KabarJakarta.com — Bagi warga Jakarta, musim hujan kerap menghadirkan dua persoalan sekaligus: genangan yang mengganggu aktivitas dan terbatasnya ruang terbuka untuk berinteraksi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencoba menjawab keduanya melalui pembangunan embung yang tidak hanya berfungsi menampung air, tetapi juga menyediakan ruang publik bagi masyarakat.
Upaya tersebut terlihat dari peresmian Embung Bambu Hitam dan Embung Batu Bangkong di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Senin (19/10). Kedua fasilitas itu menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah memperkuat infrastruktur pengendali banjir dengan pendekatan yang memadukan fungsi lingkungan dan kebutuhan warga.
"Ini dibangun sebagai sarana pengendalian sumber daya air yang ada di tempat ini. Sekaligus sebagai sumber air baku dan juga ruang interaksi publik," ujar Pramono.
Pembangunan kedua embung dilakukan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta sejak 2025. Pemerintah menerapkan pendekatan biru hijau dan solusi berbasis alam atau nature-based solution, yakni pendekatan yang memanfaatkan fungsi alami lingkungan untuk membantu mengatasi persoalan air sekaligus menciptakan kawasan yang lebih ramah bagi masyarakat.
Menampung air, menyediakan ruang warga
Kedua embung tersebut memiliki karakteristik berbeda dari sisi luas lahan dan kapasitas tampungan. Embung Batu Bangkong memiliki luas 1,3 hektare dengan kapasitas sekitar 20.300 meter kubik. Sementara itu, Embung Bambu Hitam membentang di atas lahan 2,1 hektare dengan daya tampung sekitar 16.250 meter kubik.
Kapasitas tersebut disiapkan untuk menampung air yang berasal dari saluran lingkungan dan jaringan drainase lokal di kawasan sekitar. Dengan demikian, embung menjadi bagian dari sistem pengelolaan air yang membantu menampung limpasan ketika debit air meningkat.
Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, menjelaskan embung dibangun sebagai kawasan konservasi, bukan sekadar tempat untuk mengurangi genangan dalam pengertian biasa.
"Jadi tidak berbentuk reduksi, embung berbentuk konservasi. Pada saat banjir akan full, ini (embung) semua banjir," kata Ika.
Penjelasan tersebut menegaskan bahwa embung memang dirancang untuk menampung air ketika kondisi banjir terjadi. Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa kawasan yang pada hari biasa terlihat seperti taman dapat terisi air saat hujan dan debit limpasan meningkat.
Konsep itu membuat fungsi embung berubah mengikuti kondisi cuaca. Ketika air melimpah, kawasan tersebut berperan sebagai tempat penampungan. Sebaliknya, pada musim kering, area yang sama dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka untuk aktivitas warga.
Infrastruktur air menyatu di ruang publik
Pemprov DKI tidak hanya membangun kolam penampungan. Kedua embung juga dilengkapi fasilitas pendukung, seperti taman, balai warga, jalur joging atau jogging track, serta area bermain anak.
Fasilitas tersebut memungkinkan warga memanfaatkan kawasan embung untuk berolahraga, berkumpul, dan menjalankan kegiatan sosial ketika kondisi memungkinkan. Dengan cara ini, infrastruktur pengendali banjir diharapkan memberikan manfaat yang lebih luas daripada sekadar fungsi teknis pengelolaan air.
Kedua embung juga dilengkapi instalasi pengolahan air limbah dengan kapasitas 250 meter kubik per hari. Keberadaan fasilitas tersebut menjadi bagian penting dari pengelolaan lingkungan di kawasan tersebut.
Meski demikian, pemanfaatan ruang publik tetap harus mengikuti fungsi utama embung sebagai kawasan konservasi air. Warga perlu memahami bahwa fasilitas tertentu tidak selalu dapat digunakan ketika hujan deras atau kawasan mulai dipenuhi air.
Pramono pun mengingatkan pengelola dan masyarakat agar menjaga fasilitas tersebut sekaligus memahami karakteristiknya.
"Kalau musim hujan, tempat ini pasti banjir. Sehingga tempat ini berfungsi menjadi 2 hal. Di musim kering seperti sekarang jadi taman, balai warga, jogging track, dan sebagainya. Kalau musim hujan, tempat ini pasti banjir," jelasnya.
Pencegahan banjir tidak menunggu hujan
Pembangunan Embung Bambu Hitam dan Embung Batu Bangkong merupakan bagian dari strategi Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat penanganan banjir melalui langkah pencegahan. Selain membangun embung, pemerintah juga menjalankan pembangunan waduk dan normalisasi kali, terutama ketika musim kemarau memberikan kesempatan untuk melakukan pekerjaan infrastruktur.
Pramono menegaskan, penanganan banjir tidak seharusnya baru dilakukan setelah hujan turun dan genangan muncul.
"Pemerintah DKI dalam hal berkaitan penanganan banjir, tidak serta-merta, kalau hujan baru dilakukan kegiatannya. Kita lebih pada upaya pencegahan," katanya.
Pendekatan tersebut juga terlihat dalam rencana pembangunan Embung Kebagusan di Jakarta Selatan. Fasilitas seluas dua hektare itu ditargetkan mulai beroperasi pada Februari 2027, dengan anggaran sekitar Rp250 miliar. Embung tersebut diproyeksikan mengurangi debit banjir di hulu sistem Kali Mampang-Krukut hingga delapan persen.
Selain mengendalikan banjir dan menambah ruang terbuka hijau, air yang tertampung di Embung Kebagusan direncanakan dapat diolah menjadi sumber air bersih melalui kerja sama Dinas SDA dengan PAM Jaya.
Rangkaian pembangunan tersebut memperlihatkan upaya Pemprov DKI dalam mengintegrasikan pengelolaan air, konservasi lingkungan, dan penyediaan ruang publik. Namun, keberhasilannya tidak cukup diukur dari selesainya pembangunan fisik. Kapasitas penampungan, efektivitas mengendalikan limpasan, pemeliharaan drainase, dan keselamatan pengunjung tetap menjadi faktor penting.
Embung bukan berarti banjir akan hilang sepenuhnya. Fasilitas itu merupakan salah satu bagian dari sistem pengendalian banjir yang perlu didukung infrastruktur lain dan perawatan berkelanjutan.
Jika dikelola dengan baik, embung bisa menjalankan 2 (dua) peran sekaligus: membantu mengelola kelebihan air ketika hujan datang dan menyediakan ruang yang bermanfaat bagi warga ketika cuaca bersahabat.
