KabarJakarta.com — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap aksi unjuk rasa di enam kawasan Jakarta, Selasa (20/10), berlangsung aman dan damai. Ia meminta para peserta menyampaikan aspirasi tanpa mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pengguna jalan yang melintasi lokasi demonstrasi.
Imbauan tersebut disampaikan bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah kelompok masyarakat dijadwalkan menggelar aksi untuk menyuarakan aspirasi di berbagai titik Ibu Kota.
“Hari ini, 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Wapres Gibran. Saya sebagai Gubernur Jakarta bersama Pak Wagub berharap, aksi ataupun demonstrasi yang diadakan berlangsung tertib, aman, dan nyaman,” kata Pramono saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (20/10).
Pramono menegaskan, pemerintah menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang perlu mendapat ruang, termasuk ketika masyarakat ingin menyampaikan kritik atau tuntutan terhadap kebijakan pemerintah.
“Jakarta ini atau Indonesia merupakan negara demokrasi. Yang seperti itu, tentunya kita berikan penghormatan dan apresiasi,” ujarnya.
Namun, kebebasan menyampaikan aspirasi perlu berjalan seiring dengan penghormatan terhadap kepentingan warga lain. Aktivitas di jalan raya, kawasan perkantoran, dan pusat transportasi berpotensi terdampak ketika massa berkumpul di ruang publik.
Untuk itu, Pramono berharap peserta aksi dapat menyampaikan tuntutan secara damai sehingga masyarakat tetap bisa menjalankan kegiatan sehari-hari.
Pemerintah diharapkan mendengar aspirasi
Selain menyoroti pelaksanaan demonstrasi, Pramono berharap tuntutan yang disampaikan peserta aksi mendapat perhatian dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Saya berharap betul, demonstrasi yang berlangsung hari ini mudah-mudahan berlangsung aman, nyaman, tertib. Dan apa yang jadi aspirasi bisa diantisipasi ataupun dijalankan oleh pemerintah yang ada,” kata Pramono.
Ia meyakini aspirasi yang disampaikan akan didengar oleh pihak terkait. Meski demikian, tindak lanjut atas setiap tuntutan tetap bergantung pada substansi persoalan dan kewenangan lembaga yang menerimanya.
Harapan tersebut juga disampaikan Pramono ketika menanggapi aksi organisasi lingkungan Greenpeace di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10) pagi. Ia meminta kegiatan itu tidak mengganggu kepentingan masyarakat di sekitar lokasi.
Bagi pemerintah daerah, tantangan dalam menghadapi demonstrasi tidak hanya berkaitan dengan pengamanan massa, tetapi juga memastikan pelayanan publik tetap berjalan. Hal ini menjadi perhatian khusus ketika aksi berlangsung di sejumlah ruas jalan yang memiliki mobilitas tinggi.
Seribu petugas Dishub disiagakan
Untuk mengantisipasi dampak demonstrasi terhadap lalu lintas, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengerahkan 1.000 personel di sejumlah titik kegiatan.
Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaluddin menjelaskan, pengerahan petugas bertujuan membantu kelancaran arus kendaraan dan mengurangi potensi kepadatan di sekitar lokasi demonstrasi.
“Sebanyak 1.000 petugas disiagakan di sejumlah titik untuk membantu pengaturan lalu lintas. Sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan dan dampak kepadatan lalin akibat aksi dapat diminimalkan,” ujar Budi.
Aksi dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB di 6 (ena) kawasan, yakni Monumen Nasional (Monas), Tugu Tani, Gedung DPR/MPR, UKI Cawang, Bundaran Senayan, dan Rawamangun.
Sebanyak 300 personel ditempatkan di Jakarta Barat, 150 personel di Jakarta Selatan, 400 personel di Jakarta Timur, dan 150 personel di Jakarta Pusat.
Petugas disiagakan untuk mengantisipasi perubahan arus kendaraan apabila konsentrasi massa memengaruhi akses jalan. Pengaturan di lapangan akan menyesuaikan kondisi setiap lokasi, termasuk kemungkinan pengalihan arus.
Pengguna jalan diminta menyesuaikan perjalanan
Dishub DKI Jakarta mengimbau pengguna jalan menghindari kawasan demonstrasi apabila tidak memiliki kepentingan mendesak. Masyarakat juga diminta mempertimbangkan rute alternatif dan menyediakan waktu perjalanan lebih panjang.
Bagi pengendara dari kawasan Harmoni menuju Monas atau Stasiun Gambir, salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Pos, Jalan Gedung Kesenian, Jalan Lapangan Banteng Utara, dan Jalan Lapangan Banteng Barat, sebelum melanjutkan perjalanan sesuai tujuan.
Sementara itu, pengguna jalan di sekitar DPR/MPR dan Bundaran Senayan dapat mempertimbangkan jalur melalui Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Patal Senayan, Jalan Permata Hijau, dan Jalan Tentara Pelajar.
Di kawasan UKI Cawang, pengendara dapat menyesuaikan perjalanan melalui Jalan Raya Bogor, Jalan Dewi Sartika, Jalan MT Haryono, atau Jalan DI Panjaitan.
Adapun di Rawamangun, alternatif perjalanan antara lain melalui Jalan Pramuka Sari I, Jalan Rawasari Selatan, Jalan H. Ten Raya, dan Jalan Bangunan Barat. Pengguna jalan tetap perlu mengikuti arahan petugas karena kondisi lalu lintas dapat berubah selama aksi berlangsung.
Budi memastikan layanan angkutan umum, termasuk Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta, tetap beroperasi normal. Meski begitu, rute Transjakarta dapat disesuaikan apabila terdapat pengalihan lalu lintas yang memengaruhi jalur bus.
Ia juga mengingatkan penumpang kereta api jarak jauh yang akan naik atau turun di Stasiun Gambir agar memperhitungkan waktu perjalanan untuk mengantisipasi hambatan di sekitar kawasan Monas.
Demonstrasi dan aktivitas masyarakat sama-sama membutuhkan ruang di Jakarta. Ketika aksi berlangsung di kawasan padat, pengelolaan lalu lintas dan sikap peserta menjadi faktor penting agar penyampaian aspirasi tidak menimbulkan dampak yang lebih luas.
Dengan koordinasi antara peserta aksi, aparat, pemerintah, dan pengguna jalan, demonstrasi diharapkan tetap menjadi bagian dari proses demokrasi tanpa mengorbankan keselamatan maupun kenyamanan warga lainnya.
