KabarJakarta.com - Oktober 2022 mendatang, masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta berakhir. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menunjuk langsung untuk Pejabat (Pj) Gubernur DKI transisi tahun 2022-2024. Tiga nama kini digadang menjadi kandidat untuk menduduki posisi kursi orang nomor satu di DKI.
Tiga nama yang beredar, yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi DKI Jakarta periode 2008-2013 Juri Ardiantoro, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali.
Meski penentuan Pj Gubernur DKI merupakan hak preogratif Presiden, kalangan anggota DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar Pj Gubernur DKI yang ditunjuk nanti merupakan sosok yang faham dan mengerti dengan kondisi Ibu Kota secara menyeluruh.
“Persoalan Jakarta ini kan sangat kompleks. Tentunya perlu orang yang benar-benar mengerti dengan karakteristik dan kultur masyarakat Jakarta,” kata ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Desie Christiana Sari, Rabu (18/5/2022).
Sekretaris DPD Partai Demokrat DKI itu pun menyoroti besarnya APBD DKI yang mencapai hampir Rp81 triliun tiap tahunya.
Ditaksir, Pj Gubernur DKI mendatang akan mengelola keuangan daerah mencapai Rp160 triliun untuk masa jabatan 2022-2024. “Diharapkan dengan adanya Pj Gubernur DKI bisa melanjutkan pembangunan yang masih belum tuntas. Seperti penaggulangan banjir, rumah DP 0%, dan persoalan lainya yang masih dialami masyarakat Jakarta,” ujarnya.
Lebih lanjut, anggota DPRD DKI yang terpilih dari dapil Jakarta Pusat ini pun mengharapkan Pj Gubernur DKI merupakan tokoh yang bisa berkoordinasi dan bisa menjaga hubungan harmonis dengan pemerintah pusat.
“Disamping itu Pj Gubernur DKI harus menjadi mitra yang baik bagi DPRD DKI. Mengingat DPRD salah satu unsur dalam sistem penyelenggara pemerintahan daerah,” tegas Desie.
Terkait dengan beredarnya tiga nama calon Pj Gubernur DKI, anggota Komisi B DPRD DKI ini menilai cukup mumpuni untuk ditunjuk menggantikan Anies Baswedan. Ia berpesan agar Pj Gubernur DKI tidak mengedepankan pencitraan semata.
“Ketiganya saya kira merupakan tokoh senior di Jakarta. Tahu soal Jakarta, mengerti anggaran dan bisa berkomunikasi dengan pemerintah pusat,” pungkasnya.
