KabarJakarta.com--Pertemuan antara para petinggi partai politik belakangan ini menunjukan bahwa politik Indonesia sangat cair, pragmatis dan oligarkis. Pertemuan tersebut cair lantaran sejak reformasi tidak ada partai yang benar-benar ideologis.
Demikan diungkapkan Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun. Ubedilah menyatakan hal itu sekaligus merespon pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Prabowo rencananya juga akan melakukan roadshow pertemuan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato.
"Pertemuan-pertemuan tersebut menunjukkan bahwa politik Indonesia sangat cair, pragmatis dan oligarkis. Pragmatis maknanya politisi lebih memperhitungkan untung rugi, pertemuan yang menguntungkan akan lebih diminati daripada yang tidak menguntungkan. Dalam konteks ini terkait dengan keuntungan kursi kekuasaan," ungkap Ubedilah kepada wartawan, Senin (14/10).
Adapun makna Oligarkis, sambung Ubed, politik Indonesia hanya berputar pada segelintir elite. Ubedilah menilai, ketika oligarki menduduki kursi kekuasaan mereka hanya mengutamakan kepentingan kelompok elit semata.
"Tidak mengutamakan kepentingan nasional," ungkap dia.
Padahal, kata Ubedilah, yang dibutuhkan Indonesia adalah politik yang jelas dari segi visi, program, hingga sikap politiknya. Menurutnya, ketidakjelasan arah politik politus Indonesia justru akan menuai pertanyaan publik maupun dunia internasional.
"Kalau seperti saat ini, dunia internasional justru akan heran, mengernyitkan dahi bahwa inkonsistensi adalah ciri khas politisi Indonesia," tutur Direktur Eksekutif Center for Social Political, Economic and Law Studies itu.
Prabowo bersama elite Partai Gerindra lainnya seperti Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo sebelumnya melalukan pertemuan dengan Paloh di kediaman pribadi Paloh, di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, Minggu (13/10) malam. Keduanya dalam pertemuan berlangsung selama dua jam itu sepakat untuk mendorong amendemen Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) secara menyeluruh yang menyangkut tentang tata kelola negara Indonesia.
Prabowo sebelumnya juga melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Joko Widodo di Istana Merdekan pada Jumat (11/10). Dalam pertemuan itu, keduanya mengklaim intens bertukar pandangan soal kondisi perekonomian global.
