KabarJakarta.com - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengungkapkan hingga tahun 2022 ini pengurusan Sertifikat Tanah atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sudah diajukan dari tahun 2018 masih banyak yang belum selesai. Akibatnya, warga dibuat menunggu bertahun-tahun lamanya.
Menurut Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI ini, hal tersebut diperolehnya saat mengadakan reses di dapilnya yang meliputi kecamatan Cakung, Pulogadung dan Matraman, Jakarta Timur baru-baru ini.
“Bahwa penanganan persoalan tanah telah diamanatkan regulasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 yaitu tentang pendaftaran pemetaan tanah, legalisasi tanah, redistribusi tanah (bagi ulang tanah) dan penyelesaian sengketa. Di lapangan yang terjadi selain soal pengurusan sertifikat tanah termasuk melalui PTSL, juga banyaknya persoalan sengketa tanah,” kata Rio, Sabtu (12/3/2022).
Dia pun berkesimpulan, masih begitu banyaknya masalah-masalah yang dihadapi warga Jakarta, mulai dari masalah pertanahan (agraria), pendidikan, kesehatan, hingga masalah-masalah sosial lainnya.
Sementara di bidang pendidikan, lanjut Ketua DPC PDIP Jakarta Timur ini, dirinya menemukan beberapa permasalahan di antaranya ijazah siswa yang masih ditahan pihak sekolah swasta, pengurusan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang berbelit-belit dan kebutuhan ruang kelas baru.
“Masala lainnya, banyak warga di Jakarta yang tidak mampu kesulitan untuk mendaftarkan diri ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga mereka sulit terakses dalam bantuan sosial maupun subsidi lainnya. Pemprov DKI Jakarta mendorong agar warga untuk mendaftar secara online, tetapi server Pusdatin selalu error,” tukasnya.
Rio meminta, Pemprov DKI atau pihak terkait lainnya agar segera menindaklanjuti keluhan dan aspirasi masyarakat ini.
