KabarJakarta.com — Menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, stabilitas harga dan ketersediaan pangan menjadi perhatian pemerintah. Peningkatan kebutuhan masyarakat pada periode akhir tahun berpotensi memengaruhi harga sejumlah bahan pokok, terutama jika tidak diimbangi pasokan dan distribusi yang lancar.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Kepolisian Daerah Metro Jaya memperkuat koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah, lembaga pangan, dan sejumlah pemangku kepentingan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap tersedia, distribusi berjalan lancar, serta harga pangan tidak mengalami gejolak menjelang libur akhir tahun.
Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto menjelaskan, koordinasi diperlukan agar upaya pengendalian pangan tidak berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah dan seluruh instansi terkait perlu memiliki langkah yang terpadu dalam menghadapi perubahan permintaan maupun pergerakan harga di pasar.
"Kami melakukan rapat lintas sektoral, agar langkah yang dilakukan terpadu dan stabilitas harga bahan pokok serta barang penting tetap terjaga," kata Dadang dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/11).
Rapat koordinasi tersebut melibatkan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, Perum Bulog, Perumda Pasar Jaya, serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Pelibatan tiga wilayah tersebut menjadi bagian penting dalam pengawasan pangan. Pasalnya, distribusi kebutuhan pokok di kawasan Jabodetabek dan sekitarnya saling terhubung. Ketersediaan barang di pasar tidak hanya ditentukan oleh produksi di satu daerah, tetapi juga kelancaran pasokan dari wilayah lain yang menjadi sumber distribusi.
Dalam rapat tersebut, para pemangku kepentingan memetakan 12 komoditas pangan yang terpantau mengalami kenaikan harga. Temuan ini menjadi dasar untuk menentukan langkah intervensi agar kenaikan harga tidak berkembang menjadi beban tambahan bagi masyarakat.
Sejumlah langkah disiapkan, mulai dari pemantauan harga dan pasokan setiap hari, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), fasilitasi distribusi dari daerah surplus, hingga penyaluran program pangan bersubsidi.
Stok beras Bulog capai 133 ribu ton
Dari sisi ketersediaan, pemerintah memastikan stok pangan secara umum masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga penghujung 2026.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Brigjen Pol. Hermawan menjelaskan, berdasarkan perhitungan neraca pangan nasional, persediaan bahan pangan masih berada dalam kondisi aman.
"Berdasarkan perhitungan neraca pangan Bapanas, secara keseluruhan stok aman sampai akhir tahun, bahkan lebih," ujar Hermawan.
Kondisi tersebut diperkuat dengan ketersediaan beras yang dikelola Perum Bulog Wilayah DKI Jakarta dan Banten. Perwakilan Bulog, Arjun Siregar, menyebutkan stok beras di wilayah tersebut mencapai sekitar 133 ribu ton.
Persediaan itu disiapkan untuk mendukung sejumlah program pemerintah, yakni penyaluran bantuan pangan, program SPHP, dan Gerakan Pangan Murah.
Menurut Arjun, intervensi melalui SPHP dan GPM akan terus dijalankan. Kedua program tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan beras sekaligus memberikan pilihan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
"SPHP tetap dilakukan dan Gerakan Pangan Murah akan ditingkatkan, sebagai salah satu instrumen untuk mengendalikan harga, terutama beras," katanya.
Keberadaan stok dalam jumlah besar menjadi salah satu modal untuk menghadapi peningkatan kebutuhan menjelang Natal dan Tahun Baru. Namun, ketersediaan di gudang perlu diikuti dengan distribusi yang tepat agar pasokan benar-benar sampai ke pasar dan masyarakat.
Pemprov DKI jaga daya beli masyarakat
Selain mengandalkan ketersediaan stok dan intervensi distribusi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menjalankan kebijakan untuk menjaga keterjangkauan harga pangan.
Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Lya Imbasari membeberkan, pemerintah daerah terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan badan usaha milik daerah (BUMD) pangan untuk memastikan pasokan serta harga kebutuhan pokok tetap terkendali.
Salah satu upaya yang dijalankan adalah program pangan bersubsidi. Program tersebut mencakup enam komoditas dan menyasar sekitar 1,045 juta penerima manfaat di Ibu Kota.
Melalui program ini, masyarakat yang memenuhi kriteria dapat memperoleh sejumlah bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.
"Kami pastikan keterjangkauan harga, kelancaran pasokan, dan ketersediaan pangan bagi masyarakat DKI tetap terjaga," ujar Lya.
Program subsidi tersebut menjadi salah satu instrumen untuk membantu masyarakat menghadapi potensi kenaikan harga, terutama kelompok penerima manfaat yang memiliki keterbatasan daya beli.
Di sisi lain, kolaborasi dengan BUMD pangan juga diperlukan untuk memperkuat rantai pasok, mulai dari pengadaan hingga penyaluran komoditas kepada masyarakat.
Pengawasan distribusi diperkuat
Polda Metro Jaya menegaskan pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap harga di pasar, tetapi juga jalur distribusi pangan. Pengawasan tersebut ditujukan untuk mengantisipasi gangguan pasokan maupun dugaan pelanggaran yang berpotensi memicu kenaikan harga.
Kepolisian bersama instansi terkait akan terus memantau perkembangan kondisi pasar dan memastikan distribusi kebutuhan pokok berjalan sesuai ketentuan. Masyarakat juga diimbau berbelanja secara bijak sesuai kebutuhan serta mengikuti perkembangan informasi pangan melalui saluran resmi pemerintah.
Dengan koordinasi lintas sektor, ketersediaan stok beras Bulog, intervensi harga, dan program subsidi, pemerintah berupaya menjaga stabilitas pangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Meski demikian, efektivitas langkah tersebut akan sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan di lapangan. Ketersediaan stok yang mencukupi perlu dipastikan sejalan dengan kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga, sehingga masyarakat tidak hanya mendapat jaminan bahwa pangan tersedia, tetapi juga mampu membelinya.