KabarJakarta.com - Pemprodv DKI Jakarta tengah berusaha mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Hiburan. Salah satunya yang diincar adalah pemanfaatan kabel fiber optik di bawah tanah.
Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta M Reza Pahlevi menyadari dampak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur yaitu berpotensi terjadinya pengurangan anggaran daerah. Karena itu, pihaknya tengah menyiapkan alternative sumber pendapatan lain.
“Kita antisipasi mencari sumber-sumber baru. Pindah atau tidaknya Ibu Kota, aset harus bisa menghasilkan sesuatu untuk APBD. Denyut nadinya itu harus bergerak terus,” kata Reza.
Adapun, salah satu langkah yang diupayakan Pemprov DKI adalah mekanisme pemanfaatan kabel fiber optik bawah tanah dengan sistem bagi hasil. Sebab, selama ini sistem yang diterapkan adalah sewa kepada perusahaan jaringan telekomunikasi.
“Sistem sewa sudah tidak menggiurkan lagi hari ini. Yang ada sistem bagi hasil, supaya APBD kita bergeraknya cepat untuk sebagai pemasukan,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Panitia Khusus (Pansus) Jakarta Pasca IKN DPRD DKI Jakarta, Jamaludin meyakini pemerindahan Ibu Kota Negara akan menyebabkan APBD DKI terkoreksi. Salah satu penyebabnya adalah akan terjadi migarisi warga sehingga mempengaruhi pendapatan yang bersumber dari pajak daerah.
“Kita akan mengalami koreksi besar dalam hal APBD. Sekarang ini APBD DKI Rp80 triliun sekian. Setelah tidak jadi Ibu Kota Negara pasti terkoreksi besar,” kata Jamaludin di rapat Pansus Jakarta Pasca-IKN, (15/8) kemarin.
Wakil Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta mengungkapkan, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar saat ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Hiburan.
“Sekarang ini PAD kita yang terbesar itu dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Hiburan atau jasa. Nah, ketika DKI Jakarta sudah tidak jadi Ibu Kota Negara, orang-orang kaya pasti pindah. Kepemilikan kendaraan pasti berubah juga,” ujarnya.
