KabarJakarta.com - Di era kemajuan teknologi khususnya media digital, muncul aktor-aktor yang disebut sebagai Key Opinian Leader atau Influencer. Mereka dinilai sangat diperlukan, untuk menyebarluaskan informasi ke masyarakat.
Keberadaan influencer bisa menghemat APBN karena banyak di antara mereka yang bersifat relawan dan tidak dibayar, sehingga pemerintah, tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan yang dibuat.
Demikian pernyataan Pendiri Mediawave, Yose Rizal dalam Webinar yang diselenggarakan Kompas TV dengan tema Influencer dan Pemerintahan Jokowi, Jumat (4/9/2020).
"Influencer satu hal yang tidak bisa dihindari. Pemerintah butuh itu. Mohon semua pihak jangan mendiskreditkan influencer yang membantu pemerintah justru itu akan menghemat APBN. Karena mayoritas influencer ini sifatnya relawan, tidak ada transaksi," kata Yose.
Yose mengatakan, perlu diingat bahwa Presiden Jokowi sangat didukung oleh basis relawan dalam Pilrpes, sehingga basis ini dapat bergerak sendiri.
"Saya meyakini banyak akun di sosmed memviralkan komunikasi pemerintah dengan basis relawan itu. Sehingga sifatnya bukan transaksional tapi relawan, dan itu keuntungan pemerintah," kata Yose.
Di kesempatan yang sama, Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menegaskan jika pemerintahan saat ini terbuka dengan seluruh kelompok, termasuk influencer yang dengan sukarela mengkampanyekan isu-isu tertentu.
"Presiden itu selalu mengundang berbagai kelompok ke Istana Negara untuk mendengar masukan bagi pemerintah, beliau juga setiap hari 2 jam membuka media sosial, dia membaca setiap isu-isu yang sedang ramai di media sosial termasuk pesan-pesan yang disampaikan kepada beliau. Jadi beliau sangat terbuka terhadap media sosial," kata Fadjroel.
Lebih lanjut Fadjroel mengatakan, pemerintah menggunakan influencer dalam komunikasi publik karena telah terjadi perubahan landscape masyarakat Indonesia.
Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJJI) pengguna internet Indonesia saat ini mencapai 175 juta orang. Jumlah tersebut bertambah 4 juta dari sebelumnya 171 juta pada Maret 2019 lalu.
“Kita harus memanfaatkan berbagai jaringan untuk mengomunikasikan suatu kebijakan. Ini adalah fakta baru dan tidak bisa menahannya, maka harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Penggunaan influencer yang terkait dengan sosial, umumnya tidak bayar," terang dia.
Ia mengatakan dalam network society, sebuah kebijakan tidak lagi bisa dilakukan dengan top down, tetapi melalui participatory strategic. Karena itu, pemerintah juga memanfaatkan jaringan yang dimiliki influencer untuk menyerap aspirasi.
“Alur komunikasi publik dalam menyampaikan informasi, kebijakan kementerian atau arahan presiden melalui berbagai jaringan, seperti penyiaran, komunitas, media, relawan, korporasi, dinas komunikasi dan informasi, dan staf khusus. Bahkan ada satu produk khusus dari kami di Kantor Jubir Presiden, namanya Inspiraksi TV,” jelasnya.
