KabarJakarta.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sejumlah pembangunan dan perbaikan fasilitas publik di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah pembangunan puskesmas pembantu (Pustu) di Taman Tulang Bawang, Kelurahan Cideng, untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi warga sekitar.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan, pembangunan Pustu tersebut telah diputuskan setelah melalui pembahasan dalam rapat terbatas bersama jajaran pemerintah kota dan kecamatan. Fasilitas kesehatan itu diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau.
"Berkaitan dengan puskesmas pembantu, diputuskan akan dibangun di Taman Tulang Bawang. Dan mudah-mudahan di 2028 bisa terselesaikan," ujar Pramono seusai rapat di Kantor Kecamatan Gambir, Senin (9/11).
Pembangunan Pustu menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI memperkuat pelayanan dasar di tingkat lingkungan. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan memudahkan warga memperoleh layanan kesehatan tanpa harus selalu mendatangi puskesmas utama.
Selain sektor kesehatan, Pemprov DKI juga menetapkan revitalisasi SDN 13 Petojo Utara dan SDN 07 Cideng sebagai prioritas pembangunan pada tahun anggaran 2027.
Pramono menjelaskan, kedua sekolah tersebut akan direvitalisasi dengan skema multi-years atau pengerjaan lintas tahun anggaran. Dengan sistem ini, pembangunan dapat dilakukan secara bertahap hingga seluruh pekerjaan selesai.
Desain gedung sekolah juga akan disesuaikan dengan kebutuhan fasilitas pendidikan yang lebih modern. Pramono menyebut bangunan sekolah direncanakan memiliki enam lantai dan dilengkapi lift untuk mendukung aksesibilitas.
"Ini multi-years dan juga sekaligus membangun sekolahnya tidak seperti yang dulu. Ini dibuat seperti yang kemarin, 6 tingkat, kemudian ada lift, dan sebagainya," paparnya.
Khusus untuk SDN 13 Petojo Utara, revitalisasi tidak hanya mencakup pembenahan gedung sekolah. Pemprov DKI juga akan menyiapkan fasilitas pendidikan bagi sekolah luar biasa (SLB) di lokasi tersebut.
Penyediaan fasilitas SLB dinilai penting karena kebutuhan layanan pendidikan khusus di Kecamatan Gambir cukup tinggi. Dengan mengintegrasikan fasilitas tersebut dalam proses revitalisasi, pemerintah berharap anak-anak berkebutuhan khusus memperoleh akses pendidikan yang lebih memadai.
"Diharapkan dari awal, ketika membangun dan revitalisasi SDN 13, sekaligus menyiapkan sekolah SLB di tempat ini," ujar Pramono.
Normalisasi Kali Ciliwung hingga revitalisasi pasar
Penataan Kecamatan Gambir juga menyasar persoalan infrastruktur pengendalian banjir. Pemprov DKI akan mempercepat normalisasi dan pengerukan Kali Ciliwung pada segmen Jalan Batu hingga Jalan KKO Usman sepanjang 648 meter.
Langkah tersebut ditujukan untuk mengurangi potensi banjir di kawasan Gambir yang menjadi lokasi sejumlah pusat pemerintahan, termasuk Istana Kepresidenan.
Pramono menilai, persoalan aliran sungai di kawasan tersebut perlu segera ditangani karena dampak banjir tidak hanya dirasakan masyarakat sekitar, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas pemerintahan.
"Karena dampak tempat ini kalau tidak segera diatasi, kemungkinan berimbas kepada Istana. Sehingga dengan demikian, kawasan ini segera menjadi prioritas, untuk dilakukan perbaikan," paparnya.
Di sektor perdagangan, Pemprov DKI juga memastikan revitalisasi Pasar Petojo Enclek akan dilanjutkan. Rencana pembenahan pasar tersebut sebelumnya tertunda akibat pandemi Covid-19.
Pasar Petojo Enclek merupakan salah satu dari 14 pasar yang masuk dalam program revitalisasi Pemprov DKI. Menurut Pramono, saat ini tersisa dua pasar yang belum direvitalisasi, termasuk Pasar Petojo Enclek.
Pemprov DKI menargetkan pembangunan pasar tersebut rampung dan dapat diresmikan pada Agustus 2027.
"Ini termasuk 14 pasar yang akan direvitalisasi. Sekarang tinggal dua, satunya Pasar Petojo Enclek, sudah disetujui untuk dilakukan revitalisasi (dibangun)," tuturnya.
Parkir liar jadi perhatian
Persoalan lain yang turut dibahas adalah keberadaan parkir liar di Kelurahan Cideng. Aktivitas parkir kendaraan di kawasan tersebut dinilai perlu ditata karena berpotensi mempersempit ruang jalan dan memicu kemacetan.
Untuk mengatasinya, Pramono meminta jajarannya berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Koordinasi diperlukan karena lahan yang berpotensi dimanfaatkan untuk fasilitas parkir merupakan aset perusahaan tersebut.
Pemprov DKI mengusulkan pembangunan tempat parkir bertingkat untuk menampung kendaraan roda dua. Dengan fasilitas tersebut, kendaraan diharapkan dapat tertata dan tidak lagi menggunakan ruang jalan secara sembarangan.
"Pemerintah DKI mengusulkan untuk membangun parkir yang bertingkat, karena lahan yang ada di situ, lahan KAI. Kalau itu bisa dilakukan, akan sangat mengurangi kemacetan di Cideng," kata Pramono.
Sementara itu, Camat Gambir Muhammad Iqbal menjelaskan, penanganan berbagai persoalan di wilayahnya membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Gambir memiliki posisi strategis sebagai kawasan pendukung pusat pemerintahan sehingga penataan tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan fisik.
Perbaikan sarana dan prasarana perlu berjalan beriringan dengan penataan kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, pasar, pengendalian banjir, hingga pengelolaan parkir dapat menjadi bagian dari pembenahan kawasan secara terpadu.
"Sebetulnya, persoalan fundamental di Kecamatan Gambir khususnya, adalah bagaimana menciptakan tatanan. Tatanan baik itu, sarana-prasarana, maupun sosial kemasyarakatan di masyarakat," ujar Iqbal.
