KabarJakarta.com — Nelayan di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, kini mendapat kemudahan untuk mengurus legalitas kapal tanpa harus mengeluarkan biaya. Pemerintah Kota Jakarta Utara bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Muara Angke membuka layanan pembuatan Elektronik Pas Kecil (E-Pas Kecil) secara gratis di Gedung Biru Pelelangan Ikan, Kelurahan Kamal Muara.
Layanan yang digelar langsung di kawasan aktivitas nelayan ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjangkau masyarakat pesisir. Nelayan tidak perlu lagi bersusah payah mendatangi kantor pelayanan untuk mengurus dokumen kapal. Selain mempermudah administrasi, kegiatan ini juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran mengenai keselamatan selama bekerja di laut.
Dalam kegiatan yang berlangsung Kamis (12/11), sebanyak 30 perahu nelayan telah melalui proses verifikasi dan diterbitkan E-Pas Kecil secara gratis. Para nelayan tersebut juga menerima bantuan jaket keselamatan atau life jacket.
Kepala Seksi Kelautan dan Perikanan Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta Utara, Riyadi Akbar, menjelaskan pelayanan jemput bola ini tidak hanya bertujuan membantu nelayan memperoleh dokumen legalitas kapal, tetapi juga menertibkan administrasi armada perikanan di wilayah Jakarta Utara. Kepemilikan dokumen kapal menjadi bagian penting dalam memastikan armada yang beroperasi memiliki identitas dan tercatat secara resmi.
E-Pas Kecil sendiri merupakan dokumen legalitas bagi kapal nelayan dengan ukuran di bawah tujuh Gross Tonnage (GT). Dokumen ini menjadi identitas administrasi kapal sekaligus membantu pemerintah melakukan pendataan dan verifikasi terhadap armada yang aktif beroperasi di perairan Jakarta Utara.
Dengan data kapal yang lebih tertib, pemerintah dapat mengetahui jumlah riil armada nelayan. Informasi tersebut juga diperlukan untuk mendukung pengawasan aktivitas pelayaran serta penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sektor perikanan dan perlindungan masyarakat pesisir.
Riyadi membeberkan, pendataan kapal menjadi penting karena pemerintah membutuhkan informasi yang akurat mengenai armada yang digunakan nelayan untuk melaut.
"Pendataan ini penting untuk mengetahui jumlah riil armada, sekaligus mendukung pengawasan dan keselamatan pelayaran," ujarnya.
Pengurusan dokumen lebih mudah
Kemudahan layanan juga terlihat dari proses penerbitan E-Pas Kecil yang dilakukan langsung di lokasi nelayan beraktivitas. Kepala Kantor KSOP Kelas IV Muara Angke, Cahyo Eko Putratanto, menjelaskan bahwa nelayan cukup menyiapkan dokumen kapal untuk kemudian menjalani proses pengukuran.
Setelah persyaratan administrasi dan pengukuran selesai, dokumen E-Pas Kecil dapat diterbitkan. Seluruh proses pelayanan dalam kegiatan tersebut tidak dipungut biaya.
Pola pelayanan langsung ini diharapkan dapat mengurangi hambatan yang selama ini mungkin dihadapi nelayan, terutama terkait waktu, jarak, dan biaya untuk mengurus legalitas kapal.
Bagi nelayan yang setiap hari menggantungkan penghasilan dari aktivitas melaut, kemudahan administrasi menjadi hal penting. Waktu yang biasanya digunakan untuk mendatangi kantor pelayanan dapat dimanfaatkan untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga.
Namun, kepemilikan dokumen kapal bukan satu-satunya aspek yang perlu diperhatikan. Aktivitas melaut juga memiliki risiko yang harus diantisipasi, mulai dari perubahan cuaca, gelombang tinggi, hingga kemungkinan kecelakaan di perairan.
Keselamatan nelayan jadi perhatian
Pelayanan E-Pas Kecil di Kamal Muara turut dirangkaikan dengan sosialisasi keselamatan pelayaran. Edukasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman nelayan mengenai pentingnya memperhatikan faktor keselamatan sebelum dan selama melakukan perjalanan di laut.
Pemberian life jacket menjadi bagian dari upaya perlindungan tersebut. Jaket keselamatan merupakan perlengkapan penting yang dapat membantu menjaga tubuh tetap mengapung ketika seseorang terjatuh ke laut atau mengalami kecelakaan kapal.
Ketersediaan perlengkapan keselamatan diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan nelayan dalam menghadapi situasi darurat. Meski demikian, bantuan tersebut perlu diikuti kebiasaan menggunakan life jacket setiap kali melaut, bukan hanya menyimpannya di dalam perahu.
Cahyo mengungkapkan, edukasi keselamatan dan pembagian jaket pelampung melengkapi pelayanan administrasi yang diberikan kepada nelayan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada ketertiban dokumen, tetapi juga perlindungan jiwa.
Lurah Kamal Muara, Fahrozi Hardi, menyambut baik pelayanan langsung tersebut. Kehadiran berbagai instansi di kawasan pelelangan ikan memberikan kemudahan bagi nelayan dalam mengurus legalitas kapal sekaligus mendapatkan edukasi keselamatan.
Ia berharap kerja sama Pemkot Jakarta Utara dan KSOP Kelas IV Muara Angke dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak nelayan.
Kolaborasi lintas instansi ini dinilai penting untuk mendukung aktivitas perikanan yang lebih tertib dan aman. Dengan administrasi kapal yang jelas, pendataan armada yang lebih akurat, serta meningkatnya kesadaran keselamatan, nelayan diharapkan dapat menjalankan aktivitasnya dengan lebih terlindungi.
Pada akhirnya, kemudahan pelayanan dan perlindungan keselamatan bukan sekadar urusan dokumen maupun bantuan perlengkapan. Keduanya merupakan bagian dari upaya memperkuat keberlangsungan mata pencaharian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
