KabarJakarta.com — Konflik antara manusia dan gajah sumatera tidak bisa diselesaikan hanya dengan menghalau satwa liar yang memasuki permukiman atau lahan pertanian. Persoalan tersebut berakar pada perubahan bentang alam yang semakin mempersempit ruang hidup gajah, berkurangnya sumber pakan, serta belum optimalnya upaya perlindungan habitat dan keselamatan masyarakat.
Kondisi itu menjadi tantangan dalam membangun koeksistensi manusia dan gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus), khususnya di Lanskap Sugihan-Simpang Heran, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.
Penyusutan dan alih fungsi habitat, kebakaran hutan dan lahan, serta keterbatasan sumber pakan membuat gajah semakin sering berinteraksi dengan aktivitas manusia. Dalam situasi tersebut, perjumpaan yang seharusnya dapat berlangsung secara alami berpotensi berkembang menjadi konflik yang mengancam keselamatan warga maupun keberlangsungan populasi gajah.
Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dolly Priatna, menjelaskan bahwa koeksistensi bukan berarti tidak ada interaksi negatif antara manusia dan satwa liar. Koeksistensi merupakan proses adaptasi dua arah yang membutuhkan perubahan cara manusia mengelola ruang hidup sekaligus upaya menjaga keberlangsungan satwa di habitat alaminya.
"Keberhasilan koeksistensi manusia dengan gajah sumatera sangat bergantung pada kemampuan seluruh pihak. Mulai dari pemerintah, perusahaan pemegang konsesi, masyarakat, akademisi, hingga organisasi konservasi. Untuk bersama-sama mengurangi risiko interaksi negatif, melindungi keselamatan masyarakat, dan memastikan keberlangsungan populasi gajah sumatera di habitat alaminya," kata Dolly dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (8/11).
Karena itu, penanganan konflik tidak cukup mengandalkan tindakan darurat ketika gajah memasuki perkebunan atau permukiman. Diperlukan pendekatan jangka panjang yang menyentuh akar persoalan, mulai dari pemulihan habitat hingga perlindungan ekonomi masyarakat yang tinggal berdampingan dengan satwa tersebut.
Delapan langkah membangun koeksistensi
Berdasarkan hasil studinya di Lanskap Sugihan-Simpang Heran, Dolly merekomendasikan delapan langkah strategis untuk mengurangi interaksi negatif manusia dan gajah.
Pertama, memperkuat pendampingan dan mitigasi konflik di desa-desa prioritas. Masyarakat perlu mendapatkan pengetahuan mengenai perilaku gajah, pola pergerakannya, serta prosedur keselamatan ketika terjadi perjumpaan. Pendampingan juga diperlukan agar warga mampu mengenali potensi ancaman sejak dini.
Kedua, menyusun mekanisme kompensasi yang transparan bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat interaksi dengan gajah. Skema ini penting agar beban konservasi tidak sepenuhnya ditanggung warga yang tinggal di sekitar habitat satwa. Proses pengajuan, verifikasi, dan penyaluran kompensasi harus memiliki aturan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
Ketiga, memulihkan habitat dan ketersediaan pakan gajah. Perlindungan kawasan hutan, rehabilitasi lahan terdegradasi, serta pemulihan vegetasi pakan menjadi bagian penting untuk mengurangi dorongan gajah keluar dari habitatnya.
Keempat, memperkuat patroli dan kelembagaan desa. Keterlibatan masyarakat dalam pemantauan pergerakan gajah dapat membantu mendeteksi potensi konflik. Namun, kegiatan tersebut harus didukung pelatihan, prosedur keselamatan, dan koordinasi dengan petugas berwenang.
Kelima, mengevaluasi efektivitas teknologi penghalau dan translokasi gajah. Penggunaan teknologi tidak boleh sekadar memindahkan persoalan ke lokasi lain. Setiap tindakan perlu didasarkan pada kajian ilmiah, kondisi habitat, perilaku satwa, serta dampaknya terhadap populasi gajah.
Keenam, meningkatkan penyadartahuan dan edukasi masyarakat. Pendidikan konservasi perlu menjelaskan pentingnya gajah bagi ekosistem sekaligus memberikan pemahaman praktis mengenai cara mengurangi risiko perjumpaan.
Ketujuh, mengembangkan sistem data dan koordinasi antarpemangku kepentingan. Informasi mengenai lokasi pergerakan gajah, kejadian konflik, kondisi habitat, dan kerugian masyarakat perlu dihimpun secara berkala sebagai dasar pengambilan keputusan.
Kedelapan, melakukan pemantauan interaksi negatif secara rutin. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah langkah mitigasi benar-benar mengurangi konflik atau justru hanya memindahkan risiko ke wilayah lain.
Kebijakan dan kolaborasi lintas sektor
Upaya tersebut membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat. Gajah sumatera saat ini berstatus kritis (Critically Endangered), sehingga perlindungan populasinya tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga habitat dan konektivitas antarkawasan.
Kepala Subdirektorat Pengawetan Spesies dan Genetik Kementerian Kehutanan, Budi Mulyanto, yang mewakili Direktur Konservasi Spesies dan Genetik, Ahmad Munawir, menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2026 serta Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan 2026–2036.
Kedua kebijakan tersebut menjadi landasan penyelamatan populasi dan habitat gajah, termasuk penanganan interaksi negatif manusia dan gajah di 21 lanskap prioritas.
Menurut Budi, pelaksanaannya membutuhkan pendekatan terpadu yang mencakup penguatan data dan sains, perlindungan koridor serta habitat, sistem deteksi dini, respons cepat terhadap konflik, dan penegakan hukum.
Perlindungan masyarakat juga harus menjadi bagian dari strategi konservasi. Pengembangan mata pencaharian alternatif dan mekanisme kompensasi diperlukan agar warga tidak terus-menerus menanggung kerugian ekonomi akibat keberadaan gajah di sekitar aktivitas mereka.
Pendekatan ini menempatkan masyarakat bukan sekadar pihak yang diminta menerima keberadaan satwa liar, melainkan sebagai bagian penting dari pengelolaan konservasi.
Ketua Forum Konservasi Gajah Indonesia (FKGI), Donny Gunaryadi, menilai konservasi gajah sumatra dan gajah kalimantan membutuhkan integrasi ilmu pengetahuan berbasis data, penataan ruang lanskap, pelibatan masyarakat, penegakan hukum, dan kemandirian finansial.
Melalui SRAK 2026–2036 dan investasi strategis, upaya konservasi menargetkan pemulihan konektivitas koridor habitat, pengurangan interaksi negatif manusia dan gajah hingga 70 persen, serta penghentian ancaman perburuan liar.
Target tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan konservasi tidak cukup diukur dari jumlah gajah yang berhasil diselamatkan. Kondisi habitat, berkurangnya konflik, dan meningkatnya keselamatan masyarakat juga harus menjadi indikator keberhasilan.
Konservasi tidak boleh membebani masyarakat
Persoalan mendasar dalam membangun koeksistensi adalah memastikan tanggung jawab konservasi dibagi secara adil. Pemerintah perlu memastikan kebijakan berjalan, perusahaan pemegang konsesi bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan, akademisi menyediakan kajian ilmiah, sedangkan organisasi konservasi dan masyarakat sipil mendukung pendampingan serta pengawasan.
Masyarakat juga perlu memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Tanpa perlindungan terhadap sumber penghidupan warga, upaya konservasi berisiko kehilangan dukungan dari orang-orang yang hidup paling dekat dengan habitat gajah.
Gagasan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Belantara Learning Series Episode 16 bertema "Koeksistensi Manusia dan Gajah Sumatera: Tantangan, Inovasi dan Solusi" yang diselenggarakan Belantara Foundation bersama Universitas Pakuan pada 4 November 2026 di Bogor. Kegiatan hibrida tersebut diikuti 542 peserta.
Melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, akademisi, sektor swasta, media, dan organisasi masyarakat sipil atau pendekatan heksaheliks, konservasi diharapkan tidak berhenti pada penanganan konflik sesaat.
Hidup berdampingan dengan gajah sumatra membutuhkan perubahan dalam cara manusia memperlakukan ruang hidup bersama. Perlindungan koridor, pemulihan habitat, kepastian ekonomi masyarakat, serta penanganan konflik berbasis ilmu pengetahuan harus berjalan beriringan.
Koeksistensi baru dapat terwujud ketika gajah memiliki ruang yang cukup untuk hidup dan bergerak, sementara masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitas serta memperoleh penghidupan secara aman. Dengan demikian, konservasi bukan sekadar menyelamatkan satwa dari kepunahan, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan manusia yang hidup di dalamnya.
