KabarJakarta.com — Persoalan sampah menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Setiap hari, wilayah ini menghasilkan sekitar 244 ton sampah. Sebagian besar sampah tersebut masih harus diangkut ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi.
Ketergantungan terhadap Bantargebang membuat pengelolaan sampah di tingkat wilayah perlu dibenahi. Pemerintah Kecamatan Kebayoran Lama pun mengusulkan pembangunan fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) agar sampah tidak seluruhnya berakhir di tempat pembuangan akhir.
Usulan tersebut disampaikan Camat Kebayoran Lama Mustopa Thohir dalam rapat terbatas kelima tingkat kecamatan yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Kantor Kecamatan Kebayoran Lama, Kamis (12/11).
Pramono menyatakan, pembangunan TPS 3R yang diusulkan berlokasi di Jalan Delman Elok telah disetujui secara prinsip. Namun, pemerintah kota masih perlu menyelesaikan sejumlah persiapan sebelum pembangunan dilaksanakan.
"Tadi secara prinsip, TPS 3R yang diusulkan di Jalan Delman Elok Secara prinsip disetujui, tetapi saya minta Bapak Wali Kota untuk mempersiapkan finalisasi, nanti segera dibangun Dinas Lingkungan Hidup," ujar Pramono.
Pembangunan fasilitas itu diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang pilah sampah. Melalui kebijakan tersebut, masyarakat didorong memilah sampah sejak dari sumbernya sehingga sampah yang masih memiliki nilai guna dapat dimanfaatkan kembali.
TPS 3R nantinya diharapkan menjadi bagian penting dari pengelolaan sampah di Kebayoran Lama. Sampah yang masih bisa didaur ulang dapat dipisahkan dan diolah, sedangkan sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali diteruskan melalui jalur pengangkutan sesuai sistem pengelolaan yang berlaku.
Dengan produksi sampah mencapai 244 ton sehari, keberadaan fasilitas tersebut menjadi penting untuk mengurangi beban pengangkutan menuju Bantargebang. Meski demikian, efektivitasnya juga akan bergantung pada kesiapan fasilitas, sistem pemilahan, serta keterlibatan masyarakat.
Selain persoalan sampah, penataan kawasan Kebayoran Lama juga menghadapi masalah parkir liar dan pedagang yang menggunakan badan jalan.
Pramono menyebut parkir liar sebagai salah satu persoalan utama di wilayah tersebut. Kendaraan yang parkir sembarangan kerap mengambil ruang jalan sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas dan aktivitas masyarakat.
Karena itu, ia meminta Dinas Perhubungan, Satpol PP, Wali Kota Jakarta Selatan, dan Camat Kebayoran Lama segera berkoordinasi untuk menertibkan parkir liar sekaligus mencari lokasi parkir resmi.
Mustopa menjelaskan, sejumlah titik yang rawan parkir liar berada di sekitar kawasan Gandaria City dan Pondok Indah.
Khusus di kawasan Gandaria City, pihak kecamatan akan berkoordinasi dengan pengelola pusat perbelanjaan, Wali Kota Jakarta Selatan, dan Dinas Perhubungan untuk menyiapkan tempat parkir resmi.
"Kita akan berkoordinasi dengan lokasi, seperti parkir yang ada di Gandaria City. Dengan pengelola, dengan Wali Kota, dengan Dishub untuk bisa menyiapkan tempat parkir di lokasi Gandaria City tersebut," terang Mustopa.
Penataan juga menyasar pedagang yang berjualan di sepanjang pinggir jalan. Pemprov DKI berencana memindahkan mereka ke fasilitas perdagangan milik Perumda Pasar Jaya melalui koordinasi Dinas PPKUKM.
Agar relokasi tidak memberatkan pedagang, pemerintah menyiapkan insentif berupa pembebasan biaya sewa selama enam bulan bagi mereka yang bersedia pindah.
Pramono menilai, penertiban tidak cukup dilakukan dengan memindahkan pedagang tanpa menyediakan tempat usaha yang layak. Insentif diperlukan agar pedagang bersedia menempati lokasi baru.
Di sisi lain, persoalan banjir juga menjadi perhatian, terutama kebutuhan pembangunan turap di sepanjang Kali Pesanggrahan. Menurut Pramono, pembangunan turap tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Pemprov DKI akan menyurati Kementerian Pekerjaan Umum (PU) agar perbaikan dan pembangunan turap segera dilaksanakan. Kondisi di lapangan dinilai sudah membutuhkan penanganan untuk mengurangi risiko banjir.
Namun, Pemprov DKI juga menyiapkan langkah alternatif apabila pemerintah pusat belum dapat merealisasikan pembangunan tersebut dalam waktu dekat.
Pramono belum merinci bentuk penanganan alternatif yang akan dilakukan. Ia hanya memastikan pemerintah daerah tidak ingin persoalan di kawasan Kali Pesanggrahan dibiarkan tanpa penanganan.
Berbagai persoalan tersebut memperlihatkan bahwa pembenahan Kebayoran Lama tidak cukup dilakukan melalui penertiban kawasan. Pengelolaan sampah, penyediaan ruang usaha dan parkir yang tertata, serta penanganan banjir membutuhkan koordinasi lintas instansi.
Di antara berbagai pekerjaan itu, pembangunan TPS 3R menjadi salah satu langkah yang dinantikan untuk mengubah pola pengelolaan 244 ton sampah harian Kebayoran Lama agar tidak terus bergantung pada pengiriman ke Bantargebang. Namun, keberhasilannya akan ditentukan oleh pelaksanaan pembangunan dan konsistensi pemilahan sampah dari sumbernya.
