KabarJakarta.com - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil DKI Jakarta akan mengeluarkan peta bidang tanah yang tersentuh program normalisasi Sungai Ciliwung. Hal itu diungkapkan Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Kata Heru, peta itu merupakan upaya mempercepat pembebasan lahan yang terkena program normalisasi Sungai Ciliwung.
“Masih ada pembebasan lahan, masih ada spot-spot yang belum dibebaskan. Nanti melalui Pak Menteri ATR/BPN dan akan dipercepat oleh BPN Kanwil DKI,” kata Heru, Sabtu (12/11/2022).
Seiring dengan pemetaan, Pemprov DKI akan melakukan pendataan Kepala Keluarga yang diperkirakan masuk ke dalam area sasaran normalisasi.
Pendataan itu dibarengi dengan sosialisasi di titik-titik yang akan jadi target normalisasi Sungai Ciliwung. Oleh sebab itu, ia belum bisa memastikan berapa jumlah Kepala Keluarga yang terdampak program normalisasi Sungai Ciliwung.
Heru mengatakan, saat ini Pemprov DKI Jakarta telah mengganti rugi sejumlah pemilik rumah yang terkena pembebasan lahan. Ini sekaligus sebagai bukti bahwa sudah dilakukan sosialisasi tentang program normalisasi Sungai Ciliwung kepada masyarakat.
Heru menargetkan akan menggarap normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 4,8 KM selama dia memimpin Jakarta. Sebelumnya, proyek normalisasi Sungai Ciliwung ini mandek di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan karena sulitnya pembebasan lahan.
Heru memastikan jajarannya sudah mempersiapkan langkah-langkah untuk mempermudah pengerjaan proyek normalisasi Sungai Ciliwung. Langkah pertama adalah dengan menganggarkan dana sebesar Rp700 miliar dalam RAPBD DKI Tahun 2023.
Dana itu nantinya akan digunakan untuk pembebasan lahan di empat kelurahan. Berikut rinciannya:
1. Cililitan, Jakarta Timur, seluas 0,8 hektar
2. Rawajati, Jakarta Selatan, seluas 1,5 hektar
3. Cawang, Jakarta Timur, seluas 2,25 hektar
4. Kampung Melayu, Jakarta Timur, seluas 1,95 hektar.
