KabarJakarta.com — Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Halte Transjakarta Tebet Eco Park, Tebet, Jakarta Selatan, menjadi sorotan setelah seorang pengendara sepeda motor nekat melintasi fasilitas tersebut. Aksi yang terekam dan viral di media sosial itu memunculkan persoalan mengenai fungsi JPO, keselamatan pengguna jalan, serta pengawasan terhadap fasilitas publik.
JPO yang semestinya menjadi jalur khusus pejalan kaki justru dimanfaatkan sebagai jalan pintas oleh pengendara sepeda motor. Padahal, keberadaan jembatan tersebut dirancang untuk memudahkan masyarakat menyeberangi jalan, bukan menjadi jalur alternatif kendaraan bermotor.
Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan menegaskan bahwa sepeda motor tidak diperbolehkan melintas di atas JPO tersebut. Larangan itu mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai pemanfaatan fasilitas penyeberangan.
"Menurut aturan Permen PU tidak diperbolehkan JPO dinaiki atau dilintasi kendaraan motor," kata Kasatpel Bina Marga Kecamatan Tebet, Timmy Jonas, di Jakarta, Jumat (20/11).
Timmy menjelaskan, pihaknya telah menerima informasi mengenai aksi pengendara motor yang menggunakan JPO sebagai jalur perjalanan. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan fungsi fasilitas yang telah dibangun untuk kepentingan masyarakat.
JPO landai bukan untuk sepeda motor
Salah satu hal yang diduga membuat pengendara berani melintasi jembatan tersebut adalah bentuk konstruksinya yang relatif landai. Kondisi itu memungkinkan pengguna melintasi jembatan tanpa harus menaiki tangga.
Namun, Timmy menjelaskan, desain landai tersebut bukan berarti JPO dapat digunakan oleh semua jenis kendaraan.
Bentuk konstruksi itu justru disiapkan untuk membantu mobilitas pengguna sepeda dan masyarakat yang membawa koper. Dengan demikian, fasilitas tersebut tetap memiliki batasan penggunaan dan tidak boleh disalahartikan sebagai jalur kendaraan bermotor.
"JPO dibuat landai untuk membantu melintas sepeda dan koper, bukan untuk kendaraan bermotor," terangnya.
Persoalan lainnya berkaitan dengan status kepemilikan fasilitas tersebut. Timmy menjelaskan, JPO yang melintasi jalan tol di kawasan Jalan MT Haryono dan Jalan Gatot Subroto merupakan aset milik Kementerian Pekerjaan Umum (PU), bukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Kondisi ini menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penanganan fasilitas tersebut, terutama terkait kewenangan pengelolaan dan pemasangan perlengkapan pengamanan.
Pengawasan dilakukan berkala
Terkait penertiban pengendara yang menerobos JPO, Timmy menyebut penanganannya menjadi kewenangan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.
Sementara itu, Kasatpel Perhubungan Kecamatan Tebet, Firdaus, menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Tebet untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Koordinasi lintas instansi diperlukan agar pengawasan dan penertiban dapat berjalan lebih efektif. Dishub memiliki peran dalam pengawasan lalu lintas dan ketertiban pengguna fasilitas, sedangkan Satpol PP dapat mendukung upaya penegakan ketertiban umum sesuai kewenangannya.
Meski demikian, pengawasan yang dilakukan Dishub saat ini masih terbatas pada penjagaan secara berkala.
Firdaus mengungkapkan, pemasangan sarana atau prasarana untuk menghalangi sepeda motor masuk ke area JPO merupakan kewenangan Bina Marga.
"Upaya kami hanya menjaga berkala, karena teknis pemasangan prasarana penghalau motor merupakan kewenangan Bina Marga," terang Firdaus.
Pembagian kewenangan tersebut membuat koordinasi antarlembaga menjadi penting. Penjagaan petugas dapat membantu mencegah pelanggaran, tetapi keberadaan perangkat penghalang kendaraan juga diperlukan untuk mengurangi peluang pengendara menerobos jembatan.
Membahayakan pejalan kaki
Di sisi lain, identitas pengendara yang melintas di JPO tersebut hingga kini sulit diketahui. Firdaus menduga pelaku bisa berasal dari lingkungan sekitar maupun wilayah lain yang sengaja memanfaatkan akses jembatan untuk memangkas waktu perjalanan.
Kendati demikian, alasan menghemat waktu tidak dapat membenarkan penggunaan fasilitas yang tidak sesuai peruntukannya.
Sepeda motor yang melintas di jalur pejalan kaki berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat yang sedang menyeberang. Kondisi tersebut dapat memicu kecelakaan, terutama ketika jembatan digunakan oleh anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, atau pengguna lain yang membutuhkan ruang aman untuk berjalan.
Selain membahayakan keselamatan, tindakan tersebut juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketertiban penggunaan fasilitas publik. Untuk itu, masyarakat diimbau menggunakan fasilitas umum sesuai fungsi dan peruntukannya.
Pengawasan petugas, koordinasi antarinstansi, serta penyediaan sarana penghalang kendaraan diharapkan dapat mencegah kejadian serupa terulang di JPO Tebet Eco Park. Keberadaan JPO bukan sekadar sarana untuk berpindah dari satu sisi jalan ke sisi lainnya, melainkan fasilitas keselamatan yang harus memberikan rasa aman bagi setiap pejalan kaki.