KabarJakarta.com - Ratusan warga dan mahasiswa yang tergabung dalam Suara Rakyat dan Mahasiswa (SRM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/5/2022). Mereka menuntut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberantas mafia tanah yang bekerja sama dengan oknum polisi untuk merampas tanah milik masyarakat di Bogor, Jawa Barat.
Koordinator aksi M Dikrun mengatakan hingga saat ini Satgas Mafia Tanah Polri belum dapat membuktikan dapat memberantas mafia tanah. Hal ini terbukti dengan kejadian di Desa Cikopomayak dan Neglasari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lebih mirisnya lagi melibatkan oknum Polri.
Dikrun menceritakan, pada 19 Maret 2018 Presiden Jokowi menyerahkan sertifikat tanah kepada kepada 300 masyarakat Desa Cikopomayak dan Neglasari. Belakangan diketahui, sertifikat tanah itu asli tapi palsu (aspal) alias bodong.
“Ini sangat memalukan, Presiden Jokowi dibohongi mafia tanah yang bekerja sama dengan oknum Polri. Pak Kapolri harus menindak tegas oknum dan mafia tanah itu,” ucap Dikrun saat berunjuk rasa di depan Mabes Polri, Jakarta.
Sebagai bentuk protes, kata Dikrun, masyarakat Cikopomayak dan Neglasari akan mengembalikan seluruh sertifikat tanah bodong tersebut.
Dalam aksi ini, warga dan mahasiswa mengajukan beberapa tuntutan, yaitu menagih janji Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk benar-benar membuktikan pemberantasan mafia tanah. Dan, mendesak Kapolri untuk mengevaluasi dan memberikan sanksi anggota Polri yang terlibat praktik perampasan tanah milik rakyat di Desa Cikopomayak dan Neglasari.
“Kami masyarakat Desa Cikopomayak dan Neglasari menuntut keadilan atas tanah kami yang diklaim dan dirampas oleh mafia tanah yang bekerja sama dengan oknum-oknum tak bertanggung jawab,” tegas Dikrun.
Kata Dikrun, apa yang dilakukan mafia tanah yang bekerja sama dengan oknum Polri itu sangat berani, karena yang menyerahkan sertifikat palsu itu adalah Presiden RI Joko Widodo.
