KabarJakarta.com - Komisi D DPRD DKI Jakarta menyoroti dua program prioritas yang bersumber biaya dari APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023, yaitu penanganan macet dan banjir.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Pemprov DKI untuk mengevaluasi pembangunan trotoar di Jakarta. Menurut dia, pembangunan trotoar justru membuat Jakarta semakin macet.
“Kami minta dievaluasi kalau memang trotoar selama ini mengganggu lalu lintas. Minta untuk diperbaiki segera,” kata Ida di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (29/11).
Ida menyebut, pelebaran trotoar membuat lajur yang awalnya luas menjadi sempit. Dia mencontohkan, Jalan A semula memiliki empat jalur, setelah dilakukan pelebaran trotoar, tersisa hanya dua jalur. Menurutnya, penyempitan lajur ini bisa jadi menyebabkan kemacetan.
Sementara soal banjir, Ida mendorong Pemprov DKI untuk membangun rumah susun (rusun) di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Sebab, kedua wilayah tersebut masih terbilang sedikit jumlah rusunnya.
Kata Ida, rusun dibangun untuk menampung warga yang terdampak normalisasi sungai, salah satunya program penanganan banjir.
Lanjutnya, hasil jangka Panjang dari pembangunan rusun adalah untuk melancarkan keberlangsung normalisasi sungai, yang memang harus membebaskan lahan terlebih dahulu.
“Karena itu kami mendorong betul bahwa Pemprov DKI harus membuat rusun lagi, terutama di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang memang kita sama-sama tahu di dua wilayah ini jumlah rusunnya kurang,” ujarnya.
“Rusun ini untuk masyarakat yang sekarang tinggal di bantaran kali. Biar bisa terselesaikan normalisasinya,” sambung Ida.
Sebagai informasi, APBD DKI Jakarta 2023 yang telah disahkan yaitu Rp83,7 triliun. Pengesahan dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta pada Selasa (29/11).
Dari jumlah tersebut, penanganan kemacetan mendapatkan alokasi sekitar Rp10 triliun, dan penanganan banjir mendapatkan alokasi sekitar Rp10 triliun.
Tanggapan Dinas Bina Marga DKI
Menanggapi itu, Kepala Dinas Bina Marga DKI Hari Nugroho mengatakan, pelebaran atau revitalisasi trotoar dilakukan justru agar masyarakat nyaman berjalan kaki menuju transportasi umum.
“Revitalisasi trotoar dilakukan agar masyarakat jalan jadi nyaman, aman, untuk menuju transportasi antarmoda,” kata Hari di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (30/11).
Dengan begitu, kata Hari lagi, karena merasa nyaman berjalan kaki maka pola pikir masyarakat yang sebelumnya menggunakan kendaraan pribadi akan berubah yaitu menggunakan transportasi umum.
“Revitalisasi trotoar untuk mengubah mindset masyarakat. Supaya enggak macet, ya sebenarnya jalan kaki,” ujar Hari.
Dinas Bina Marga DKI, kata dia, sejatinya tak melebarkan atau merevitalisasi trotoar di satu titik saja. Namun, merevitalisasi trotoar di satu kawasan sekaligus.
Dengan demikian, lanjut Hari, akses masyarakat menuju transportasi umum menjadi lebih mudah lagi. Kemudahan akses ini lantas menunjang peralihan pengguna transportasi pribadi ke transportasi umum.
“Jadi yang kami bangun ini satu kawasan, bukan kami bangun ruas per ruas jalan. Tapi membangun satu kawasan sehingga memudahkan menuju ke arah transportasi antarmoda,” tuturnya.
Hari menegaskan, jika Pemprov DKI memperluas ruas jalan, maka akan semakin banyak transportasi pribadi yang berlalu lalang. Hal ini justru menjadi penyebab kemacetan yang sesungguhnya.
“Kalau kami membesarkan jalan, dikhawatirkan akan menambah jumlah kendaraan yang melintas, ujung-ujungnya terjadi kemacetan. Trotoar itu bukan penyebab kemacetan, justru mengurangi kemacetan,” tegas dia.
