KabarJakarta.com - Kader PDIP menyebut Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) sudah terlalu banyak berbuat dosa kepada rakyat Indonesia. Luhut disarankan untuk meminta maaf.
“Dosanya kepada rakyat Indonesia sudah banyak, LBP harus minta maaf,” kata Ketua DPN Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), sayap partai PDIP, Ahmad Sazali, Senin (18/4/2022).
Dia pun membeberkan dosa Luhut yang dimaksud itu, yaitu terkait dengan kebijakan dan pernyataanya.
“Seperti klaim memiliki big data soal wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjang masa jabatan presiden,” ungkapnya.
“Bukan hanya soal membuat hoax (berita bohong) big data, ini juga melawan konstitusi untuk masa jabatan presiden,” lanjut Sazali.
Selain itu, lanjut Ahmad Sazali, kebijakan yang diterapkan Luhut banyak menyusahkan rakyat.
“Dan kebijakan LBP yang tidak pernah berpihak kepada rakyat sering membuat hidup rakyat susah dan kesulitan,” tegasnya.
Sebelumnya, Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi menyatakan tak bisa membuka soal klaim big data.
Big data yang dimaksud adalah berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024. Jodi hanya menyatakan bahwa itu data internal mereka.
“Itu data-data dari berbagai sumber yang terangkum dalam big data yang dikelola secara internal,” ujar Jodi.
Saat ditanya soal metode ilmiah pengumpulan data tersebut, Jodi mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki otoritas untuk menjelaskan hal itu.
Menurut Jodi, Luhut sebagai bagian dari pemerintah selalu menyerap semua aspirasi publik.
Luhut sendiri, kata Jodi, tak ambil pusing jika kemudian banyak yang mengkritik datanya itu. “Beliau santai saja, cuma menyampaikan wacana yang bermunculan, dan ini juga soal big data,” pungkasnya.
