KabarJakarta.com--Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kembali komitmen dirinya terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia. Presiden menambahkan bahwa kebebasan pers, kebebasan menyampaikan pendapat adalah pilar demokrasi yang harus terus dijaga dan dipertahankan.
“Jangan sampai Bapak-Ibu sekalian ada yang meragukan komitmen saya mengenai ini,” kata Presiden Jokowi saat menerima tokoh-tokoh agama di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9).
Di kesempatan sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmi Faisal Zaini mendoakan agar bangsa Indonesia tetap jadi bangsa adil makmur aman sejahtera, tetap beradab dengan nilai luhur bangsa yang dimiliki. Mereka mensinyalir bahwa budaya sopan santun, saling menghormati, budaya saling menghargai, dan tentu kita lihat di sejumlah kalangan ini sekarang mengalami krisis.
“Ketika orang menyampaikan kebebasan hendaklah kebebasan yang tentu memiliki etika, akhlak, bukan kebebasan tanpa batas. Sehingga ini merupakan kebebasan yang menurut kami anarki terhadap demokrasi tersebut,” ucap Helmi.
Sementara Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Pdt. Dr. Henriette Tabita Lebang mengatakan, yang harus digaris bawahi adalah pentingnya dialog yang ditempatkan dalam bingkai NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). “Kepentingan bangsa yang perlu kita utamakan. Sehingga kalau kepentingan bangsa itu menguasai hati kita maka-maka cara-cara kita mengemukakan pendapat juga akan mementingkan kepentingan bangsa. Itu yang kami sampaikan,” kata Henriette.
Sejumlah tokoh agama yang hadir dalam kesempatan itu antara lain Seken Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini; Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah D.I. Yogyakarta Dr. H. Agus Taufiqurrahman; Ketua Konferensi Wali gereja Indonesia (KWI) Mgr. Ignatius Suharyo; Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Pdt. Dr. Henriette Tabita Lebang; Ketum Persatuan Ummat Budha Indonesia (Permabudhi) Arief Harsono; Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Ws. Budi Santoso Tanuwibowo; dan Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya.
Terakhir, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa hal, baik yang berkaitan dengan kebakaran hutan, yang berkaitan dengan Papua, kemudian yang berkaitan dengan masalah undang-undang KPK, RUU KUHP, dan juga yang berkaitan dengan demonstrasi-demonstrasi pada beberapa hari ini. Mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
