KabarJakarta.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mewanti-wanti Pejabat (Pj) Kepala Daerah yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan kepala daerah menjelang Pemilu 2024 untuk tidak melakukan korupsi. Ia mengaku tengah bekerja sama dengan KPK sejak Juli 2024 lalu.
“Nanti kita akan berikan pengarahan, kita warning betul Pj Kepala Daerah ini, karena pejabat ini mereka tidak memiliki beban politik,” kata Tito Karnavian di Gedung KPK, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/8/2022).
Tito juga menyebutkan bahwa para pejabat tersebut tidak berasal dari partai politik sehingga mereka tidak memiliki beban politik dalam menjabat.
“Karena mereka bukan kader parpol, jadi mereka tidak mengeluarkan biaya politik untuk tim sukses dan segala macamnya. Biaya kampanye enggak ada,” jelasnya.
Dia menegaskan, tidak akan segan-segan menindak jika Pj kepala daerah tersebut terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
“Jadi kita warning, jangan sampai ada korupsi. Kalau sampai ada korupsi akan kita tindak tegas. Dengan mudah bisa diganti ketika ada pemeriksaan Irjen yang menyatakan terjadinya pelanggaran,” jelas eks Kapolri ini.
Menurut Tito, saat ini merupakan momen untuk pembuktian bahwa para Pj kepala daerah itu mampu memperbaiki sistem pemerintahan yang ada, sehingga harus memastikan selama bertugas, penjabat tersebut tidak bertindak macam-macam, khususnya soal tindakan korupsi.
“Jadi, saya minta betul teman-teman penjabat ini. sekarang waktunya untuk berbuat baik dan memperbaiki system. Sekali lagi, mereka bukan kader parpol, sehingga enggak ada beban politik dan tidak memiliki biaya politik untuk menjadi penjabat,” pungkasnya.
