Langsung ke konten
News

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Jepang Batalkan Proyek PLTGU Celukan Bawang

Redaksi
Organisasi masyarakat sipil penyerahan surat pernyataan bersama (joint statement) kepada  Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar agar membatalkan keterlibatan Jepang dalam pendanaan PLTGU Celukan Bawang. Foto: Anggara Mahendra
Organisasi masyarakat sipil penyerahan surat pernyataan bersama (joint statement) kepada Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar agar membatalkan keterlibatan Jepang dalam pendanaan PLTGU Celukan Bawang. Foto: Anggara Mahendra

KabarJakarta.com — Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Celukan Bawang di Bali Utara mendapat penolakan dari sejumlah organisasi masyarakat sipil lokal dan nasional. Mereka mendesak Pemerintah Jepang beserta lembaga pembiayaan publiknya menghentikan rencana keterlibatan dalam proyek tersebut karena dinilai berpotensi mengancam ekosistem laut, mata pencaharian nelayan, serta memperpanjang ketergantungan terhadap energi fosil.

Desakan itu disampaikan melalui kampanye langsung dan penyerahan surat pernyataan bersama (joint statement) kepada Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar, Senin (16/11). Koalisi meminta Jepang tidak hanya membatalkan dukungan terhadap proyek PLTGU Celukan Bawang, tetapi juga menghentikan promosi dan pendanaan ekspansi bahan bakar fosil di kawasan Asia.

Penolakan tersebut berkaitan dengan penandatanganan perjanjian pengembangan bersama (joint development agreement/JDA) antara PT PLTG Celukan Bawang dan perusahaan energi Jepang, Electric Power Development Co., Ltd. atau J-POWER, pada 2025. Perjanjian itu tercatat sebagai salah satu kerja sama di bawah kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC) yang diinisiasi Jepang.

Bagi koalisi, keterlibatan perusahaan Jepang dalam pengembangan pembangkit berbahan bakar gas tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi komitmen Jepang terhadap transisi energi dan pengurangan emisi karbon.

Manajer Advokasi Rhizoma Indonesia, Wahyu Widianto, menjelaskan Pemerintah Jepang perlu membatalkan rencana keterlibatan dalam pendanaan dan pembangunan PLTGU Celukan Bawang.

"Lebih jauh, kami mendorong Pemerintah Jepang agar berhenti mempromosikan dan mendanai ekspansi bahan bakar fosil di kawasan Asia, melalui skema AZEC dan Partnership On Wide Energy and Resources Resilience (POWERR Asia)," kata Wahyu.

Menurut koalisi, penggunaan gas alam sebagai bahan bakar pembangkit bukan jawaban jangka panjang untuk mengatasi krisis iklim. Meskipun kerap diposisikan sebagai bahan bakar transisi yang menghasilkan emisi lebih rendah dibandingkan batu bara ketika dibakar, gas tetap merupakan energi fosil yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Kebocoran metana sepanjang rantai produksi dan distribusinya juga menjadi persoalan iklim.

Mereka khawatir pembangunan infrastruktur gas berumur panjang justru mengunci kebutuhan energi pada bahan bakar fosil selama puluhan tahun. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat pengembangan energi terbarukan yang lebih berkelanjutan.

AZEC dan pendanaan energi fosil

AZEC merupakan kerangka kerja sama yang diprakarsai Jepang dan melibatkan 11 negara Asia dan Australia, termasuk Indonesia. Tujuannya mendorong pencapaian netralitas karbon melalui kerja sama kebijakan, teknologi, investasi, dan kemitraan pemerintah dengan sektor swasta.

Namun, koalisi menilai implementasi AZEC perlu dikritisi apabila proyek yang masuk dalam kerangka tersebut masih mengembangkan infrastruktur bahan bakar fosil.

Sementara itu, POWERR Asia merupakan kerangka kerja sama yang diumumkan Pemerintah Jepang pada April 2026. Program ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pasokan energi dan sumber daya di kawasan Asia melalui dukungan pembiayaan dan kerja sama pemerintah Jepang dengan negara mitra.

Dalam pelaksanaannya, lembaga seperti Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) dilibatkan dalam dukungan keuangan. Karena itu, koalisi meminta agar fasilitas pembiayaan Jepang tidak digunakan untuk memperluas ketergantungan negara-negara Asia terhadap energi fosil.

Penandatanganan JDA Celukan Bawang sendiri merupakan kesepakatan pengembangan proyek, bukan dengan sendirinya bukti bahwa seluruh pendanaan pembangunan telah dicairkan atau konstruksi telah dimulai.

Dalam dokumen kerja sama yang dipublikasikan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI), proyek tersebut direncanakan sebagai pembangkit listrik tenaga gas dengan teknologi siklus kombinasi (combined cycle gas turbine/CCGT).

J-POWER dan PT PLTG Celukan Bawang disebut bekerja sama mengembangkan pembangkit untuk mendukung kebutuhan listrik di wilayah Indonesia yang permintaannya tinggi. Penggunaan turbin gas yang dapat memanfaatkan hidrogen juga dipertimbangkan untuk mendukung pengembangan teknologi energi pada masa mendatang.

Bagi Pemerintah Jepang, proyek ini ditempatkan dalam agenda transisi energi dan pencapaian target net zero Indonesia. Namun, bagi organisasi masyarakat sipil, penggunaan gas tetap menyisakan persoalan emisi dan risiko ketergantungan terhadap infrastruktur fosil.

Ancaman terhadap nelayan dan biodiversitas laut

Selain persoalan emisi, koalisi menyoroti potensi kerusakan lingkungan dan gangguan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat pesisir. Hasil pemantauan lapangan dan kajian yang mereka lakukan menunjukkan rencana pembangunan PLTGU Celukan Bawang berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan ruang laut, terutama di wilayah penangkapan ikan dan habitat mamalia laut.

Dosen Ilmu Kelautan Universitas Udayana, Mandhara Brasika, menjelaskan sedikitnya 44 persen area penangkapan ikan berpotensi berhimpitan langsung dengan jalur kapal yang berkaitan dengan proyek tersebut. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu aktivitas nelayan dan meningkatkan risiko konflik penggunaan ruang laut.

Kajian itu juga mengidentifikasi 18 titik pengamatan lumba-lumba yang berpotensi berada dalam kawasan dengan tingkat sensitivitas tinggi.

Mandhara menjelaskan, aktivitas kapal dan penggunaan perangkat sonar dapat menghasilkan kebisingan bawah laut yang mengganggu kehidupan mamalia laut. Di sejumlah lokasi, polusi suara yang teridentifikasi bahkan berpotensi mencapai 170 desibel.

"Hal ini akan membuat lumba-lumba kehilangan arah dan stres. Belum lagi, kerusakan lain seperti coral bleaching," ujar Mandhara di Denpasar, Senin (16/11).

Pemutihan karang tersebut menjadi perhatian karena terumbu karang merupakan bagian penting dari ekosistem laut sekaligus menopang keberlangsungan sumber daya perikanan. Koalisi menilai ancaman tersebut tidak bisa dipisahkan dari keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir. 

Kerusakan habitat laut berpotensi memengaruhi hasil tangkapan nelayan, sementara gangguan terhadap keberadaan lumba-lumba dan keindahan bawah laut juga dapat berdampak pada kegiatan pariwisata bahari.

Mandhara meminta Jepang mempertimbangkan dampak ekologis proyek sebelum memberikan dukungan lebih jauh. Menurutnya, negara yang memiliki komitmen terhadap perlindungan lingkungan semestinya ikut mencegah pembangunan yang berisiko merusak keanekaragaman hayati.

Transparansi dan hak masyarakat menjadi tuntutan

Persoalan lain yang disoroti koalisi adalah terbatasnya akses informasi dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan proyek.

Mereka menilai warga pesisir yang berpotensi terdampak seharusnya memperoleh informasi secara utuh sebelum keputusan pembangunan diambil. Tanpa keterbukaan, masyarakat tidak memiliki kesempatan memadai untuk memahami konsekuensi proyek terhadap lingkungan, pekerjaan, dan kehidupan mereka.

Karena itu, koalisi mengajukan 4 (empat) tuntutan utama. Pertama, membuka seluruh informasi proyek kepada publik, termasuk dokumen perjanjian, kajian dampak lingkungan dan sosial, serta skema pembiayaan. Dokumen tersebut harus tersedia dalam bahasa dan format yang mudah dipahami masyarakat.

Kedua, menjamin keterlibatan bermakna masyarakat pesisir dan warga terdampak dalam setiap proses pengambilan keputusan, termasuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk menolak proyek.

Ketiga, melindungi ekosistem pesisir dan laut Bali Utara, khususnya terumbu karang dan habitat lumba-lumba, dari dampak pembangunan maupun operasional pembangkit.

Keempat, mengalihkan dukungan pendanaan ke pengembangan energi terbarukan yang adil dan dikelola secara demokratis sebagai bagian dari upaya mewujudkan Bali Mandiri Energi.

Indonesia Country Manager 350.org, Sisilia Nurmala Dewi, mengingatkan bahwa keterlibatan Jepang dalam proyek gas menjadi ujian bagi konsistensi kepemimpinan negara tersebut dalam agenda perubahan iklim.

Menurutnya, pendanaan energi fosil justru berpotensi menghambat peralihan menuju sistem energi yang lebih bersih. Solusi krisis iklim seharusnya diarahkan pada pengembangan energi terbarukan, pemulihan ekosistem, serta perbaikan kondisi ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

Sementara itu, terkait penolakan tersebut, empat perwakilan koalisi yang terdiri atas unsur Rhizoma Indonesia, 350.org, LBH Bali, dan kalangan akademisi diterima untuk beraudiensi dengan pihak Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar selama sekitar 1,5 jam.

Pihak konsulat menerima surat pernyataan bersama yang disampaikan koalisi. Berdasarkan keterangan yang diberitakan mengenai pertemuan tersebut, konsulat menyatakan bersedia meneruskan aspirasi dan tuntutan masyarakat sipil Bali kepada Pemerintah Jepang di Tokyo.

Namun, belum terdapat keterangan resmi mengenai keputusan Pemerintah Jepang untuk membatalkan keterlibatannya dalam proyek tersebut. Dengan demikian, penerimaan surat dan kesediaan meneruskan aspirasi belum dapat diartikan sebagai persetujuan terhadap tuntutan koalisi.

Persoalan PLTGU Celukan Bawang kini tidak hanya menyangkut pilihan teknologi pembangkit dan pemenuhan kebutuhan listrik. Transparansi pembiayaan, perlindungan lingkungan, hak masyarakat pesisir, serta konsistensi komitmen transisi energi menjadi bagian penting yang perlu dijawab sebelum proyek melangkah lebih jauh.

Pilihan Lain

Berita Terkait

Lihat Semua