KabarJakarta.com - Beredar wacana harga bahan bakar minyak (BBM) akan naik pada 1 September 2022. Harga jenis Pertalite menjadi Rp10.000 per liter, dan Solar menjadi Rp8.500 per liter.
Hal ini diungkapkan pengamat ekonomi energi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmi Radhi. Dia mengaku mendapat informasi valid bahwa pemerintah akan mengumumkan kenaikan harga Pertalite dan Solar.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kenaikan harga Pertalite dan Solar terbaru pada 1 September 2022.
“Bilang saja, Presiden Jokowi terpaksa menaikkan harga BBM per 1 September, dengan memberi bantalan sosial sebelum harga BBM subsidi dinaikkan,” kata Fahmi, Senin (29/8/2022).
Meski begitu, menurut Fahmi, pemerintah seharusnya dapat mengatasi dahulu subsidi BBM yang banyak salah sasaran melalui pembatasan.
“Semestinya atasi dulu yang salah sasaran melalui pembatasan. Jangan cari solusi yang gampang saja tanpa berkeringat,” ujarnya.
Dia menjelaskan, kalau saja Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembatasan BBM subsidi ditandatangani besok, maka 60 persen kuota Pertalite dapat diselamatkan.
Sayangnya, untuk pembatasan BBM subsidi ini dinilai sulit terlaksana, karena diduga penggunba Solar di industry bermain dengan para oligarki.
“Kalau Pertalite dan Solar subsidi dibatasi, industry besar pengguna Solar subsidi dirugikan. Karena itu, pilihan pemerintah menaikkan harga subsidi, bukan membatasi,” tuturnya.
Adapun diperkirakan harga Pertalite akan naik menjadi Rp10.000 per liter dari sebelumnya Rp7.650, dan Solar menjadi Rp8.500 per liter dari Rp5.150.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan penyesuaian harga BBM untuk mengurangi beban APBN merupakan langkah yang tepat.
Dia berpendapat anggaran subsidi BBM sebaiknya dialihkan untuk pembangunan sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan.
“Bahasanya bukan kenaikan, tapi lebih kepada mengurangi beban subsidi yang harus pemerintah bayarkan kepada badan usaha,” ucap Mamit.
“Saya kira hal ini perlu dilakukan untuk menyelamatkan beban keuangan negara,” tambahnya.
Mamit menuturkan, beban keuangan negara semakin berat jika tidak ada pengurangan subsidi bisa dipastikan.
Saat ini, beban kompensasi yang harus dibayarkan negara kepada badan usaha sangat besar sekitar Rp502 triliun. Dia perkirakan, butuh kurang lebih Rp65 triliun untuk menambah beban subsidi BBM dan kompensasi sampai akhir tahun ini, jika tidak ada pembatasan atau ruang fiskal yang cukup kuat untuk APBN.
“Penambahan kuota untuk Pertalite kurang lebih 5 juta kiloliter dan solar subsidi kurang lebih 1,5 juta kiloliter,” papar Mamit. “Dengan adanya pengurangan beban subsidi ini, maka bisa dipastikan akan sangat membantu keuangan negara,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia menyarankan agar pemerintah menghentikan pemborosan APBN, karena uang negara bisa dialihkan untuk hal yang produktif di sektor lain yang membutuhkan.
Katanya, jika negara bisa mengalihkan Rp100 triliun dari subsidi BBM ke sektor pendidikan dan kesehatan, dampak yang ditimbulkan akan luar biasa besar bagi kemajuan Indonesia.
“Berapa banyak siswa SD sampai SMA yang mendapatkan beasiswa. Setiap siswa mendapatkan Rp12 juta selama satu tahun, maka akan ada 8,3 juta siswa yang akan mendapatkan beasiswa selama satu tahun,” ungkap Mamit.
Sedangkan, bila membangun sekolah dengan biaya Rp2,5 M, maka akan ada 40.000 sekolah yang bisa dibangun.
Sementara, kalau untuk pembangunan Puskesmas senilai Rp5 miliar, maka akan ada 20.000 Puskesmas terbangun.
“Itu kalau kita bisa melakukan penghematan Rp100 triliun. Bayangkan kalau kita bisa menghemat lebih besar lagi. Jadi, menurut saya lebih baik untuk hal produktif dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat,” pungkasnya.
