adalah mengoptimalkan aset Dinas Perhubungan DKI Jakarta, mulai dari kapal, dermaga hingga fasilitas pelabuhan. Sistem ticketing dan teknologi layanan juga akan dibenahi agar perjalanan laut memiliki standar pelayanan yang lebih seragam.
Dalam jangka panjang, Transjakarta mempertimbangkan model hub and spoke. Kapal berkapasitas lebih besar akan melayani rute utama dari Jakarta menuju pulau tertentu. Dari titik tersebut, penumpang dapat melanjutkan perjalanan menggunakan kapal yang lebih kecil menuju pulau lainnya.
Secara konsep, pola ini masuk akal. Tidak semua kapal harus berlayar dari Jakarta menuju setiap pulau. Sistem jaringan dapat dibuat seperti transportasi darat: ada jalur utama dan layanan pengumpan.
Tantangan tak sesederhana membuat trayek
Persoalannya, laut bukan jalan raya. Di daratan, jadwal bus dapat dihitung berdasarkan kondisi jalan dan lalu lintas. Di laut, operasional sangat dipengaruhi cuaca, gelombang, angin, arus, keselamatan pelayaran, serta kondisi dermaga.
Karena itu, target operasi Juni 2027 perlu dibaca sebagai tenggat yang ambisius. Pemerintah harus memastikan standar keselamatan, kapasitas kapal, kompetensi awak, sistem komunikasi, hingga prosedur ketika cuaca buruk benar-benar siap sebelum layanan komersial berjalan.
Tantangan lainnya adalah menjaga agar layanan baru tidak mematikan mata pencaharian operator kapal tradisional.
Kepulauan Seribu telah memiliki ekosistem transportasi yang dibangun dari kebutuhan sehari-hari warga. Jika Transjakarta hadir dengan kapal dan tarif yang lebih terintegrasi, tetapi tidak melibatkan operator lokal, kebijakan tersebut berpotensi menciptakan konflik kepentingan.
Sebaliknya, jika operator lokal dilibatkan sebagai bagian dari jaringan pengumpan, Transjakarta dapat berfungsi sebagai pengatur sistem sekaligus membuka peluang ekonomi baru.
Tantangan berikutnya adalah soal permintaan. Transportasi laut ke Kepulauan Seribu tidak hanya digunakan untuk perjalanan warga. Ada kebutuhan wisata, distribusi barang, pekerja, pendidikan, hingga layanan pemerintahan.
Karena itu, layanan tidak cukup hanya menghitung jumlah penumpang.
Welfizon mengungkapkan pengembangan transportasi laut nantinya juga diarahkan untuk mendukung logistik dan pariwisata.
“Transjakarta bahkan melihat peluang pendapatan di luar tiket, seperti kepelabuhanan, logistik, hingga pariwisata,” katanya.
Pendekatan tersebut akan membuat layanan lebih berkelanjutan secara bisnis. Namun, fungsi utama transportasi publik tetap harus dijaga: menyediakan mobilitas yang aman, terjangkau, dan dapat diandalkan.
Belajar dari kota dunia
Gagasan mengembangkan transportasi publik berbasis air bukan sesuatu yang asing bagi kota besar dunia.
Kota seperti New York, London, dan sejumlah kota besar lainnya telah lama menggunakan jaringan transportasi air sebagai pelengkap sistem transportasi darat. Di London, misalnya, layanan kapal di Sungai Thames menjadi salah satu pilihan mobilitas sekaligus bagian dari sistem transportasi kota. New York juga memiliki jaringan feri yang menghubungkan berbagai kawasan di sekitar pelabuhan dan sungai.
Pelajaran penting dari kota-kota tersebut bukan sekadar penggunaan kapal. Yang lebih penting adalah bagaimana transportasi air ditempatkan sebagai bagian dari jaringan, bukan layanan yang berdiri sendiri.
Artinya, penumpang harus bisa berpindah moda dengan mudah. Dermaga harus terhubung dengan transportasi darat. Jadwal harus saling menyesuaikan. Sistem pembayaran harus sederhana. Informasi perjalanan harus mudah diperoleh.
Prinsip tersebut relevan bagi Jakarta.
Jika kapal Transjakarta hanya berhenti di dermaga tanpa koneksi dengan angkutan lain, warga tetap akan menghadapi persoalan first mile dan last mile. Sebaliknya, jika transportasi laut dirancang sejak awal sebagai satu jaringan dengan transportasi darat, keberadaannya dapat mengubah pola mobilitas menuju Kepulauan Seribu.
Mengukur realisasi bukan sekadar gagasan
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan Transjakarta di Kepulauan Seribu bukanlah seberapa cepat kapal diluncurkan. Ukurannya adalah apakah warga memperoleh layanan yang lebih aman, terjangkau, teratur dan dapat diprediksi.
Pemerintah juga harus menjawab sejumlah pertanyaan sebelum Juni 2027: berapa tarifnya, berapa kapasitas kapal, seberapa sering keberangkatan, bagaimana pelayanan ketika cuaca buruk, siapa yang mengoperasikan kapal, serta bagaimana nasib operator tradisional yang selama ini menggantungkan penghasilan dari jalur tersebut.
Di sinilah janji perluasan Transjakarta ke Kepulauan Seribu akan diuji.
Jakarta memang sedang membangun citra sebagai kota global. Tetapi menjadi kota global bukan hanya soal memiliki moda transportasi yang terlihat modern. Kota global juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah menyediakan layanan publik yang menyentuh kebutuhan warga, termasuk mereka yang tinggal jauh dari pusat kota.
Transjakarta punya kesempatan menjadikan laut sebagai bagian baru dari transportasi publik Jakarta. Namun, sebelum berbicara tentang transportasi udara seperti yang dicita-citakan Pramono, pemerintah perlu membuktikan terlebih dahulu bahwa sistem transportasi lautnya benar-benar bisa bekerja.
Juni 2027 bukan sekadar tanggal peluncuran. Itu akan menjadi ujian apakah Kepulauan Seribu benar-benar mulai terhubung dengan Jakarta, atau hanya mendapatkan satu lagi proyek transportasi yang bagus di atas kertas.
