KabarJakarta.com — Informasi mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) beredar di media sosial. Kabar tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan pekerja dan pengusaha mengenai mekanisme baru pembayaran pesangon serta pihak yang akan mengelola dana tersebut.
Namun, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan informasi itu tidak benar. Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan ataupun menunjuk lembaga yang bertugas mengelola dana cadangan pesangon. Dengan demikian, belum ada ketentuan resmi yang mewajibkan pengusaha menyetorkan dana tersebut kepada Danantara.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengumumkan Danantara sebagai calon pengelola dana cadangan pesangon. Kemnaker juga tidak pernah menyatakan akan mengambil peran sebagai lembaga pengelola dana tersebut.
"Informasi yang menyebutkan pengusaha kini wajib setorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang, belum ada keputusan pemerintah tentang lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon," ujar Indah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (15/11).
Penegasan ini penting karena informasi mengenai kewajiban penyetoran dana menyangkut hubungan industrial dan kewajiban keuangan perusahaan. Apabila diterima sebagai kebijakan yang sudah berlaku, kabar tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, bahkan mendorong perusahaan mengambil langkah yang belum memiliki dasar hukum.
Siapkan dana bukan berarti setor ke Danantara
Kesimpangsiuran informasi ini tidak terlepas dari munculnya ketentuan baru mengenai dana cadangan pesangon dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Dalam Pasal 253 ayat (1), undang-undang tersebut memang mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja atau buruh apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pasal 253 ayat (3) juga menyebutkan bahwa dana tersebut dikelola oleh lembaga pemerintah. Namun, undang-undang itu tidak menyebut Danantara sebagai lembaga pengelola. Nama lembaga yang akan menjalankan tugas tersebut juga belum ditetapkan pemerintah.
Di sinilah pentingnya membedakan antara kewajiban menyediakan dana cadangan pesangon dan mekanisme penyetoran serta pengelolaannya. Kewajiban menyediakan dana memang telah dicantumkan dalam undang-undang, tetapi tata cara pelaksanaannya masih menunggu peraturan pemerintah.
Ketentuan tersebut juga memberikan pengecualian bagi pengusaha pada usaha mikro dan kecil. Sementara itu, tujuan pembentukan dana cadangan pesangon adalah menjamin terpenuhinya hak pekerja akibat PHK, khususnya dalam kondisi yang diatur Pasal 253.
Dengan demikian, keberadaan kewajiban dalam undang-undang tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai kewajiban menyetorkan uang kepada lembaga tertentu, apalagi Danantara, yang belum ditunjuk sebagai pengelola.
Asal informasi dan ruang yang belum terjawab
Sejauh ini belum ditemukan bukti yang cukup untuk memastikan asal-usul kabar yang menyebut Danantara sebagai penerima setoran dana pesangon. Selain itu, tidak ada informasi yang berasal dari pernyataan pejabat tertentu ataupun pengumuman resmi pemerintah.
Yang dapat dipastikan, Kemnaker secara tegas membantah pernah menyampaikan bahwa Danantara akan menjadi pengelola dana cadangan pesangon. Pernyataan yang sama juga berlaku untuk Kemnaker sendiri.
Dengan demikian, penyebutan kedua lembaga tersebut sebagai calon pengelola tidak bisa diperlakukan sebagai keputusan pemerintah. Sampai ada penetapan resmi, identitas lembaga pengelola masih menjadi bagian dari kebijakan yang harus dirumuskan.
Kondisi ini sekaligus menunjukkan adanya ruang informasi yang perlu dijelaskan pemerintah kepada publik. Ketika undang-undang sudah menetapkan kewajiban baru, tetapi aturan teknisnya belum tersedia, masyarakat membutuhkan penjelasan yang terang mengenai apa yang sudah berlaku dan apa yang masih menunggu pengaturan lebih lanjut.
Menunggu aturan teknis dan konsultasi publik
Indah menuturkan, ketentuan mengenai dana cadangan pesangon dalam Pasal 253 masih membutuhkan peraturan pelaksanaan. Karena itu, sejumlah aspek teknis belum dapat dipastikan, termasuk besaran dana yang harus disiapkan, cara penyetoran, mekanisme pengelolaan, hingga lembaga yang bertanggung jawab.
Sebelum menyusun aturan tersebut, Kemnaker akan melakukan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik dengan melibatkan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan.
Proses ini akan melibatkan kalangan pengusaha, pekerja atau buruh, serta pihak terkait lainnya. Pemerintah ingin memastikan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menjamin hak pekerja, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan dan keberlangsungan usaha.
Menurut Indah, peraturan pelaksanaan nantinya diharapkan mengatur sejumlah hal mendasar, antara lain mekanisme pengelolaan dana, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, serta sistem pertanggungjawaban.
Aspek-aspek tersebut menjadi penting karena dana cadangan pesangon berkaitan dengan kewajiban keuangan perusahaan dan perlindungan hak pekerja. Tanpa pengaturan yang jelas, pelaksanaan kebijakan berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam hubungan industrial.
"Kita ingin pastikan aturan pelaksanaannya disusun dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha," jelas Indah.
Informasi simpang siur rugikan pekerja dan pengusaha
Beredarnya informasi yang belum terkonfirmasi mengenai Danantara sebagai pengelola dana pesangon berpotensi menimbulkan dampak lebih luas.
Bagi pengusaha, kabar mengenai kewajiban menyetorkan dana kepada lembaga tertentu dapat memunculkan kekhawatiran terhadap tambahan beban keuangan perusahaan. Bahkan, perusahaan berpotensi mengambil keputusan penganggaran atau melakukan penyetoran berdasarkan informasi yang belum memiliki dasar hukum.
Sementara bagi pekerja, informasi yang keliru dapat menimbulkan harapan bahwa dana pesangon mereka sudah dikelola oleh lembaga tertentu dan tersedia ketika terjadi PHK. Padahal, mekanisme pengelolaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dana tersebut belum ditetapkan.
Kesalahpahaman juga berpotensi memicu ketidakpercayaan terhadap pemerintah maupun lembaga yang namanya dikaitkan dengan kebijakan tersebut. Jika dibiarkan, situasi ini dapat memunculkan spekulasi dan memperkeruh hubungan antara pekerja dan pengusaha.
Persoalan lainnya adalah risiko penyalahgunaan informasi oleh pihak tidak bertanggung jawab. Kabar mengenai kewajiban penyetoran dana dapat dimanfaatkan untuk menawarkan jasa pengelolaan atau meminta pembayaran dengan mengatasnamakan lembaga tertentu. Karena itu, pengusaha perlu memastikan setiap permintaan penyetoran memiliki dasar hukum dan saluran resmi.
Kemnaker pun mengimbau masyarakat, terutama kalangan pengusaha dan pekerja atau buruh, agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.
Indah memastikan setiap perkembangan kebijakan dana cadangan pesangon akan disampaikan secara resmi setelah melalui tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Kemnaker memastikan setiap kebijakan telah disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh, serta keberlangsungan dunia usaha," katanya.
Dengan demikian, publik perlu membedakan antara kewajiban menyediakan dana cadangan pesangon yang telah diatur undang-undang dan mekanisme pengelolaannya yang masih menunggu aturan teknis. Sampai pemerintah menetapkan lembaga pengelola dan menerbitkan ketentuan pelaksanaannya, kabar mengenai kewajiban menyetorkan dana tersebut kepada Danantara tidak memiliki dasar penetapan resmi.
