kabarjakarta.com-- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan implementasi nilai-nilai Pancasila harus terus dilakukan. Hal yang utama pengarusutamaan Pancasila di berbagai media, bagaimana nilai-nilai Pancasila didistribusikan kepada seluruh masyarakat.
“Perlu penambahan konten, bagaimana mencegah pertentangan-pertentangan yang terjadi seperti isu SARA yang harus dihindari,” kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jumat, 23 Februari 2018. Hal tersebut disampaikan mantan Panglima TNI ini usai bertemu Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latif.
Turut hadir juga Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Rosarita Niken Widiastuti, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik TVRI Helmy Yahya, Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Meidyatama Suryodiningrat, Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Sujarwanto Rahmat Arifin, Direktur Utama LPP RRI Mohammad Rohanudin serta Direktur Program dan Produksi RRI Soleman Yusuf.
Adapun Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko didampingi Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Ekologi dan Budaya Strategis Yanuar Nugroho, Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Eko Sulistyo, dan Deputi V Bidang Kajian Politik dan Pengelolaan Isu-isu Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM Jaleswari Pramodharwardani.
Menurut Moeldoko, kementerian dan lembaga penyiaran milik negara, baik TVRI, Antara atau RRI perlu bersinergi optimal dalam hal merespons isu-isu yang sarat dengan Pancasila. “Kita bangsa besar dari berbagai suku, tidak bisa dihindari keanekaragaman ini, dan kita nikmati bukan untuk dipertentangkan,” katanya.
Ketua UKP-PIP Yudi Latif menambahkan, pertemuan yang difasilitasi Kantor Staf Presiden ini menjadi penting membahas sinkronisasi kelembagaan dan lembaga penyiaran dalam pengarusutamaan Pancasila di berbagai media. UKP-PIP merupakan lembaga yang membantu presiden untuk mengarahkan kebijakan umum pembinaan Pancasila dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemahaman Pancasila.
“UKP-PIP akan memberikan konten, substansi, lalu jaringan penyiaran pemerintah akan memfasilitasi untuk penyebarannya,” kata Yudi yang didampingi anggota tim penasihat UK-PIP, Benny Susetyo.
Sebelumnya, dalam satu kesempatan, Presiden Joko Widodo mengungkapkan pesan agar Pancasila bisa diamalkan, dikonkretkan, diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan di dalam kehidupan sehari-hari. Presiden berulangkali menegaskan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar dengan beranekaragam suku, agama dan bahasa. Ini harus terus dijaga. Pancasila harus menjadi ideologi yang bekerja dalam sistem serta kebijakan, baik di bidang ekonomi, politik maupun sosial-budaya.
