Langsung ke konten
News

Pembangunan Jakarta Jangan Mengorbankan Ruang Terbuka Hijau

Redaksi
Keberadaan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, perlu dipertahankan sebagai kawasan ruang terbuka hijau (RTH). Foto: Pemprov DKI
Keberadaan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, perlu dipertahankan sebagai kawasan ruang terbuka hijau (RTH). Foto: Pemprov DKI

KabarJakarta.com — Pembangunan kota tidak cukup hanya diukur dari bertambahnya fasilitas publik dan infrastruktur. Kualitas lingkungan yang menopang kehidupan masyarakat juga harus menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan penataan ruang. Di tengah semakin terbatasnya lahan di Jakarta, keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) menjadi aset ekologis yang perlu dijaga, termasuk Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Kawasan hijau tersebut bukan sekadar ruang terbuka yang memperindah wajah ibu kota. Hutan kota memiliki fungsi penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan, membantu menyerap air hujan, mengurangi dampak polusi udara, serta menyediakan ruang bagi tumbuhnya keanekaragaman hayati.

Manfaatnya tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga menentukan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang. Di tengah kepadatan permukiman dan aktivitas pembangunan, keberadaan kawasan hijau membantu menjaga lingkungan perkotaan agar tetap layak dihuni.

Karena itu, rencana pemanfaatan lahan di sekitar Hutan Kota UI untuk pembangunan Sekolah Rakyat mendapat perhatian. Persoalan ini memperlihatkan pentingnya menempatkan kebutuhan pembangunan dan perlindungan lingkungan dalam satu kerangka kebijakan yang seimbang.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menegaskan Hutan Kota UI harus dipertahankan sebagai kawasan RTH. Menurutnya, Jakarta masih membutuhkan ruang terbuka hijau untuk menjaga kualitas lingkungan sekaligus mengurangi risiko persoalan ekologis perkotaan.

"Keberadaan Hutan Kota UI harus tetap kita dipertahankan. Jakarta masih membutuhkan banyak ruang terbuka hijau (RTH) untuk menjaga kualitas lingkungan, mengurangi dampak polusi, sekaligus sebagai ruang resapan air. Jangan sampai kawasan yang telah memiliki fungsi ekologis justru berkurang," ujar Yuke, Rabu (18/11).

Yuke memahami pembangunan Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, terutama anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Namun, penyediaan fasilitas pendidikan tersebut tidak seharusnya mengorbankan kawasan yang memiliki fungsi ekologis penting.

Menurutnya, pemerintah perlu mencari lokasi alternatif yang sesuai dengan ketentuan tata ruang. Dengan demikian, pembangunan fasilitas pendidikan tetap berjalan tanpa mengurangi luasan RTH Jakarta.

Setiap rencana pembangunan, lanjut Yuke, perlu didahului kajian menyeluruh agar pemanfaatan lahan tidak bertentangan dengan peruntukan ruang dan kepentingan lingkungan.

Persoalan lokasi pembangunan sempat menjadi perhatian setelah Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan rencana penyediaan lahan seluas sekitar 8 (delapan) hektare di Kampus UI untuk Sekolah Rakyat. Pernyataan itu disampaikan setelah pertemuannya dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Senin (16/11).

Dalam pemberitaan Bisnis.com, Selasa (17/11), Gus Ipul awalnya menyebut lahan yang disiapkan merupakan bagian dari Hutan Kota UI. Ia menjelaskan kawasan hutan kota tersebut memiliki luas lebih dari 100 hektare, dengan sekitar delapan hektare disiapkan untuk pembangunan sekolah.

Namun, sehari setelah pertemuan tersebut, pemerintah pusat memberikan penjelasan untuk meluruskan informasi mengenai lokasi pembangunan.

Dikutip dari ANTARA, Selasa (17/11), Gus Ipul menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat tidak akan dilakukan di dalam kawasan hutan kota.

"Kita tidak akan membangun di hutan kota. Tidak bisa Sekolah Rakyat dibangun dengan melanggar aturan," kata Gus Ipul kepada wartawan di Jakarta.

Ia menjelaskan, lahan yang dimaksud berada di sisi wilayah Jakarta dan berimpitan dengan kawasan hutan kota. Dengan demikian, Hutan Kota UI tetap dipertahankan sesuai fungsi awalnya.

Penjelasan tersebut sejalan dengan sikap Universitas Indonesia. Melalui pernyataan resmi yang disampaikan Selasa (17/11), Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro, memastikan lahan yang diusulkan berada di area Kampus UI sisi Jakarta, bukan di dalam kawasan Hutan Kota UI.

UI mendukung pembangunan Sekolah Rakyat melalui pemanfaatan lahan milik negara yang dikelolanya. Namun, pihak kampus menegaskan kawasan hutan kota tetap dipreservasi dan dijaga kelestariannya.

"Perhatian publik terhadap kelestarian Hutan Kota UI sejalan dengan komitmen UI. Akses pendidikan dan pelestarian lingkungan bukan 2 hal yang harus dipertentangkan," terang Erwin, dikutip dari detikNews, Selasa (17/11).

UI juga menjelaskan bahwa lokasi pembangunan belum ditetapkan secara definitif. Penentuannya menjadi kewenangan pemerintah dan harus melalui survei kesiapan, penilaian kelayakan, serta pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan lahan.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta juga telah mengusulkan dua lokasi alternatif di Jakarta Timur dan Jakarta Barat untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Usulan tersebut menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas pendidikan masih dapat mempertimbangkan sejumlah pilihan lokasi tanpa harus mengurangi kawasan hijau yang telah memiliki fungsi ekologis.

Pada akhirnya, tantangan penataan ruang Jakarta bukan sekadar menyediakan lahan untuk berbagai kebutuhan pembangunan, melainkan memastikan setiap pemanfaatannya tidak menimbulkan persoalan lingkungan baru.

Sekolah Rakyat dibutuhkan untuk membuka kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat. Begitu pula Hutan Kota UI yang keberadaannya penting untuk menjaga kualitas lingkungan bagi generasi sekarang dan mendatang.

Keduanya memiliki kepentingan publik yang sama pentingnya. Karena itu, pemerintah perlu memastikan pembangunan fasilitas pendidikan berjalan sesuai ketentuan tata ruang, sementara kawasan hijau tetap terlindungi.

Sebagaimana ditekankan Yuke, setiap rencana pembangunan di kawasan yang memiliki fungsi ekologis harus didahului kajian matang. Kesesuaian pemanfaatan lahan dengan aturan tata ruang perlu menjadi pertimbangan utama.

Dengan perencanaan yang tepat, pembangunan Jakarta tidak harus mengorbankan lingkungan. Justru kota yang berkembang dengan tetap menjaga ruang terbuka hijau akan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dalam jangka panjang.

Pilihan Lain

Berita Terkait

Lihat Semua