KabarJakarta.com — Polda Metro Jaya tengah melakukan audit dan investigasi mendalam terkait kemunculan kelompok yang diduga sebagai "mahasiswa sewaan" dalam kegiatan Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026. Kelompok tersebut menjadi sorotan setelah sejumlah orang terlihat mengenakan jas almamater saat mengikuti kegiatan peringatan Hari Sumpah Pemuda.
Kepolisian ingin mengungkap bagaimana kelompok tersebut bisa berada di tengah peserta kegiatan, termasuk siapa pihak yang menghadirkan dan bertanggung jawab atas keberadaan mereka. Pasalnya, Polda Metro Jaya mengaku tidak mengetahui adanya kelompok yang disebut sebagai mahasiswa bayaran tersebut dalam jajaran peserta.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelsakan, persoalan itu menjadi salah satu hal yang sedang didalami melalui proses audit dan investigasi internal.
"Makanya, kita audit dan investigasi, didalami, kenapa mahasiswa bayaran tadi, --dalam tanda kutip-- bisa berada di situ menggunakan jas almamater. Kepolisian, penyelenggara, pastinya tidak ingin, tidak tahu ada mahasiswa sewaan tadi," ujar Budi di Jakarta, Rabu (4/11).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepolisian masih berupaya menelusuri proses kehadiran kelompok yang dipersoalkan. Namun, hingga pemeriksaan dilakukan, belum ada penjelasan mengenai identitas kelompok, pihak yang merekrut, maupun mekanisme mereka bisa bergabung dalam kegiatan tersebut.
Peserta tidak hanya mahasiswa
Budi menjelaskan, peringatan Hari Sumpah Pemuda pada dasarnya merupakan kegiatan yang terbuka bagi seluruh elemen generasi muda. Karena itu, peserta tidak harus berasal dari organisasi kemahasiswaan atau perguruan tinggi.
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai kelompok pemuda dengan latar belakang berbeda. Kehadiran sejumlah komunitas dan individu di luar lingkungan kampus merupakan bagian dari keberagaman peserta.
Budi mencontohkan adanya penyanyi asal Ambon dan anggota Forum Betawi Rempug (FBR) yang turut terlibat dalam kegiatan tersebut.
"Namanya, Sumpah Pemuda, kan, tidak harus mahasiswa. Seluruh pemuda boleh ikut melaksanakan. Nanti saya kasih buktinya, ada penyanyi dari Ambon, ada FBR," terang Budi.
Penjelasan itu sekaligus menjadi klarifikasi terhadap anggapan bahwa seluruh peserta kegiatan merupakan mahasiswa. Meski demikian, keterlibatan berbagai elemen pemuda tidak serta-merta menjawab persoalan mengenai kelompok yang diduga menerima bayaran dan mengenakan jas almamater.
Identitas serta tujuan kehadiran kelompok tersebut masih menjadi bagian dari penyelidikan yang dilakukan kepolisian.
Kepolisian bantah menjadi penyelenggara
Selain menelusuri keberadaan mahasiswa yang dipersoalkan, Polda Metro Jaya juga meluruskan tuduhan yang berkembang di media sosial mengenai keterlibatan institusi kepolisian dalam penyelenggaraan acara.
Budi menegaskan, Polda Metro Jaya bukan bertindak sebagai event organizer (EO) yang mengurus seluruh kebutuhan kegiatan. Menurut dia, penyelenggaraan acara memiliki EO tersendiri.
"Ya, pastinya ada EO sendiri lah. Tidak mungkin kita yang mengurus," terang Budi.
Pernyataan tersebut menegaskan adanya pemisahan antara keterlibatan kepolisian dalam kegiatan dengan tanggung jawab teknis penyelenggaraan acara. Meski demikian, keberadaan EO belum menjelaskan siapa yang bertanggung jawab menghadirkan kelompok yang disebut sebagai mahasiswa sewaan.
Karena itu, audit dan investigasi diharapkan bisa mengurai hubungan antara penyelenggara, pihak yang terlibat dalam perekrutan peserta, serta kemungkinan adanya pihak lain yang mengatur kehadiran kelompok tersebut.
Polda Metro janji buka hasil investigasi
Polda Metro Jaya memastikan hasil pemeriksaan akan disampaikan kepada masyarakat setelah seluruh proses investigasi selesai. Kepolisian menyatakan tidak akan berhenti pada penelusuran keberadaan kelompok tersebut, tetapi juga mencari pihak yang harus bertanggung jawab.
Budi memastikan, hasil penyelidikan akan dipaparkan secara menyeluruh agar masyarakat memperoleh penjelasan mengenai persoalan yang berkembang.
"Setelah itu komprehensif, paripurna, kami akan sampaikan secara pasti. Siapa yang bertanggung jawab terhadap itu, pasti akan ada sanksinya," ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi komitmen kepolisian untuk memberikan penjelasan sekaligus menindak pihak yang terbukti bertanggung jawab. Namun, sampai hasil investigasi diumumkan, belum ada kepastian mengenai siapa yang menghadirkan kelompok tersebut dan bentuk sanksi yang akan dijatuhkan.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya juga telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat menyusul pemberitaan dan berbagai tanggapan terkait pelaksanaan Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026.
Kegiatan tersebut diselenggarakan di depan Pos Polisi (Pospol) Thamrin, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/10).
Permohonan maaf disampaikan Budi melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (31/10).
Kepolisian mengakui kegiatan tersebut memunculkan beragam tanggapan di tengah masyarakat dan menyatakan kritik yang muncul akan dijadikan bahan evaluasi.
"Atas nama Polda Metro Jaya, kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat. Kami memahami kegiatan tersebut telah menimbulkan beragam tanggapan, dan setiap kritik yang disampaikan, kami terima dengan lapang dada, untuk menjadi bahan evaluasi," kata Budi.
Permohonan maaf tersebut menjadi respons institusi terhadap polemik yang berkembang setelah kegiatan berlangsung. Sementara itu, investigasi mengenai dugaan mahasiswa sewaan menjadi langkah lanjutan untuk menjawab pertanyaan publik.
Kini, perhatian masyarakat tertuju pada hasil pemeriksaan Polda Metro Jaya. Transparansi pengungkapan pihak yang menghadirkan kelompok tersebut dan pertanggungjawaban penyelenggaraan acara akan menjadi penentu sejauh mana polemik ini dapat dijelaskan secara tuntas.
