KabarJakarta.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta tak mengusulkan anggaran pembangunan jalur sepeda di Ibu Kota dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023.
Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, untuk kelanjutan pembangunan jalur sepeda, jajarannya akan melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap jalur sepeda yang sudah ada.
“Tentu untuk pembangunan jalur sepeda tahun depan, kami akan evaluasi secara menyeluruh,” kata Syafrin Liputo usai rapat mengenai RAPBD 2023 bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, akhir pekan kemarin.
Menurut Syafrin, hasil evaluasi jalur sepeda akan menjadi pegangan untuk menentukan apakah dilanjutkan atau tidak pembangunan jalur sepeda pada 2024.
Ia pun tidak bisa memastikan langkah Pemprov DKI terhadap jalur sepeda setelah evaluasi itu. “Hasil evaluasi tentu baru kami lihat ke depan. Tahun 2024 apakah dibangun di mana, kami lihat hasil evaluasi lebih dulu,” jelasnya.
Dishub DKI menghapus sendiri usulan anggaran Rp1,9 miliar untuk evaluasi jalur sepeda di Ibu Kota dalam RAPBD DKI 2023. Syafrin mengatakan, sejatinya ada anggaran untuk membangun jalur sepeda senilai Rp38 miliar. Namun, anggaran ini batal dimasukkan dalam RAPBD 2023. Kemudian, lanjut Syafrin, Dishub DKI menganggarkan Rp1,9 miliar untuk evaluasi jalur sepeda.
“Untuk jalur sepeda, semula dianggarkan sebesar Rp38 miliar. Kemudian, kami usulkan untuk dinolkan. Masuk tahun 2023, kami akan melakukan evaluasi jalur sepeda secara komprehensif,” kata Syafrin dalam rapat pembahasan RAPBD DKI 2023 bersama Komisi B DPRD DKI.
Lalu, ia membenarkan bahwa anggaran untuk evaluasi jalur sepeda di Ibu Kota senilai Rp1,9 miliar. Namun, belakangan, Dishub DKI memutuskan menghapus program evaluasi jalur sepeda.
Sebab, Syafrin menuturkan, Dishub DKI akan bekerja sama dengan organisasi nonprofit Institute Transport Development Policy (ITDP) untuk mengevaluasi jalur sepeda pada 2023.
“Sehingga, evaluasi jalur sepeda tidak membebani APBD,” tutur Syafrin.
Para anggota Komisi B DPRD DKI menyetujui keputusan Dishub DKI yang menghapus sendiri anggaran evaluasi jalur sepeda.
Sebelum Dishub menghapus sendiri anggaran tersebut, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak memprotes dan meminta anggaran evaluasi jalur sepeda dihapus. Sebab, menurut Gilbert, jalur sepeda di Ibu Kota tak berfungsi. Karena itu, evaluasi terhadap jalur yang tak berfungsi hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.
