KabarJakarta.com--Ada lima agenda prioritas yang akan dikerjakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada periode 2019-2024. Agenda pertama yang menjadi prioritas yakni membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul.
"Pertama, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita, membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita," ucap Jokowi dalam pidato usai resmi dilantik sebagai presiden dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung MPR/DPR, Minggu (20/10).
Menurut Jokowi, membangun SDM Indonesia yang unggul tak bisa diraih dengan cara-cara lama. Ia menekankan pentingnya penguasaan teknologi dalam pembangunan SDM.
"Itupun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri," ungkap Jokowi.
Agenda kedua, yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur. Dikatakan Jokowi, Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi hingga mempermudah akses ke kawasan wisata akan mendongkrak lapangan kerja baru dan akan menjadi nilai tambah perekonomian rakyat.
Ketiga, sambung Jokowi, pemerintahannya akan menyederhanakan regulasi yang selama ini menjadi kendala. Terkait hal itu, kata Jokowi, Pemerintah akan menggandeng DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang (UU) besar.
"Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM" tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Jokowi menilai, UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Kata Jokowi, puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja akan langsung direvisi sekaligus.
"Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi," ujar dia.
Keempat, sambung Jokowi, pemerintah akan melakukan penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran. Ia memastikan akan memangkas birokrasi yang panjang. Selain itu akan menyederhanakan Eselonisasi.
"Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," tutur dia.
Lebih lanjut dikatakan Jokowi, dirinya juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat untuk serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Jokowi tak segan-segan mendepak anak buahnya yang tak melaksanakan hal tersebut.
"Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," tegas Jokowi.
Terakhir, kata Jokowi, adalah transformasi ekonomi. Menurut Jokowi, Indonesia harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur. "Dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tandas Jokowi.
