Langsung ke konten
News

Pemprov DKI Bakal Tertibkan Perdagangan Satwa Ilegal di Pasar Jatinegara

Redaksi
Pemprov DKI Jakarta segera menindaklanjuti maraknya praktik penjualan hewan ilegal, termasuk satwa hasil curian serta perlakuan tidak layak terhadap hewan di kawasan Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Foto: Pemprov DKI
Pemprov DKI Jakarta segera menindaklanjuti maraknya praktik penjualan hewan ilegal, termasuk satwa hasil curian serta perlakuan tidak layak terhadap hewan di kawasan Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Foto: Pemprov DKI

KabarJakarta.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindak praktik perdagangan hewan ilegal di kawasan Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Penertiban dilakukan menyusul laporan masyarakat mengenai dugaan penjualan satwa hasil curian hingga perlakuan tidak layak terhadap hewan yang diperjualbelikan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan, persoalan perdagangan satwa tersebut menjadi perhatian khusus pemerintah daerah. Ia mengaku menerima laporan langsung dari masyarakat saat menggunakan transportasi umum pada Rabu (18/11).

Aduan itu berkaitan dengan aktivitas perdagangan hewan di Pasar Jatinegara yang diduga melibatkan praktik ilegal. Selain persoalan asal-usul satwa yang diperjualbelikan, masyarakat juga menyoroti kondisi dan perlakuan terhadap hewan di lokasi tersebut.

"Saya memberikan perhatian, juga atensi khusus, berkaitan dengan binatang," ujar Pramono di Gelanggang Olahraga (GOR) Soemantri Brodjonegoro, Jakarta Selatan, Kamis (19/11).

Menanggapi laporan tersebut, Pramono langsung meminta organisasi perangkat daerah terkait mengambil langkah konkret. Ia menginstruksikan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta untuk melakukan operasi dan penindakan di lapangan.

"Saya perintahkan Dinas KPKP yang bertanggung jawab terhadap hal itu, untuk melakukan operasi dan mudah-mudahan hari ini sudah dijalankan," katanya.

Instruksi tersebut menjadi langkah awal Pemprov DKI untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran dalam perdagangan satwa di Pasar Jatinegara. Penertiban tidak hanya ditujukan untuk menghentikan penjualan hewan yang diduga berasal dari hasil pencurian, tetapi juga mencegah praktik perdagangan yang mengabaikan kesejahteraan satwa.

Melalui operasi tersebut, pemerintah diharapkan dapat menelusuri asal-usul hewan yang diperdagangkan, memeriksa kepatuhan pedagang terhadap ketentuan yang berlaku, serta memastikan satwa tidak mengalami perlakuan yang membahayakan kesehatan dan keselamatannya.

Namun, hingga pernyataan Pramono disampaikan, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai jumlah pedagang atau hewan yang menjadi sasaran penertiban. Hasil operasi Dinas KPKP juga belum disampaikan kepada publik.

Perkuat perlindungan hewan

Penanganan persoalan di Pasar Jatinegara menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta membangun kota yang lebih ramah terhadap hewan. Pemerintah daerah mengklaim telah menyiapkan sejumlah kebijakan dan fasilitas untuk memperkuat perlindungan serta pelayanan kesehatan satwa.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah menerbitkan regulasi khusus melalui peraturan gubernur yang melarang konsumsi dan perdagangan daging anjing maupun kucing.

Kebijakan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk membatasi praktik perdagangan yang berkaitan dengan kedua jenis hewan tersebut. Dengan adanya aturan itu, pemerintah memiliki dasar untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran sesuai ketentuan.

Selain regulasi, Pemprov DKI juga memperkuat layanan kesehatan hewan melalui pembangunan puskesmas hewan dan penyediaan mobil klinik hewan keliling.

Pramono mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah membangun 5 (lima) puskesmas hewan di Jakarta. Selain itu, tersedia lima mobil klinik keliling yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat.

"Saya memberi atensi sepenuhnya, dan kebetulan saya sekarang sedang membangun 5 puskesmas hewan di Jakarta, dan Jakarta sekarang ini memiliki 5 mobil keliling untuk hewan," paparnya.

Fasilitas tersebut diharapkan mempermudah masyarakat mendapatkan layanan kesehatan hewan, sekaligus memperluas jangkauan pelayanan pemerintah hingga ke wilayah permukiman.

Pemprov DKI juga menjalankan program kesehatan hewan lainnya, termasuk sterilisasi. Program itu menjadi salah satu upaya pengendalian populasi hewan sekaligus mendukung pemeliharaan kesehatan satwa.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, Pemprov DKI ingin memastikan perlindungan hewan tidak berhenti pada penerbitan aturan, tetapi juga diwujudkan melalui pengawasan perdagangan dan penyediaan layanan kesehatan.

Penertiban di Pasar Jatinegara merupakan salah satu ujian atas komitmen tersebut. Konsistensi pengawasan dan tindak lanjut terhadap dugaan perdagangan ilegal akan menentukan sejauh mana perlindungan hewan benar-benar diterapkan di Jakarta.

Pilihan Lain

Berita Terkait

Lihat Semua