KabarJakarta.com--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dilibatkan oleh Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dalam menyusun kabinet periode 2019-2024. Meski demikian, KPK berharap Jokowi mempertimbangkan rekam jejak dan integritas dalam memilih para pembantunya.
Demikian disamppaikan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (14/10/2019). Sebelumnya, Jokowi saat membentuk Kabinet Kerja Jilid I pada 2014 lalu meminta KPK dan PPATK menelusuri rekam jejak para calon menteri.
"Kami (KPK) tidak diikutkan," ucap Laode M Syarif.
Pun demikian, KPK tidak mempersoalkan langkah Jokowi yang tidak lagi melibatkan KPK dalam memilih para menterinya untuk lima tahun mendatang. Menurut Laode, penyusunan Kabinet merupakan hak preogratif Presiden.
"Itu adalah hak prerogatif presiden. Kalau kita dimintai, kita akan memberikan masukan, kalau tidak, tidak apa-apa seperti itu. Bahwa yaitu saja kita berharap bahwa beliau cukup paham untuk mengetahui mana calon menteri yang mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak," ujar Laode.
KPK berharap Jokowi memilih menteri yang profesional di bidangnya masing-masing. Lembagaantikorupsi juga berharap Jokowi mempertimbangkan rekam jejak dan integritas dalam memilih menteri.
"Kita berharap bahwa memilih yang betul-betul bersih, mempunyai integritas yang baik dan profesional di bidangnya yang dia akan kerjakan," tutur Laode.
